oleh

68 Pejabat Lampura Laporkan LHKPN ke KPK

Harianpilar.com, Lampung Utara – Sebanyak 68 dari 69 pejabat Pemkab Lampung Utara telah melaporkan harta kekayaan mereka pada KPK sebelum tenggat waktu 31 Maret lalu. Satu pejabat yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu adalah pejabat yang telah pensiun sejak dua tahun silam.

“Jika dipersentasekan maka LHKPN pemkab Lampung Utara mencapai 98,5 persen,” jelas Sekretaris Inspektorat Lampung Utara, Herty Lenie, Rabu (07/04/2021).

Ia mengatakan, tak tercapainya angka 100 persen dalam LHKPN it dikarenakan ada satu orang yang belum melaporkan LHKPN itu hingga tenggat waktu. ‎Orang yang dimaksud itu adalah pejabat yang telah pensiun sejak dua tahun silam.

“Kami sudah berupaya maksimal untuk mencapai target 100 persen, tapi memang‎ kendalanya hanya itu,” tuturnya.

‎Terkait kondisi itu, Herty mengaku telah melapokannya langsung pada pihak KPK. Laporan mereka mendapat respon positif dari komisi antirasuah tersebut. Mereka akan menonaktifkan mantan pejabat itu dari daftar pejabat yang wajib menyetorkan LHKPN.

“Kalau tidak ada kendala‎ itu, LHKPN Lampung Utara adalah 100 persen,” terang dia.

Meski belum menyentuh angka 100 persen, namun menurut Herty, apa yang mereka capai terbilang menggembirakan. Mengingat pada ta‎hun sebelumnya kepatuhan pelaporan harta kekayaan para pejabat Pemerintah Lampung Utara hanya sekitar 60 persen saja.

“Semua berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak,” kata dia.‎‎‎ (Iswan)

Komentar