oleh

Pemilu dan Pilkada Tak Berbarengan, KPU Lampung Minta Honor Ditambah

Harianpilar.com, Bandarlampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung meminta ada penambahan honorarium bagi penyelenggara pada pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang. Hal itu menyusul Pemilu dan Pilkada serentak 2024 direncanakan tidak dilaksanakan dalam satu hari, melainkan digelar pada bulan yang berbeda.

Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, Pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten kota, DPR RI, DPD dan Presiden) rencananya akan digelar Bulan Februari atau Maret sementara Pilkada pada Bulan November.

Jadwal dan tahapan ini ditetapkan oleh KPU RI sesuai kewenangannya dalam Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

“KPU sedang mempersiapkan perencanaan tahapan, karena perencanaan persiapan dilaksanakan lebih awal yakni 30 bulan sebelum pemungutan suara,” ujar Erwan menyampaikan hasil rapat koordinasi nasional KPU RI, Selasa (06/04/2021).

Dikatakannya, Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam tahun yang sama ini, merupakan konsekuensi tidak adanya perubahan Undang-undang Pemilu.

Akibatnya, lanjut Erwan, beban kerja para penyelenggara terutama badan adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS. Sehingga pihaknya meminta adanya penambahan honorarium.

“Kita berharap ada peningkatan honorarium penyelenggara dan asuransi kesehatan, kemudian adanya digitalisasi tahapan, dan pemerintah harus menunjang infrastruktur teknologi ini,” harapnya.

Selain itu, Erwan juga mengatakan Rakornas di KPU RI membahas rapat evaluasi terkait pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

Ia mengaku, pihaknya menyampaikan usulan agar anggaran penyelenggaran pemilu dan pilkada 2024  berasal dari APBN yang didukung oleh APBD. “Dan ini sudah kita sampaikan pada saat rakor kemarin. Dan mudah-mudahan bisa jadi masukan buat KPU RI untuk dibahas bersama DPR RI,” tukasnya. (Ramona)

Komentar