oleh

DPRD Lampura ‘Wacanakan’ Interpelasi

Harianpilar.com, Lampung Utara – Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengancam ‎akan menggunakan hak interplasi guna meminta keerangan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang tak kunjung menyerahkan dokumen peraturan daerah (perda) tentang APBD tahun 2021 hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

DPRD Lampura merasa tidak dihargai secara kelembagaan, mengingat permintaan dokumen itu tak dipenuhi padahal menjadi hak DPRD. “Kami akan gunakan hak interplasi kalau pihak eksekutif tak juga menyampaikan perda itu sampai akhir bulan ini,” tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Utara, Herwan Mega yang diamini oleh anggota DPRD lainnya seperti Rahmat Hartono, Juljani, M. Nuzul Setiawan, Rafles, Ria Kori, Juljani, Ibnu Hajar, Senin  (05/04/2021).

Menurutnya, hak interplasi terpaksa mereka lakukan untuk menjaga kehormatan lembaga DPRD. Sebab pihak eksekutif sama sekali tidak menggubris permintaan mereka terkait Perda APBD yang disampaikan dua bulan lalu.”Eksekutif dan legislatif adalah bagian yang tak terpisahkan sehingga tidak ada alasannya mereka tidak menggubris permintaan kami,” tandasnya.

Herwan Mega mengatakan, keberadaan perda itu ‎sangat dibutuhkan oleh DPRD. Tujuannya untuk memudahkan DPRD melakukan pengawasan khususnya mengenai anggaran. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat banyak pergeseran anggaran‎ di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) usai dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Salah satu pergeseran anggaran itu adalah dana hibah tahun 2021. Jauh sebelum dana hibah itu diperintahkan untuk dikembalikan oleh Pemprov Lampung, DPRD telah lebih dahulu menyampaikan hal serupa saat pembahasan APBD.”Pergeseran itu sebelumnya sudah kami sarankan karena aturan baru memang mengharuskannya seperti itu,” tuturnya.

Anggota DPRD Lampura lainnya, Rahmat Hartono, menambahkan, penggunaan hak angket atau sejenisnya merupakan pilihan terakhir jika pihak eksekutif tak juga memberikan perda APBD hasil evaluasi tersebut.”Ya, terpaksa digunakan hak interplasi kalau sampai akhir bulan enggak diberikan juga,” kata dia.

Untuk diketahui, dalam pasal 106 dan pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah diatur tentang hak DRPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berupa hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Iswanto/Maryadi)

Komentar