oleh

KPK Diminta ‘Kembali Masuk’ Lampura

Harianpilar.com, Lampung Utara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta kembali masuk Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Sebab, pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap mantan Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara dan beberapa pejabat beberapa waktu lalu, tidak memiliki efek jera yang kuat. Terbukti, masih adanya perealisasian proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampura yang sarat penyimpangan.

Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto Alam, mengatakan, publik sangat terkejut saat mengetahui masih adanya pelaksanaan sejumlah proyek milik Dinas PUPR Lampura yang  bermasalah. Mengingat KPK beberapa waktu lalu sudah pernah melakukan OTT terhadap mantan bupati dan beberapa pejabat setempat. “Terungkapnya proyek PUPR Lampura yang bermasalah itu menunjukkan efek jera OTT KPK itu masih lemah. Agar ada perbaikan kedepannya, KPK harus masuk lagi ke Lampura, baik itu pembinaan maupun penindakan,” ujar Yusdianto pada Harian Pilar, Rabu (31/03/2021).

Menurut Yusdianto, penindakan oleh KPK dalam bentuk OTT seharusnya membawa efek jera dan bisa memperbaiki prilaku para birokrat dalam melaksanakan pembangunan dan pelayaan terhadap masyarakat.”Kalau masih ada pelaksanaan proyek pembangunan yang sarat penyimpangan, apa lagi sampai diusut penegak hukum, berarti efek jera OTT KPK belum maksimal, sehingga perlu upaya KPK lagi agar benar-benar ada efek jera,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, KPK juga perlu melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum (APH) yang melakukan pengusutan terhadap proyek PUPR Lampura itu, sehingga penegakan hukumnya benar-benar bisa komprehensif dan sampai ke akar-akarnya.”Supervisi itu untuk memastikan pengusutnya komprehsnif, semua yang terlibat harus diungkap dan prosesnya bisa cepat,” pungkasnya. (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI KAMIS 1 APRIL 2021). (Iswanto/Maryadi)

Komentar