oleh

Eva-Deddy Melenggang, Bawaslu Terancam

Harianpilar.com, Bandarlampung – Mahkamah Agung (MA) akhirnya membuat keputusan yang adil dengan mengabulkan gugatan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung pasangan Eva Dwiana- Deddy Amrullah. Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung yang membuat keputusan memerintahkan KPU Bandarlampung mendiskualifikasi pasangan Eva – Deddy justru terancam sanksi karena dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam Ditektori Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2021 yang diperoleh Harian Pilar, Rabu (27/01/2021), terdapat lima point dalam salinan putusan MA. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandarlampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung tahun 2020 atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03.

Ketiga, memerintahkan termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung tahun 2020 atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03.


Keempat, memerintahkan termohon (KPU Kota Bandarlampung) untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang
penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 tetap berlaku dan
berkekuatan hukum mengikat. Kelima, menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum’at (22 Januari 2021) oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,
M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Tim kuasa hukum paslon Eva-Deddy, Fauzi Heri membenarkan terkait dikabulkannya gugatan Eva-Deddy oleh MA. Ia pun mengapresiasi atas putusan tersebut.”Bersyukur karena doa 270 ribu lebih suara warga Bandar Lampung diselamatkan MA,” tukasnya.

Setelah MA membuat keputusan yang adil dengan mengabulkan gugatan calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung pasangan Eva Dwiana- Deddy Amrullah, Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) langsung melaporkan tujuh komisioner Badan Pengawasi Pemilu (Bawaslu) Lampung ke Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilu (DKPP), Rabu (27/01/2021).

Laporan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung pada keputusan persidang Terstruktur, Sistematis, dab Masif (TSM) pada Pilwakot Bandarlampung dan didiskualifikasinya paslon Eva-Deddy.”Hari ini (kemarin) saya Rachmat Husein, melaporkan komisioner Bawaslu Lampung, tujuh orang. Dari ketua dan anggotanya, terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung pada putusan persidangan TSM di Pilwakot Bandarlampung,” terang Ketua KRLUPB, Rachmat Husein.

Dalam laporannya, KRLUPB melampirkan berkas pengaduan pendahuluan setebal 27 lembar, enam alat bukti, surat pernyataan delapan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Dan ini tadi sudah kami serahkan ke DKPP,” urainya.

Disampaikannya, alasannya melaporkan Bawaslu ke DKPP karena mereka menilai Bawaslu Lampung sudah bertindak luar biasa dan terlalu zolim.”Bawaslu Lampung ini sudah brutal dan ugal-ugalan. Bagaimana demokrasi ini berjalan, jika komisioner Bawaslu Lampung ini masih tetap ada sebagai penyelenggara, baik di pemilu dan pilkada,” keluhnya.

Untuk itu, ia berasumsi jika ingin maju pilkada tidak perlu melakukan kerja-kerja politik, melainkan cukup punya hubungan baik dengan Bawaslu.”Toh kalau kita kalah, kita bisa diskualifikasi yang menang dengan cara yang zalim, seperti di Pilwakot Bandarlampung,” ungkapnya.

Menurut Husen, pihaknya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Bandarlampung atas laporannya ke DKPP. “Mohon dukungannya warga Bandarlampung semua, mudah-mudahan apa yang sudah kita laporkan terkait perzoliman yang dilakukan Bawaslu jadi sanksi berat yakni pemecatan dari DKPP,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menanggapi santai atas laporan KRLUPB ke DKPP. “Nanti kita jawab sesuai fakta persidangan,” singkat wanita yang akrab disapa Khoir ini. (Ramona/Maryadi)

Komentar