oleh

Temuan Penanganan Covid 19 Arinal “Sorot” BPK

Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung terkait temuan dalam penanganan corona virus disease (covid) 19 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. BPK dinilai Arinal melakukan pemeriksaan pertahun seharusnya pertriwulan.

Reaksi orang nomor satu di Lampung itu terkait dengan beberapa temuan BPK RI Perwakilan Lampung dan menjadi dasar panitia khusus (pansus) DPRD menerbitkan sejumlah rekomendasi.”Kenapa tidak disesuaikan dengan triwulannya. Kenapa harus nunggu setahun dulu,” ujar Arinal saat rapat koordinasi (Rakor) bersama bupati/walikota se-Lampung dalam penanganan serta pelaksanaan vaksin Covid-19 Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Selasa (19/01/2021).

Untuk itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung ini mengaku tak merasa khawatir dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung itu.”Untuk kebenaran saya tidak takut. Tapi kalau salah, itu yang membuat saya takut. Dan terkadang itu yang bisa buat rusak dunia ini,” cetusnya.

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Lampung ini juga memerintahkan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Lampung untuk mengambil alih agar melakukan pengendalian Covid-19 melalui operasioanl penerapan protokol kesehatan agar diterapkan secara benar.”Melihat peningkatan sampai saat ini, selaku ketua gugus tugas memerintahkan kepada Wakapolda untuk mengambil alih agar kita lakukan pengendalian melalui oprasional penerapkan protokol kesehatan untuk diterapkan dengan benar di wilayah- wilayah yang memang porsi gugus tugas provinsi, tapi para bupati juga melakukan di wilayah-wilayah perdesaan, kecamatan,” ujar Arinal saat ditemui wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi itu.

Menurutnya, peningkatan covid 19 juga disebabkan oleh kerumunan yamg sangat rawan dan sekarang diserahkan kepada wakapolda untuk mengambil alih.”Kerumunan-kerumunan perkawinan dan yang lainya harus seizin kapolres, kapolsek, ini yang di lakukan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi sepakat dengan Ketua DPR memberikan bantuan kepada TNI-POLRI untuk melakukan sosialisasi sekaligus menerapkan protokol kesehatan dan membeikan sanksi apabila ada yang tidak tertib. Karena kunci keberhasilan dalam pengendalian covid 19 adalah peningkatan kesadaran bagi stekholder lainya,” terangnya.

Gubernur juga menyampaikan kekecewaannya terhadap media pers terkait pernyataan Pemprov Lampung tidak efektif melakukan penanganan covid 19.”Seolah-olah kita tidak melakukan hal yang serius padahal kita sudah mati-matian bekerja,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung untuk LHP BPK menyebutkan berbagai temuan BPK diantaranya Pemprov belum membuat renops (rencana operasi) sebagai panduan dalami menyusun kebijakan dan pedoman dalam penanganan pasien, Pemprov Lampung belum membuat skenario/estimasi perencanaan obat dan alkes (alat kesehatan) BMHP dalam mernprediksi lonjakan kasus, Pemprov Lampung belum memenuhi standar pengujian 1/1000 penduduk perminggu, Pemprov belum menetapkan target jumlah penduduk yang akan mengikuti tes RT-PCR, Pemprov belum melakukan evaluasi atau reviu terhadap kualitas dan/fatau sistem pelayanan penanganan pasien sehingga belum diketahui apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai standar, Pemprov belum melakukan evaluasi atau reviu terhadap kualitas dan/fatau sistem pelayanan penanganan pasien sehingga belum diketahui apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai standar, Pemprov Lampung kurang efektif melakukan penanganan pandemi covid 19.

Atas temuan itu, Pansus LHP BPK RI DPRD Provinsi Lampung mengluarkan 9 rekomendasi kepada Pemprov Lampung terkait pernanganan Covid-19 yang disampaikan dalam paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (18/01/2021).

Juru Bicara (Jubir) Pansus DPRD Lampung, Darlian Phone, mengatakan, 9 rekomendasi tersebut yakni DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk segera menyusun rencana operasi karena ini waktu yang tepat untuk memulai tahun 2021 dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan. “Ini berdasarkan temuan BPK RI bahwa Pemprov belum membuat renops (rencana operasi) sebagai panduan dalami menyusun kebijakan dan pedoman dalam penanganan pasien,” ujarnya.

Kedua, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk segera membuat scenario/festimasi perencanaan obat dan alat kesehatan dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan. “Ini berdasarkan temuan BPK RI bahwa Pemprov Lampung belum membuat skenario/estimasi perencanaan obat dan alkes (alat kesehatan) BMHP dalam mernprediksi lonjakan kasus,” tegasnya.

Ketiga, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk melakukan pengujian sesuai standard dan mengalokasikan anggaran serta memenuhi kebutuhan obat dan alkes sesuai kebutuhan dan menyampaikan rencana dan mekanisme pelaksanaannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan. “Hal ini mengingat adanya gejala gelombang kedua peningkatan penyebaran covid 19. Dan Temuan BPK RI bahwa Pemprov Lampung belum memenuhi standar pengujian 1/1000 penduduk per minggu,” terangnya.

Keempat, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk menetapkan target jumlah penduduk yang akan dites RT-PCR atau test lainnya yang sama sekaligus yang akan divaksin mengingat adanya keterbatasan. Dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan.”Temuan BPK RI bahwa Pemprov belum menetapkan target jumlah penduduk yang akan mengikuti tes RT-PCR. Dan Mengingat adanya gejala gelombang kedua peningkatan penyebaran covid 19,” sebutnya.

Kelima, DPRD merekomendasikan kepada Pemrov Lampung untuk mengevaluasi dan mereview kualitas dan sistem pelayanan penanganan pasien covid 19 dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan penanganan pasien covid-19 termasuk memberikan insentif kepada tenaga pendukung kesehatan seperti petugas kebersihan dan Sopir Ambulan.”Ini berdasarkan kajian Temuan BPK RI bahwa Pemprov belum melakukan evaluasi atau reviu terhadap kualitas dan/fatau sistem pelayanan penanganan pasien sehingga belum diketahui apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai standar. Dan Mengingat adanya keluhan masyarakat atas pelayanan,” terusnya.

Keenam, memasuki tahun 2021, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan pandemi covid 19 dengan meningkatkan kinerja testing, tracing, lreatment, dan edukasi-sosialisasi melalui penyempurnaan manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan koordinasi), peningkatan kapasitas pelayanan (obat, sdm, dan alat), penambahan jejaring laboratorium, mempersiapkan fasilitas karantina/isolasi di luar Rumah Sakit serta mengajak semua pihak untuk berpartispiasi dalam menangani pandemi covid 19 di Lampung. Sesuai dengan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan, DPRD Provinsi Lampung siap mendukung dan bekerjasama dalam menangani pandemi Covid 19 sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada. “Ini mencermati Kesimpulan hasil pemeriksaan BPK RI bahwa Pemprov Lampung kurang efektif melakukan penanganan pandemi covid 19,” ujarnya.

Ketujuh, Terhadap temuan BPK RI yang menunjukkan kelemahan dan kesalahan baik administrasi dan keuangan maupun kebijakan, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan semua kewajiban, memberikan pembinaan kepada OPD yang masih ada kelemahan, dan memberi peringatan kepada aparatur yang melakukan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedelapan, Terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun reviu lainnya yang belum terselesaikan, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung segera membentuk TIM Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sesuai ketentuan untuk memantau dan menyelesaikan kecurangan/kerugian daerah.

“Terakhir, terhadap temuan BPK RI, agar Pemprov Lampung segera menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan temuan tersebut dan segera membuat laporan atas pelaksanaan rencana aksi LHP BPK yang waktunya sudah direncanakan dalam 60 hari untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung,” pungkasnya.(Ramona/Nur/Pika/Maryadi)

Komentar