oleh

Mendagri Minta Daerah Lakukan Testing Covid-19 Secara Agresif

Harianpilar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan testing secara agresif dalam penanganan Covid-19. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 wilayah Kalsel, Kaltim, Riau, Sumbar, Papua, dan Sumut, pada Jumat (08/01/2021).

“Kami melihat dan menekankan perlunya agresif testing untuk mendapatkan data yang sebenarnya, yang positif. Jadi kita memerlukan data real, untuk itu perlu kegiatan screening, screening itu bisa dilakukan dengan test antigen yang lebih murah atau dengan alat yang baru, yaitu alat dari UGM. Ini kami sudah mengusulkan kepada Menkes kiranya ada dukungan PCR di kabupaten/kota, tapi sebetulnya dengan kapasitas anggaran yang ada dengan realokasi di bidang kesehatan setiap kabupaten/kota itu sebetulnya memiliki kemampuan untuk mengadakan PCR. Ini tolong bisa dilaksanakan, sehingga dapat diketahui data yang sebenarnya melalui testing yang lebih agresif,” kata Mendagri.

Mendagri juga mengungkapkan pentingnya pemeriksaan dini agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan testing dan tracing yang agresif, diyakini dapat menghindari penularan Covid-19 ke orang lain. Kemudian, pelacakan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19 yang diusulkannya melalui pembentukan tim khusus.

“Kemudian dilakukan tracing, kami sudah menyampaikan tadi usulan untuk tracing, ini tracing harus dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk itu, yang lain yang sudah bekerja di bidang lain ini relatif nanti tidak fokus, mungkin bisa untuk mereka yang menganggur, banyak yang sekarang mungkin kehilangan pekerjaan, ditarik untuk menjadi tenaga tracing di daerah masing-masing, kemudian diberikan insentif bahkan isentif kalau dia bisa menemukan kontak-kontak yang lain, demikian akan terjadi kegiatan masif yang agresif tracing, untuk bisa melakukan perawatan sedini mungkin,” tandasnya.

Sementara untuk treatment, Mendagri juga menyarankan agar setiap daerah di tingkat provinsi memiliki fasilitas khusus penanganan pasien Covid-19.

“Kemudian saran juga kalau bisa setiap provinsi, kami sarankan untuk Bapak/Ibu Gubernur mungkin perlu dipikirkan agar rumah sakit khusus terinfeksi, dari tinjauan kami di beberapa daerah pada saat bulan Juni-Juli, 6 daerah kami kunjungi sebagian besar itu pasien Covid ini dirawat di RSUD yang sebetulnya itu berisiko, karena yang Covid ini tidak boleh dengan orang-orang yang komorbid, sementara di rumah sakit itu dirawat orang-orang yang sakit, mungkin sakit jantung, ginjal, diabetes, dan lain-lain, meskipun tempatnya agak terpisah ruangannya tapi peralatannya, dokternya, perawatnya sama, ini akan dapat berisiko, sehingga mungkin perlu dipikirkan membuat rumah sakit infeksi, baik dari anggaran APBN dari Kemenkes atau dari PUPR, juga daerah-daerah yang memiliki jumlah kapasitas fiskal yang cukup kuat, ini mungkin dapat membuat minimal satu di tiap provinsi,” jelas Mendagri Tito.

3T (testing, tracing, dan treatment) merupakan langkah yang sama pentingnya dengan 4M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan). Kedua hal tersebut diyakini dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh karenanya, Mendagri meminta kepala daerah untuk serius dan dapat mengimplementasikan keduanya melalui berbagai kebijakan.

Mendagri juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih memperbanyak tracing, testing, treatment atau 3T dan mengecek kepatuhan masyarakat dalam menerapkan 4M atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 wilayah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, dan Bali, pada Jum’at (08/01/2021).

“Kami juga menyarankan untuk masalah testing, testing ini kami sudah sampaikan kepada Pak Menkes sebaiknya semua kabupaten didukung dengan PCR, semua kabupaten seluruh Indonesia, 514, dukung PCR dengan anggaran dari Kemenkes, memang risikonya angka positif akan meningkat, tapi kita dapat angka yang real, dengan dapat angka yang real kita dapat membuat kebijakan penanganan dengan lebih tepat,” katanya.

Terkait tracing, Mendagri juga mengusulkan adanya tim khusus yang bekerja untuk melakukan tracing dalam mencegah penularan Covid-19.

“Mengenai masalah tracing, tracing ini beberapa negara kami lihat mereka memiliki tim khusus, jadi tidak membebankan kepada petugas yang memiliki tugas yang lain, seperti tugas Puskesmas, TNI/ Polri. Itu hanya memberikan back up, tapi tim khusus yang dibuat khusus hanya untuk tracing, ini bahkan bisa menimbulkan tenaga kerja baru, mungkin lulusan SMA atau diploma yang mereka ditraining spesifik, dan setelah itu mereka diberikan ibaratnya gaji, bahkan di beberapa negara diberikan insentif, begitu mereka menemukan 10, menemukan 20 mereka mendapatkan insentif, tapi tentunya ada kriterianya Pak, ini tim tracing,” usulnya.

Sementara itu, terkait penerapan 4M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, Pemda diminta untuk aktif mengecek kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Kami sarankan kepada rekan-rekan kepala daerah, selama ini mengandalkan data utamanya data umum dari Satgas Covid, meskipun satgas daerah juga ada data, tapi datanya data umum juga, kami sarankan misalnya masker, daerah mana saja yang kepatuhannya rendah di tiap-tiap kabupaten/kota bahkan bisa dibreak down lagi mungkin kecamatan mana, sehingga bisa diperkuat program masker di daerah itu, cuci tangan juga demikian, mana daerah-daerah yang fasilitas cuci tangannya kurang, hand sanitizernya tidak banyak masif, daerah itu yang diserang. Kemudian jaga jarak. Terakhir adalah kerumunan, kerumunan ini juga menurut kami harus mulai dibelah, dibelah kerumunan mana yang memberikan kontribusi paling banyak terjadinya penyebaran, dengan data yang saintifik, dari situ bisa membuat kebijakan kerumunan mana yang perlu kita buat regulasi untuk dapat kita batasi, misalnya demonstrasi ada regulasi khusus, mengenai masalah kegiatan keagamaan regulasinya khusus, dine in regulasinya khusus, nah ini yang kami lihat mungkin perlu dibreak down oleh setiap daerah,” paparnya. (Maryadi)

Komentar