oleh

Keputusan Majelis Bawaslu ‘Janggal’

Harianpilar.com, Bandarlampung – Majelis sidang pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar sidang putusan untuk Pilkada Lampung Tengah (Lamteng) dan Kota Bandarlampung. Namun, ada janggalan dalam dasar pengambilan keputusan itu. Majelis menolak gugatan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di Pilkada Lamteng dengan menjadikan keterangan Bawaslu Lamteng sebagai acuan, disisi lain Bawaslu menolak gugatan TSM Pilwakot Bandarlampung tanpa menjadikan keterangan Bawaslu Kota Bandarlampung sebagai acuan.

Majelis pemeriksa Bawaslu memutuskan menerima dan mengabulkan segala gugatan paslon Walikota – Wakil Walikota Bandarlampung nomor urut 02 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo. Serta mendiskualifikasi paslon 03 Eva Dwiana – Deddy Amrullah sebagai pansol pemeroleh suara terbanyak berdasarkan rapat pleno perolehan suara pilkada Kota Bandarlampung.

Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Fatikhatul Khoiriyah dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di Hotel Bukit Randu, Rabu (06/01/2021).

“Mengingat dan memutuskan  serta menyatakan terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran TSM untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan Bandar Lampung 2020,” ujar Ketua Majelis Sidang Fatikhatul Khoiriyah.

Menurutnya, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung juga memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi paslon 3 Eva-Deddy selaku terlapor. “Terakhir memerintahkan KPU Kota Bandarlampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandarlampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon,” tandasnya.

Pantauan dalam sidang, Majelis Pemeriksa juga mengungkapkan berdasarkan keterangan para saksi persidangan, di beberapa kecamatan terdapat perbuatan menjanjikan atau pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk sembako yang dibungkus dalam bentuk bantuan covid-19.”Dimana bantuan tersebut dilakukan oleh Walikota Bandarlampung aktif yang notabene adalah suami sah terlapor. Bantuan diberikan dengan melibatkan aparatur sipil, lurah dan RT, dan mengajak untuk memilih terlapor sehingga terlapor dapat merayap suara tinggi di beberapa kecamatan tersebut,” ungkap anggota majelis pemeriksa.

Kuasa hukum paslon  03 Eva-Deddy, M. Yunus, mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). M Yunus melihat ada diskriminasi terkait dasar majelis hakim memberikan keputusan. “Tidak ada atau pun dari keterangan Bawaslu kota yang jadi acuan. Tidak seperti di Lamteng. Ini tidak ada kesetaraan. Kebetulan saya juga memegang di Lamteng,” tegasnya.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Handoko mengapresiasi kinerja majelis yang telah mengakomodir semua bukti dan saksi. Selanjutnya, pihak kuasa hukum akan meminta putusan majelis. Putusan majelis ini bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain setelah ini.”KPU Bandarlampung harus melaksanakan putusan ini di tiga hari kerja,” ujarnya.

Untuk Pilkada Lamteng, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan menolak semua gugatan paslon 3 Nessy Kalvia-Imam Suhadi terkait dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Pilkada Lampung Tengah. Dalam sidang tersebut, majelis menyampaikan seluruh fakta-fakta persidangan yang telah dilangsungkan beberapa waktu lalu.

Persidangan kali ini, pihak pelapor adalah paslon nomor 03  Nessy Kalvia – Imam Suhadi dan terlapor adalah paslon nomor 02 Musa Ahmad -Ardito Wijaya.

Disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggat yang mewakili Fatikhatul Khoiriyah saat membacakan kesimpulan dalam kasus sengketa Pilkada Lampung Tengah 2020 menjabarkan bahwa kategori TSM tidak bisa dibuktikan.”Pertama, bahwa perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih  paslon nomor urut 02 yakni Musa Ahmad dengan Ardito Wijaya , dengan tindakan terstruktur dengan melibatkan Tim 02 tidak dapat dibuktikan dalam perkara a quo,” ucap Iskardo.

Kemudian, untuk perbuatan mempengaruhi pemilih paslon nomor 02 dengan tindakan sistematis juga tidak bisa dibuktikan. Termasuk perbuatan mempengaruhi pemilih dengan tindakan masif, dinyatakan tidak terbukti.

Dengan demikian, Paslon no 02, Musa Ahmad dan Ardito Wijaya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilu seperti yang dituduhkan paslon nomor 03.

Sementara itu tim kuasa hukum paslon 3 Nessy-Imam, Alian Setiadi mengaku keberatan dengan keputusan majelis pemeriksa. Menurutnya keputusan Majelis hanya sepihak karena hanya mempertimbangkan keputusan Bawaslu Lamteng.”Padahal dalam faktanya TSM politik uang ini jelas terjadi di 18 kecamatan. Dan sistemnya juga terbangun,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan keberatan ke Bawaslu RI terkait keputusan majelis pemeriksa hari ini.”Kita akan bawa keputusan ini ke Bawaslu RI dan hari ini pun kita akan mulai persiapkan berkasnya untuk kita bawa ke Bawaslu RI,” pungkasnya. (Ramona/Maryadi)

Komentar