oleh

Kepala SDN 2 Krawangsari Diduga Sengaja Hilangkan Aset Tanah Sekolah

Harianpilar.com, Lampung Selatan – Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 2 Krawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) diduga kuat sengaja menghilangkan aset tanah milik sekolah.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK Tipikor) Lampung Selatan (Lamsel) Asiyono, Rabu (25/11/2020) mengatakan oknum kepala SDN 2 Krawangsari, Mega Suriyanti, S.Pd diduga kuat sengaja menghilangkan tanah milik sekolah seluas 8.600 meter.

Sebab kata dia tanah sekolah seluas 10.000 meter atau 1 ha, setelah dibuatkan sertifikat hanya 1.400 meter atau 3,5 rante. Jadi kata dia, tanah seluas 8.600 meter hilang.

Dia menjelaskan dalam satu  rante luas tanah sebanyak 400 meter. Jadi kalau 8.600 meter dibagi 400 meter = 21,5 rante. Sedangkan haraga tanah di Desa Krawangsari per rante (400 meter) mencapai Rp50 juta. Jadi, kata dia, Rp50 juta dikalikan 21,5 rante = Rp1.075.000.000. “Tanah yang hilang bila diuangkan sekitar Rp1.075.000.000,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan sertifikat tanah sekolah sudah terbit. Itu artinya pihak sekolah yang mengusulkan ke BPN Kabupaten Lampung Selatan untuk dibuatkan sertifikat.

Anehnya kata dia aparat desa seperti kepala dusun (Kadus) Sidorejo tidak mengetahui adanya usulan pembuatan sertifikat tanah sekolah. “Ini aneh. Ada dugaan juga tanda tangan mereka dipalsukan. Apabila ini benar adanya, maka tambah masalah baru lagi, yakni pemalsuan tanda tangan,” tukasnya.

Kepala Dusun Sidorejo Suyanto mengaku tidak mengetahui kalau tanah sekolah sudah disertifikatkan. Sebab tahun 2020 tidak ada pembuatan sertifikat secara masal melalui prona. “Pembuatan sertifikat tahun 2019 saja masih banyak yang belum selesai. Makanya tahun 2020 desa memutuskan tidak mengambil jatah sertifikat prona,” jelas dia.

Hal serupa juga disampaikan mantan Kepala Dusun Sidorejo, Suwarno. Dia mengatakan pada tahun 2019, pihak desa mendapatkan kuota sertiofikat dari pemerintah. Namun kuotanya sangat sedikit, sehingga desa memutuskan pembuatan sertifikat dikususkan bagi masyarakat. “Desa mengambil kebijakan untuk pembuatan sertifikat fasilitas umum (Fasum) seperti sekolah, masjid, makam dan lainnya belum dilayani,” katanya.

Dia menceritakan pada 1984 Dusun Sidorejo ini tidak ada gedung sekolah. Agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan tidak jauh, maka warga meminta kepada dua orang yang menpunyai tanah luas untuk menghinahkan tanahnya untuk pembangunan gedung sekolah inpres.

Lalu dua orang yakni Kasmi dan Abdulah mewakafkan tanahnya seluas 1 haktare. Kemudian lantaran kertas surat wakafnya lapuk, pada tanggal 13 Desember tahun 1992 surat wakaf tersebut diperbaharui kembali dengan luas tanah yang sama.

Namun kata dia, apabila oknum kepala SDN 2 Krawangsari telah mensertifikatkan tanah untuk sekolah hanya 1.400 meter, itu sangat salah. “Namun kalau dibuatkan sertifikat hanya 5.000 meter untuk sekolah dan yang 5.000 untuk lapangan masyarakar Dusun Sidosari itu baru benar,” kata dia.

Namun beberapa warga setempat mengaku banyak yang tidak mengetahui secara pasti keberadaan tanah tersebut.

Pada tanggal 5 Januari tahun 1984, dua warga menyerahkan aset tanah seluas 10.000 meter atau 1 ha terletak di Dusun Sidorejo, Desa Krawasngsari, Kecamatan Natar kepada Kepala Desa Krawangsari sebagai tanah wakaf untuk memenuhi kebutuhan pembangunan SD inpres yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Krawangsari.

Kepala SDN 2 Krawangsari Mega Suriyanti, S.Pd mengatakan bahwa tanah seluas 10.000 meter belum disertifikat. “Tanah sekolah belum disertifikat. Ini masih didaftarkan ke panitia desa melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2020,” kata dia di kantornya, Selasa (24/11/2020).

Dia juga mengancam wartawan lantaran sebelumnya pernah diberitakan terkait dugaan pungutan dana sertifikasi dewan guru, dana infaq yang dinilai tidak jelas peruntukannya, aset sekolah berupa kayu bekas rehab gedung sekolah yang lenyap entah kemana. “Saya pernah dibuat pusing sama bapak. Cukup sekali saya dibuatnya. Itu juga tidak membuat saya turun dari jabatan,” kata dia dengan nada tinggi.

Salah seorang dewan guru Diah Ayu Palupi menjemput dewan guru yang lainnya, Iwan. Taka lama kemudian, Iwan pun tiba di sekolah. Di ruang dewan guru terjadi perdebatan sengit disaksikan dewan guru lainnya.

Mereka terdengar adu mulut terkait luas tanah yang disertifikat. Dalam perdebatan tersebut terdengar Kepala SDN 2 Krawangsari Mega Suriyanti, S.Pd mengakui kalau tanah sekolah sudah disertfikat, tapi luasnya tidak sesuai dengan wakaf 10.000 meter. Pengakuan Mega juga didengar dewan guru lainnya yang berada di luar, Sukarman.

Sang kepala sekolah berjanji akan memperbaiki dengan luas yang sama dengan wakaf. (Mar)

Komentar