oleh

Bantuan BPUM Desa Wonodadi Diduga Bermasalah

Harianpilar.com, Lampung Selatan – Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) diduga bermasalah. Pasalanya, carut-marutnya penerima bantuan diduga adanya permainan oknum kepala desa setempat. Setiap orang menerima uang sebesar Rp2,4 juta dari BRI.

Jumiril salah seorang warga yang medapat bantuan tersebut mengatakan, pada hari Jumat (23/10/2020) dirinya mendapat SMS dari BRI yang bunyinya bahawa dirinya mendapatkan bantuan BPUM.

Beberapa hari kemudian dia ke BRI Tanjungbintang. Sesampainya disana, petugas BRI menanyakan buku tabungan. Karena dia tidak merasa memiliki buku tabungan, dia pulang dan menanyakan buku tabungan tersebut ke Kepala Desa Wonodadi Suparman.

Suparman mengatakan kepada Jumiril bahwa bantuannya tidak bisa dicairkan lantaran Jumiuril sudah mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD).

Mendengar jawaban sang kades, pada Kamis (21/10/2020) Jumiril menuju BRI Telukbetung. Lagi-lagi disana Jumiril ditanya buku rekening. Jumiril-pun kembali menjawab buku rekeningnya di desa. Petugas BRI menyarankan agar Jumiril mengambil buku tabungan tersebut ke desa atau lapor ke Polisi.

“Kalau sudah lapor Polisi bapak ke sini lagi, nanti uangnya saya cairkan,” kata Jumiril menirukan ucapan petugas BRI Telukbetung.

Kepada Jumiril, petuga BRI mengatakan bapak mempunyai buku rekening BRI yang dibuka di BRI Garuntang. Jumiril pun kebingungan, lantaran dirinya tidak pernah membuka buku rekening di BRI Garuntang. “Ini pasti ada yang membuka rekening baru di BRI Garuntang,” tukasnya.

Jumiril kembali menemui Kepala Desa Wonodadi Suparman. Suparman mengatakan bahwa buku rekeningnya masuk di Kalianda, dan dia berjanji pada Jumat (23/10/2020) akan mengambil buku rekening tersebut ke Kalianda.

Hal serupa juga dialami Suparmin. Dia mengatakan pada Kamis (21/10) dirinya ke BRI Tanjungbintang, karena antrian panjang dia langsung ke BRI Telukbetung. Disana dia diminta buku rekening. Dia sodorkan buku rekening BRI yang dibuka tahun 2010, tapi ternyata bukan buku itu yang dimaksud.

Lalu dia lapor Polisi, dan langsung ke BRI Telukbetung. Sesampainya ke BRI Telukbetung, petugas mengeceknya, ternyata uang yang dibuku tabungan miliknya tidak alias kosong.

Laiu lagi dengan Fajar Rianto. Uang yang masuk ke buku rekening miliknya tertera Rp2,400 ribu, tapi tidak bisa dicairkan.

Sementara Fitrianto aluas Pipit mengatakan dirinya sudah mencairkan uang bantuan BPUM di BRI Telukbetung pada Kamis (22/10/2020).

Dia menceritakan bahwa beberapa bulan yang lalu didinya mengusulkan ke desa dengan melampirkan foto kopi KTP, KK nomor Hand Phon, dan surat izin usaha (SIU). “Itu syarat pengajuan untuk mendapatkan  bantuan BPUM,” katanya.

Sekdes Heru mengaku tidak menmgetahui secara pasti tentang bantuan BPUM, karena mulai dari usulan sampai kepencairan dirinya tidak menanganinya.

Menurut sumber yang tidak mau disebut namanya, Juli, selaku operator desa mengaku disuruh kepala desa untuk memasukan nama-nama dari keluarga pamong desa saja untuk diusulkan penerima bantuan BPUM.

Kepala Desa Wonodadi Suparman mengatakan bahwa pada pengusulan dana bantuan BPUM dirinya hanya dikasih waktu dua hari.

Persyaratannya sangat ringan hanya identitas diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi. “Hanya foto kopi KTP dan KK serta nomor telepon. Sedanghkan warga yang kami usulkan sebanyak 300 orang. Jadi tidak mungkin saya membuatkan surat keterangan izin usaha sebanyak 300 orang selama dua hari,” katanya, Jumat  (23/10/2020).

Ketua Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, Mistorani mengatakan cara mendaftar penerima BPUM BRI yakni; pertama,  mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten atau kota dengan melampirkan bukti memiliki usaha mikro dari pengusul.

“Jadi mereka harus memiliki surat izin usaha. Karena itu merupakan salah satu persyaratan,” tegasnya.

Kedua, pendaftaran bisa lewat offline dengan datang langsung ke kantor Dinas Koperasi UKM setempat atau online sesuai mekanisme yang ada.

Ke tiga Kementerian Koperasi akan melakukan penilaian kelayakan bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan ke empat jika pelaku UMKM dinilai layak, maka BPUM langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan. (Mar)

Komentar