oleh

Memprihatinkan, KPK Tidak Memiliki Mobil Dinas

Harianpilar.com, Jakarta – Tugas mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dijalankan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) nampaknya belum didukung sarana operasional yang memadai. Terbukti selama ini KPK belum memiliki kenderaan dinas baik pimpinan maupun pegawai.

Sementara, rencana pengadaan mobil dinas KPK tahun 2021 akan dilakukan peninjauan ulang.”Selama ini Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Khusus Pimpinan dan Dewas KPK ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji,” ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Sabtu (17/10/2020).

Atas dasar itulah ada rencana KPK pada tahun 2021 melakukan pengadaan kenderaan dinas (randis). Jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK, maka tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda.

“Perlu kami sampaikan bahwa usulan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas bagi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural di lingkungan KPK tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik Negara,” terang Ali Fikri.

Menurutnya, proses pengajuannya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional. Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020.

“Sementara terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, usulan yang disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, KPK sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. “KPK memastikan akan
tetap bekerja semaksimal mungkin melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat,” pungkasnya.(Sifa)

Komentar