oleh

Muzani Harap Aparat-Pendemo Tahan Diri

Harianpilar.com, Bandarlampung – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani berharap semua pihak dapat menahan diri, baik itu untuk aparat keamanan maupun para masa aksi pendemo. Hal itu diungkapkannya menyusul maraknya polemik aksi menolak Omnibus Law yang berujung kericuhan hampir di seluruh Indonesia.

“Saya harap aparat tidak boleh kehilangan kesabaran dalam melakukan tindakan persuasif. Aparat harus menahan diri. Dan teman-teman pendemo juga harus menjaga kemurnian aksi demo itu sendiri. Agar maksud dan tujuan dari demo itu sendiri terpenuhi,” ujarnya kepada awak media usai memimpin Worshop Anggota DPRD Fraksi Gerindra se-Provinsi Lampung di Swissbell Hotel Bandarlampung, Rabu (15/10/2020).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengaku prihatin dengan maraknya unjuk rasa menolak Onmibus Law yang berujung kericuhan itu.

Diakuinya juga, banyak yang terjadi atas kejadian demo itu yang tidak sesuai harapan. “Cukup prihatin. Ini tentu saja bagi saya sesuatu yang sangat penting,” ujarnya.

Disampaikannya, karena tujuan unjuk rasa adalah menyampaikan perasaan agar rasa itu sendiri bisa terungkap. “Namun, karena terjadi berbagai macam gesekan, apa yang menjadi aspiratif teman-teman unjuk rasa menjadi bias,” ungkapnya.

Dirinya juga mengaku prihatin atas ditangkapnya beberapa orang oleh pihak aparat keamanan atas kejadian unjuk rasa ini.

“Karena saya pribadi sebagian mengenal mereka yang ditangkap. Mereka adalah aktifis yang terus menerus menyuarakan berbagai macam keprihatinan masyarakat Indonesia,” ungkapnya lagi.

Untuk itu, dirinya berharap pihak aparat keamanan dan para pengunjuk rasa dapat menahan diri. “Saya harap undang-undang yang sudah disahkan ini dapat ditampung dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari undang-undang dan bisa menampung aspirasi masyarakat. Terutama teman-teman kaum buruh,” harapnya.

Diakuinya juga, partainya sudah cukup melakukan diskusi yang panjang terkait Omnibus Law sebelum disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI.

“Banyak pasal yang kami rundingkan dan kami kompromikan. Dan hasil akhirnya ya ini lah undang-undang ini,” kata dia.

Lebih lanjut, pihaknya akan terus mengawal PP yang menjadi turunan Omnibus Law. “Agar PP ini nantinya bisa menampung dan menjadi solusi bagi rekan-rekan buruh dan pemangku kepentigan,” tukasnya. (Ramona)

Komentar