oleh

Bupati Tanggamus Ikuti Rakor Bahas UU Cipta Kerja Bersama Menkopolhukam

Harianpilar.com, Kotaagung – Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE.,MM., bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri kegiatan rapat koordinasi (Rakor) secara virtual bersama jajaran Pemerintah Pusat.

Rapat Koordinasi digelar dalam rangka sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law,  di ruang rapat utama Bupati, Rabu (14/10/2020).

Rapat Koordinasi secara virtual melalui vidio conference dihadiri jajaran Kementrian dan Lembaga diantaranya,  Menkopolhukam, Menko Bidang Perekonomian, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri LHK, Menteri ATR, Kepala BPN, Menkop dan UMKM, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BPKM.

Sementara dari jajaran Forkopimda Tanggamus hadir juga Wakil Bupati Tanggamus, Hi.AM.Syafi’i, S.Ag., Dandim 0424 Tanggamus, Letkol. Inf Arman Aris Sallo, Kapolres Tanggamus, AKBP Oni Prasetya, Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, S.Sos., Ketua Kejaksaan Negeri Tanggamus, David Palapa Duarsa, Asisten Bidang Pemerintahan, Fathurrahman, Kadis Tenaga Kerja, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab, Sekretaris Badan Pengelolaan Kuangan dan  Aset Daerah, Kabid Humas Diskominfo.

Dalam rakor tersebut membahas tentang isi dari undang-undang cipta keja dengan mendengarkan paparan dari para menteri dan pejabat ditingkat pusat diantaranya, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Anwar Saadi, menyampaikan amanat dari Panglima TNI, dimana peran TNI sesuai dengan undang-undang dalam melaksanakan perbantuan kepada Polri dan Pemda, peran TNI dalam mencegah agar aksi demonstrasi jangan sampai anarkis.

“Panglima TNI memerintahkan kepada para Pangkotama dalam pengendalian pengunjukrasa agar memberi bantuan serta membackup Pemda, kepada para prajurit yang bertugas di lapangan. Jangan sampai terpancing emosi oleh aksi pengunjuk rasa. Seluruh jajaran dan satuan kewilayahan agar melaksanakan monitoring diwilayahnya dan berkoordinasi dengan Polri dan Pemda untuk mencegah eskalasi unjuk rasa yang akan meluas,” kata Kababinkum TNI.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,  menegaskan, Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong reformasi  regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti dengan adanya penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik.

Undang-undang Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. Undang –Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja antara lain pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Mendagri menambahkan, UU Cipta Kerja juga disebut menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya 9 orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi dan UU Cipta Kerja dibuat untuk memangkas birokrasi yang rumit sehingga dapat mencegah upaya atau tindakan pungli dalam birokrasi.

“Diharapkan agar kepada seluruh kepala daerah dan stakeholder agar dapat mensosialisasikan  hal ini agar masyarakat tidak termakan isu yang menyesatkan atau berita hoax dan memahami tentang isi dari undang-undang cipta kerja,  bukan apa yang diberitakan dan beredar luas dimasyarakat melalui media sosial” pungkas Mendagri. (Ron)

Komentar