oleh

Pemkab Lampura ‘Manjakan’ Penunggak Temuan BPK

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) terkesan ‘memanjakan’ keberadaan oknum pejabat yang belum mengembalikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, batas waktu pengembalian temuan itu sudah lewat. Bukannya dicopot dari jabatan, malah diberi kesempatan rangkap jabatan.

Hal ini mendapat protes dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara yang menggelar aksi massa mendesak Pemkab Lampura segera mencopot jabatan pejabat yang belum mengembalikan temuan BPK, salah satunya Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Lampura, IKS.

“IKS harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan secepatnya,” kata Ketua DPD PGK Lampung Utara, Exsadi dalam orasinya di kantor Pemkab Lampung Utara, baru-baru ini.

Menurutnya, Pemkab Lampura harusnya melakukan pencopotan terhadap yang bersangkutan bukan malah memberikan jabatan ‘ganda’. Sebagai pejabat publik, yang bersangkutan gagal memberi teladan yang baik pada masyarakat.

Langkah itu harus diambil untuk menepis kesan bahwa Pemkab Lampung Utara tidak peduli dengan aturan dan menghilangkan ketersinggungan masyarakat. Uang yang menjadi temuan BPK itu adalah uang rakyat sehingga tak ada alasan untuk tidak dikembalikan.”Beliau juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum. Mestinya, beliau itu lebih taat hukum,” tandasnya.

Di samping fokus terhadap pencopotan jabatan atas yang bersangkutan, Exsadi juga menyatakan, pihaknya fokus terhadap pengembalian uang daerah itu. Mereka akan mendorong BPK untuk segera meneruskan persoalan ini ke ranah hukum.”Kami akan sampaikan surat pada BPK supaya dapat menindaklanjuti persoalan ini ke ranah hukum,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Lampung terkesan ‘membela’ yang bersangkutan. ‎Sikap ‘pembelaan’ ini tercermin dari pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok saat ditanyakan mengenai desakan dari PGK. Dalihnya, pencopotan IKS dari jabatannya masih dalam kajian sesuai dengan aturan yang ada. Padahal, jelas – jelas IKS tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat karena belum mengembalikan seluruhnya temuan BPK meski batas waktu telah terlewati.

“(Terkait permintaan pencopotan jabatan), kami sedang mempelajarinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS,” tutur Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok usai pertemuan dengan PGK.

Pengkajian ini untuk memastikan jenis pelanggaran yang‎ dilakukan oleh pejabat tersebut berikut sanksinya. Apakah pelanggaran itu masuk ke dalam kategori berat, sedang, atau ringan.”Masih dipelajari sesuai dengan PP 53 Tahun 2010. Soal sanksinya masih dalam kajian,” katanya.

Adapun terkait temuan kerugian daerah yang hinga kini masih belum rampung pengembaliannya, Lekok mengatakan, ‎pihaknya telah berkoordinasi dengan pengacara negara supaya pengembalian kerugian daerah itu dapat dikembalikan secara utuh secepatnya.”Kami sudah berkoordinasi dengan pengacara negara untuk membantu pengembalian kerugian negara itu,” ujar dia.

Secara keseluruhan dari total Rp3,9 Miliar temuan BPK, Rp3,1 Miliar di antaranya sudah dikembalikan. Tunggakan yang belum dikembalikan sekitar Rp791-an juta‎. Tunggakan Rp700-an juta itu tersebar di empat dinas, di Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Bagian Adbang Sekretariat Kabupaten.

Rinciannya, Dinas Perdagangan masih memiliki tunggakan sebesar‎ Rp89.827.516,97, DPUPR masih menunggak ‎sebesar Rp251.323.818,85, dan Bagian Administrasi Pembangunan masih memiliki tunggakan sebesar Rp300-an juta.‎

Sementara, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Lampura, IKS hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.(Iswanto/Maryadi)

Komentar