oleh

‘Catatan Buruk’ Pasca OTT KPK

Harianpilar.com, Bandarlampung – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) nampaknya masih menyisakan ‘catatan buruk’. Sebab banyak oknum pejabat yang beranggapan OTT KPK hanya sekali, setelah ada OTT dianggap tidak akan OTT lagi. Sehingga pasca OTT praktik korupsi tetap banyak terjadi.

Hal itu disampaikan Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung (Unila), Eddy Rifai, menanggapi berita Harian Pilar tentang Pasca OTT KPK, masih ada proyek PUPR Lamsel yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan sudah rusak, Rabu (16/09/2020).”Ini karena ada anggapan OTT cuma sekali. Jangankan Lamsel, yang demikian juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain,” ujar Eddy Rifai.

Eddy Rifai mengaku pernah bertemu salah satu bupati yang terjari dalam OTT KPK, kemudian jabatannya dilanjutkan oleh Penjabat (Pj). Ternyata karena PJ beranggapan tidak ada OTT lagi mereka semakin ganas.”Proyek diploting lagi sudah dibagi-bagi dengan para rekanan. Fee proyek diminta secara terang-terangan. Begitu juga setor untuk pejabat. Semua tanpa diam-diam lagi. Kabupaten itu tambah rusak setelah OTT. Itu kata bupati dengan saya, yang akhirnya divonis penjara,” ujar Eddi Rifai tanpa menyebutkan nama kabupaten maupun bupati yang dimaksud.

Kondisi proyek pemeliharaan Jalan Natar – Batas Pesawaran senilai Rp1,8 Miliar, dari awal pengerjaan hingga kondisinya terkini.

Ditanya apakah itu menjadi catatan buruk, Eddi Rifai mengatakan, begitulah kenyataanya, sehingga setelah OTT korupsi tetap banyak.”Begitu kenyataanya, habis OTT tetap aja banyak korupsi. KPK dan penegak hukum lainnya diem aja,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan (Lamsel) Anjar Asmara dan sejumlah oknum pejabat lainnya terkait proyek di dinas tersebut, nampaknya tidak menjadikan pelaksanaan proyek di dinas itu lebih baik. Terbukti masih ditemukan proyek bermasalah, baru beberapa bulan selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan.

Kondisi proyek pembangunan Embung Desa Pancasila Kecamatan Natar senilai Rp761 juta yang sudah banyak mengalami retak-retak.

Proyek yang kualitasnya memprihatinakan itu diantaranya pemeliharaan Jalan Natar – Batas Pesawaran senilai Rp1,8 Miliar dikerjakan CV.Perisai Gemilang Jaya. Kemudian pembangunan Embung Desa Pancasila Kecamatan Natar senilai Rp761 juta dikerjakan CV. Berkah Mandiri.

Terkait proyek ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Natar Dinas PUPR Lamsel, Desfiansyah, saat dikonfirmasi enggan berkomentar, dan meminta wartawan untuk konfirmasi ke PPTK. Saat disinggung soal PHO, Desfiansyah, mengatakan saat ini tidak ada Tim PHO dan semua kebijakan ada di PPK dan PPTK.”Semua kebijakan PPTK dan PPK,” ungkapnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (14/09/2020).

PPTK Jalan Natar – Batas Pesawaran Dinas PUPR Lamsel, Joko, saat dikonfirmasi mengaku sudah melaporkan masalah cepatnya jalan itu rusak ke atasannya yakni Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lamsel Yudi, namun belum mendapat tanggapan. Joko menjelaskan, jalan itu sudah dilakukan pemeliharaan sekitar bulan Juni.

Saat ditanya jalan itu rusak lagi, Joko nampak bingung,”Waduh,” ujarnya saat dihubungi melalui ponselnya.

Joko juga seperti bingung saat ditanya kenapa belum setahun jalan itu sudah rusak lagi,”Bingung juga itu. Tapi permasalahan ini sudah saya laporkan dengan atasan saya, ke Pak Yudi sebagai PPK. Tapi belum ditanggapi. Saya lapor, Pak ini begini, ya sesuai kondisi di lapangan ini saya laporkan,” terangnya.

Di singgung soal cepatnya jalan itu rusak padahal anggarannya besar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara, Joko hanya menjawab masalah itu sudah dilaporkan ke PPK.”Ya saya sudah melaporkan masalah itu ke PPK, ke atasan saya. Waktu PHO sudah diperbaiki, soal rusak lagi ya saya gak seberapa mantau terus,” ujarnya.

Ditanya soal ketebalan jalan yang diduga kurang dan kualitasnya yang buruk, Joko hanya mengatakan jalan itu sudah dilakukan perbaikan.”Yang jelas sudah diperbaiki soal rusak lagi ya saya gak seberapa mantau lagi,” kilahnya.

Sementara, PPK sekaligus Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lamsel, Yudi, belum berhasil dikonfirmasi. Dua nomor ponsel yang dihubungi dalam keadaan tidak aktif. Begitu juga Kepala Dinas PUPR Lamsel, Syahroni, berulang kali dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak menjawab meski dalam keadaan aktif. Begitu juga saat dihubungi melalui ponselnya tidak menjawab meski dalam keadaan aktif.

Untuk diketahui, pelaksanaan sejumlah proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan (Lamsel) tahun 2019 diduga kuat bermasalah. Hal itu terlihat dari ‘buruk rupa’ proyek yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan itu.

Proyek yang kualitasnya meragukan itu diantaranyan pemeliharaan Jalan Natar – Batas Pesawaran senilai Rp1,8 Miliar dikerjakan CV.Perisai Gemilang Jaya. Kemudian pembangunan Embung Desa Pancasila Kecamatan Natar senilai Rp761 juta dikerjakan CV. Berkah Mandiri.

Kondisi kedua proyek ini sudah mengalami kerusakan cukup parah. Seperti proyek pemeliharaan Jalan Natar – Batas Pesawaran, meski menelan anggaran Rp1,8 Miliar proyek yang dikerjakan CV.Perisai Gemilang Jaya kondisinya sudah rusak, berlubang, mengelupas, hingga ada bagian yang amblas.

“Kuat dugaan perbaikan jalan itu tidak dilakukan galian/peching sebelum di perbaiki, melainkan langsung di timbun matrial. Begitu juga dengan pengaspalan jalan di duga kuat adanya pengurangan volume ketebalan, seharusnya sekitar 4 cm, namun di lokasi kegiatan hanya 2-3 cm. Hal yang sama pada pelebaran jalan yang di cor beton di duga kuat sebelum di cor tidak di lakukan pemadatan dan penyiraman pasir, hal tersebut mengakibatkan kerusakan yang begitu cepat bahkan saat ini kondisi jalan sudah banyak retak dan berlobang kembali,” tegas Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank), Suadi Romli, Minggu (13/09/2020).

Menurutnya, berbagai kejanggalan dalam pengerjaan proyek itu mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaanya.”Dari awal pengerjaan proyek itu sudah kami pantau, jadi kami paham bagaimana kondisinya dilapangan dan kami ada bukti-bukti visual dari awal pengerjaan hingga kondisinya saat ini,” tegas Romli.

Begitu juga, lanjutnya, pembangunan Embung Desa Pancasila Kecamatan Natar di duga kuat terjadinya penyipangan. Selain penggunaan material, galian pondasi pada bangunan seharusnya sebelum di pasang batu harus di tabur pasir namun di lokasi tidak di tabur pasir. “Begitu juga pemadatan tanah di duga kuat tidak di lakukan secara maksimal hal ini terlihat dari bangungan embung yang sudah banyak yang retak. Bahkan untuk saluran aliran ke bawah diduga kuat tidak di bangun,” tandasnya.

Menurutnya, penegak hukum harus mengusut masalah ini agar tidak terus terulang dan bisa menjadi pembelajaran.”Kami juga meminta KPK memperhatikan masalah ini, jangan sampai ada anggapan proyek-proyek itu sudah kondisinya baik semua,” pungkasnya.(Tim/Maryadi)

Komentar