oleh

Proyek Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Lampung. Anggaran Miliaran, Kondisi ‘Bobrok’

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pelaksanaan proyek pembangunan milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2019 diduga kuat sarat penyimpangan. Meski menelan anggaran miliaran, namun kondisinya cenderung bobrok. Sebab, baru beberapa bulan selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan cukup parah. Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Thomas Edwin, tidak menjawab saat dikonfirmasi masalah itu.


Seperti proyek pembangunan/peningkatan PSU Desa Landos Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tahun 2019, meski menelan anggaran hingga Rp4,4 Miliar proyek yang dikerjakan CV.Bangun Karya Pratama ini kualitasnya sangat meragukan. Meski baru beberapa bulan selesai dikerjakan kondisinya memprihatinak, kerusakan cukup parah terjadi banyak bagian jalan. Selain berlubang, material aspal dan batu sudah mengelupas dan muncul kepermukaan. Bahkan, ada indikasi volume proyek ini tidak sebagaimana mestinya.

Hal ini juga yang memicu protes keras dari Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pemantank) dengan menggelar aksi massa di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Lampung, Rabu (09/09/2020).”Pengerjaan proyek ini asal asalan dan di duga kuat ada pengurangan bahan matrial seperti aspal, batu, serta ketebalan jalan. Pemadatan saat pelaksanaan juga terindikasi tidak maksimal. Sehingga kondisinya sudah banyak terlihat rusak,” ujar Koordinator Lapangan Pematank, Suadi Romli.

Menurutnya, kondisi proyek tersebut jelas menimbulkan potensi kerugian Negara, mengingat anggaran yang dihabiskan untuk pengerjaan proyek itu sangat besar.”Penegak hukum harus mengusut proyek itu, agar tidak terus terulang,” tandasnya.

Suadi Romli juga mendesak penegak hukum mengusut proyek lainnya, yakni proyek pembangunan/peningkatan PSU Desa Kenali Kabupaten Lampung
Barat berupa pekerjaan perkerasan jalan PKP (Lapen Latasir) senilai Rp653 juta, proyek pembangunan/peningkatan PSU Desa Sukaraja Kabupaten Lampung Barat, pekerjaan perkerasan Jalan PKP (Lapen Latasir) senilai Rp840 juta, proyek Pembangunan/Peningkatan PSU Desa Sumber Rejo Kabupaten Lampung Barat, Pekerjaan

Perkerasan Jalan PKP (Lapen Latasir) senilai Rp803 juta, pembangunan/peningkatan PSU Desa Bedudu Kabupaten Lampung Barat, Pekerjaan Perkerasan Jalan PKP (Lapen Latasir) senilai Rp635 juta, proyek pembangunan/peningkatan PSU Desa Fajar Agung Kabupaten Lampung Barat, pekerjaan Perkerasan Jalan PKP

(Lapen Latasir) senilai Rp784 juta,  Bantuan PSU Jalan Kapiten Ratu Pekon Sri Rahayu Kabupaten Pringsewu senilai Rp373 juta.

“Penegak hukum harus proaktif mengusutnya. Dari proses tender hingga pelaksanaan dilapangan,” cetusnya.

Dalam aksi ini, massa Pematank juga mendesak penegak hukum memeriksa jajaran pejabat Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Lampung yang terkait dalam pelaksanaan proyek-proyek itu.”Ada indikasi penyimpangan   prosedur,   teknis,   spesifikasi, dan RAB,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala inas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Thomas Edwin, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp miliknya, Thomas Edwin tidak menjawab meski WhatsApp miliknya dalam kondisi aktif. Begitu juga saat dihubungi melalui ponselnya, tidak menjawab meski dalam keadaan aktif.(Tim/Maryadi)

Komentar