oleh

Hasil Pengawasan Protokol Kesehatan Cakada Bawaslu Teruskan ke Kepolisian

Harianpilar.com, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mengintruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk menerukan ke kepolisian hasil pengawasan protokol kesehatan saat pendaftaran calon kepala daerah (cakada) di KPU tanggal 4-6 September lalu. Selain itu, Bawaslu juga mendorong KPU untuk membuat fakta integritas pasangan calon (paslon) terhadap kepatuhan protokol Covid.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Selasa (08/09/2020), mengatakan, terhadap peristiwa arak-arakan Bapaslon pada saat mendaftar ke KPU, belum bisa dijadikan subjek pelanggaran UU pemilihan. Sebab bapaslon belum ditetapkan menjadi calon. Namun, Bawaslu kabupaten/kota akan meneruskan hasil pengawasan (bukan penerusan pelanggaran pemilihan) yang di dapati ada arak-arakan tersebut kepada pihak kepolisian untuk menjadi perhatian.
“Jadi kita hanya meneruskan hasil pengawasan kepada pihak kepolisian saja. Nanti pihak kepolisian yang menindaklanjuti,” ungkapnya.

Menurutnya, Bawaslu Provinsi mengintruksikan kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk mengundang seluruh Bapaslon dalam rangka koordinasi bersama agar kedepan tidak ada lagi aktifitas yang melibatkan banyak orang dengan tidak memperhatikan protocol covid.”Karena ini juga menjadi perhatian Bawaslu. Bagaimana caranya agar tahapan pilkada ini tetap berjalan meski ditengah pandemi,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Provinsi mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/kota untuk berkordinasi dengan stakeholder terkait (satgas Covid, KPU dan kepolisian) untuk antisipasi pencegahan pelanggaran Covid pada tahapan penetapan Paslon, pengundian nomor urut dan kampanye.

Kemudian, Bawaslu Provinsi akan mendorong KPU membuat pakta integritas Paslon terhadap kepatuhan protokol Covid dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait.
“Terakhir, Bawaslu Provinsi meminta kepada Pemerintah dan KPU untuk secara massif mensosialisasikan protokol Covid kepada Paslon dan Masyarakat (pemilih),” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku sudah memberi teguran kepada 53 kepala daerah petahana yang mengabaikan protokol kesehatan di Pilkada 2020. Protokol kesehatan yang dilanggar yakni membuat kerumunan dan menghadirkan massa serta arak-arakan saat mendaftar.

“Kemendagri punya akses punishment kepada kontestan ASN, misalnya petahana, hari ini sudah 53 kepala daerah petahana yang ikut kontestasi dan melakukan kerumunan sosial dan kami berikan teguran keras,” ujar Tito dalam jumpa pers secara virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, seperti dilansir suara.com, Selasa (08/09/2020).

Teguran yang diberikan Kemendagri hanya diberikan kepada calon kepala daerah yang berstatus ASN. Sementara kontestan calon kepala daerah yang bukan ASN menjadi kewenangan Bawaslu untuk memberikan teguran.”Bahwa mendagri memberikan 53 petahana tapi untuk kontestan bukan ASN, kemendagri tidak punya akses, Bawaslu sudah melakukan, Bawaslu daerah sudah melakukan peneguran, ini teguran dulu penting untuk beri efek detterent yang berlangsung ini,” ucap dia.

Tak hanya itu, mantan Kapolri itu menyebut aturan mengenai protokol kesehatan sudah diatur dalam Peraturan KPU yang berisi tahap pendaftaran, kampanye perhitungan suara. Namun kata Tito waktu sosialisasi protokol kesehatan di dalam PKPU sangat mepet, sehingga masih banyak yang melanggar.

“Waktu sosialsisasi sangat mepet sekali jadi 24 Juli pembahasan Peraturan KPU di DPR, baru ditetapkan 31 Agustus dan diundangkan 1 September, sedangkan pendaftaran tanggal 4 artinya waktu sosialsiasi hanya 2-3 hari, sehingga masih banyak yang melanggar protokol kesehatan,” ucap dia.

Tito menyebut masih banyak peserta yang melanggar dikarenakan dua faktor yakni pertama sudah mengetahui aturan dan sengaja melanggarnya.
“Kami melihat kemungkinan besar terjadi kerumunan massa ada 2 faktor memang karena sudah diketahui tadi aturan-aturan di KPU juga sudah disampaikan bahkan Bwaslu sudah sampaikan surat ke parpol pendukung paslon, sehingga kemungkinan kontestan dan paslon sudah tahu tapi sengaja ingin show off sehingga aturan dalam PKPU dilanggar,” katanya.

Faktor kedua yakni belum tersosialisasinya aturan PKPU.”Kedua, kemungkinan ada kontestan yang sosialisasinya belum sampai sehingga masih berpikir cara lama. Karena itu hal ini sudah berlangsung, kita tentu pertama melakukan langkah-langkah untuk memberikan efek detterence kami melakukan peneguran,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Arief Budiman, menegaskan penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak harus dipatuhi semua pihak, baik itu bakal pasangan calon maupun masyarakat pendukung dan simpatisan. Hal tersebut, kata Arief, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hari ini.”Proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh tahapan itu harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid 19,” kata Arief.

Syarat penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada mutlak dan tak bisa ditawar. Penerapan protokol kesehatan tak hanya harus dipatuhi para penyelenggara pemilu, namun juga peserta dan pemilih.”Ini pesan Bapak Presiden kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” pungkasnya.(Ramona/Maryadi)

Komentar