oleh

Calon Diminta Menahan Diri

Harianpilar.com, Bandarlampung – Beredarnya video cek-cok antara bakal calon walikota Bandarlampung dengan salah satu lurah di Bandarlampung turut menjadi perhatian publik. Salah satunya Akademisi Unila Dr. Dedy Hermawan,S.Sos., M.Si.

Dosen FISIP Unila ini menyarankan agar calon yang hendak maju dalam pilwakot Bandarlampung untuk menahan diri dari berbagai aktifitas yang mengandung unsur kampanye. Termasuk Yusuf Kohar.

“Ya, sebaiknya semua pihak, utamanya yang hendak maju dalam pilwakot untuk menahan diri dari berbagai aktivitas yang mengandung unsur kampanye, karena aktivitas seperti itu sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan keributan yang tidak perlu,” ujarnya, Selasa (04/08/2020).

Apalagi, kata dia, saat ini semua pihak sedang fokus pada perang melawan virus corona. “Saya rasa semua pihak termasuk Yusuf Kohar untuk bisa memberi teladan tertib dalam berpolitik dan menjadi contoh masyarakat dalam hal taat asas, menjaga kondisi kondusif, dan berpolitik sesuai ketentuan yang sudah diatur undang-undang dan PKPU serta aturan lainnya,” terangnya.

Terkait tindakan lurah, apakah itu penghadangan atau bukan, menurutnya hal itu harus di cari informasi lebih lanjut. “Diklarifikasi terhadap para pihak yang ada dilapangan yang menyaksikan dan mengalami secara langsung peristiwa itu serta dukungan bukti-bukti lainnya, agar didapat simpulan yang tepat. kita serahkan sepenuhnya kepada para pihak yang memiliki wewenang untuk mendalami peristiwa tersebut,” ungkapnya.

Terkait adakah indikasi ketidaknetralan ASN, menurutnya hal itu juga perlu didalami oleh para pihak yang berwewenang. “Walaupun kalo dari video yang beredar yang saya simak, apa yang diucapkan lurah lebih pada pelaksanaan ketentuan normatif soal pencegahan covid 19, soal pilwakot yang tertib asas, dan pelaksanaan tupoksi lurah untuk menjaga kondisi kondusif di tengah masyarakat,” paparnya.

Dedy kembali menegaskan, sebaiknya memang sekali lagi kepada seluruh pihak yang akan maju untuk dapat memberi contoh pada masyarakat dalam berpolitik.

“Dengan santun, taat asas, menjaga situasi kondusif, menjaga rasa empaty terhadap situasi masyarakat yang tengah diterpa covid 19, dan sama-sama melakukan pendidikan politik yang sehat dan bersih,” tukasnya.

Sebelumnya, Beredar video perseteruan antara Wakil Walikota Bandarlampung M Yusuf Kohar dengan oknum lurah di kota setempat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perseteruan tersebut terjadi di Kelurahan Tanjungbaru, Kecamatan Kedamaian, Senin (03/08/2020).

Lurah Tanjungbaru bernama Hendri mencegah aksi sosialisasi yang dilakukan oleh tim dari M Yusuf Kohar di wilayah setempat.

Menurut lurah tersebut, kedatangan tim dari Yusuf Kohar bisa mengakibatkan penyebaran pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).

“Sekarang kan jaman pandemik pak. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada penyebaran pandemik di wilayah ini,” kata lurah dalam video berdurasi 2,50 menit itu.

Lantas Yusuf pun menyatakan dia siap bertanggung jawab. “Pak lurah, yang namanya 30 orang boleh, semua orang boleh bersosialisasi di manapun berada. Tapi maksimal 30 orang, tidak boleh melanggar aturan covid,” jelas Yusuf dalam video yang tersebar melalui pesan whatsapp itu.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Yusuf Kohar menuturkan, kejadian bermula saat timnya mendapat pelarangan oleh oknum lurah dan aparatur lingkungan di kelurahan setempat.

“Tim kita mau sosialisasi di titik itu dihalanginya (oleh oknum lurah, red). Maka aku datangi. Aku sampaikan jangan melarang-larang begitu,” kata Yusuf kepada, Senin (03/08/2020).

Menurut Yusuf, tidak ada salahnya bersosialisasi di masa pendemi. Terpenting mengedepankan protokoler kesehatan.

Apalagi, kata Yusuf, kedatangan timnya dalam rangka meringankan beban warga terdampak covid-19.

Program sosialisasi sambil berbagi bingkisan sembako semacam itu akan terus dilaksanakan oleh Tim Yusuf Kohar. Targetnya, menyasar seluruh wilayah di kota setempat.

“Kita mau berbagi, meringankan beban warga yang kesulitan karena dampak covid-19. Terpenting, yang kita bagikan ini bukan bersumber dari uang APBD. Jadi lurah tidak boleh melarang-larang,” tegasnya. (Ramona)

Komentar