oleh

Gubernur Harus Jelas Soal BUMD

Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dinilai harus jelas mind mapping-nya (pemetaan pemikiran) terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan peta itu baru dilakukan berbagai pembenahan dan pembentukan BUMD yang diperlukan.

Hal itu disampaikan Pengamat Pembangunan, Nizwar Affan, menyikapi berbagai polemik BUMD Provinsi Lampung yakni PT. Lampung Jasa Utama (LJU) dan anak perusahaanya PT. Lampung Energi Berjaya (LEB).

“Gubernur mesti jelas mind mapping-nya untuk BUMD. Berdasarkan peta itu BUMD yang sudah ada direfocusing dan direstrukturisasi, yang belum ada dan dipandang sangat perlu dibentuk,” terang Affan pada Harian Pilar, baru-baru ini.

Setelah itu, lanjutnya, baru susunan pengurusnya baik komisaris maupun direksi diseleksi secara profesional disesuaikan pengalaman dan keahliannya dengan focus masing-masing BUMD.”Seleksinya nggak usah repot-repot. Percayakan saja dengan lembaga yang selama ini telah menjadi mitranya kementerian BUMN, ya g sudah terbiasa melakukan seleksi komisaris dan direksi BUMN,” ungkapnya.

Namun, jelas Affan, sebelum melakukan semua itu, mesti jelas dulu peta fikiran di kepala Gubernur. Seperti apa target yang hendak dicapai melalui BUMD, bidang usaha apa saja yang dipandang potensial atau perlu dikelola melalui BUMD.

Menurut Affan, jika prosesnya prudent dan kredibel dengan mentaati semua regulasi yang diatur oleh undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) dan ketentuan lainnya, maka Gubernur tidak perlu ragu-ragu melakukan audit investigatif dan restrukturisasi terhadap semua BUMD yang sudah ada, termasuk Bank Lampung.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung bergerak cepat menyikapi polemik yang terjadi di PT Lampung Energi Berjaya (LEB) anak perusahaan PT. Lampung Jasa Utama (LJU) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. DPRD akan memanggil PT. LEB dan PT.LJU guna mendalami masalah komisaris dan dasar hukum pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang energi itu.

Wakil Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak PT LEB dan juga PT LJU.”Kita akan segera panggil, baik pihak PT.LEB maupun PT.LJU. Karena mereka ini saling keterkaitan, LEB ini adalah anak perusahaan LJU,” terang Noverisman Subing, Senin (27/07/2020).

Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung inimenyoroti peraturan daerah (perda) sebagai dasar pembentukan PT LEB yang hingga kini belum ada.”Kita akan mempelajari lebih dalam persoalan ini. Karena LEB ini BUMD baru. Kita juga akan pertanyakan Perda sebagai dasar pembuatan BUMD LEB ini. Karena setahu saya Perda belum ada,” ungkapnya.

Terkait adanya rangkap jabatan komisaris, mantan Wakil Bupati Lampung Timur ini menegaskan hal itu tidak diperbolehkan. “Ya jika memang ada aturan yang menyebutkan ini tidak boleh. Ya tidak boleh dong. Aturan jangan dilabrak,” cetusnya.

Untuk itu, Noverisman memastikan akan segera memanggil kedua BUMD tersebut. “Agar persoalan ini menjadi terang benderang,” tegasnya.

Sementara, saat wartawan koran ini Kantor dua BUMD itu untuk konfirmasi tidak satupun pimpinannya yang bisa ditemui.

Di Kantor PT LEB, untuk dua kalinya hendak dikonfirmasi selalu tidak ada yang bersedia diwawancara. Hanya salah satu staf bidang Legal SDM, Dipto, yang bisa ditemui. Itupun tidak bisa diwawancara. Dipto hanya menyampaikan pimpinan PT LEB saat ini tidak bisa ditemui.”Mohon maaf mbak, untuk saat ini baik pimpinan maupun staf tidak bisa ditemui. Karena sedang ada rapat yang sifatnya urgent,” kata dia.

Saat ke kantor PT.LJU, wartawan hanya bertemu dengan Satpam kantor. Dari keterangannya pimpinannya sedang tidak ada di kantor. “Pimpinan sedang keluar mbak. Dan tidak tahu balik lagi ke kantor apa tidak,” kata dia.(Tim/Ramona/Maryadi)

Komentar