oleh

DPRD Panggil PT.LEB dan PT.LJU

Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung bergerak cepat menyikapi polemik yang terjadi di PT Lampung Energi Berjaya (LEB) anak perusahaan PT. Lampung Jasa Utama (LJU) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. DPRD akan memanggil PT. LEB dan PT.LJU guna mendalami masalah komisaris dan dasar hukum pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang energi itu.

Wakil Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak PT LEB dan juga PT LJU.”Kita akan segera panggil, baik pihak PT.LEB maupun PT.LJU. Karena mereka ini saling keterkaitan, LEB ini adalah anak perusahaan LJU,” terang Noverisman Subing, Senin (27/07/2020).

Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung inimenyoroti peraturan daerah (perda) sebagai dasar pembentukan PT LEB yang hingga kini belum ada.”Kita akan mempelajari lebih dalam persoalan ini. Karena LEB ini BUMD baru. Kita juga akan pertanyakan Perda sebagai dasar pembuatan BUMD LEB ini. Karena setahu saya Perda belum ada,” ungkapnya.

Terkait adanya rangkap jabatan komisaris, mantan Wakil Bupati Lampung Timur ini menegaskan hal itu tidak diperbolehkan. “Ya jika memang ada aturan yang menyebutkan ini tidak boleh. Ya tidak boleh dong. Aturan jangan dilabrak,” cetusnya.

Untuk itu, Noverisman memastikan akan segera memanggil kedua BUMD tersebut. “Agar persoalan ini menjadi terang benderang,” tegasnya.

Sementara, saat wartawan koran ini Kantor dua BUMD itu untuk konfirmasi tidak satupun pimpinannya yang bisa ditemui.

Di Kantor PT LEB, untuk dua kalinya hendak dikonfirmasi selalu tidak ada yang bersedia diwawancara. Hanya salah satu staf bidang Legal SDM, Dipto, yang bisa ditemui. Itupun tidak bisa diwawancara. Dipto hanya menyampaikan pimpinan PT LEB saat ini tidak bisa ditemui.”Mohon maaf mbak, untuk saat ini baik pimpinan maupun staf tidak bisa ditemui. Karena sedang ada rapat yang sifatnya urgent,” kata dia.

Saat ke kantor PT.LJU, wartawan hanya bertemu dengan Satpam kantor. Dari keterangannya pimpinannya sedang tidak ada di kantor. “Pimpinan sedang keluar mbak. Dan tidak tahu balik lagi ke kantor apa tidak,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, meski baru ‘seumur jagung’ PT. Lampung Energi Berjaya (LEB) terus mendapat sorotan. Setelah mencuat kabar pengunduran diri dua direksinya, kini anak perusahaan PT. Lampung Jasa Utama (LJU) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung itu disorot masalah komisaris. Bahkan, perusahaan yang bergerak dibidang energi ini diduga kuat sudah bermasalah sejak awal.

Berdasarkan penelusuran Harian Pilar, saham PT. LEB dipegang dua perusahaan, yakni PDAM Way Guruh Lampung Timur (Lamtim) sebanyak 1 persen, dan sisanya 99 persen dipegang oleh PT.LJU.

PT. LEB memiliki komisaris tunggal, yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Prihartono G Zain. Sementara, Direksi terdiri dari Ansori Jausal, Heri Wardoyo dan Nuril Hakim.

Dari sinilah indikasi sejak awal PT.LEB cacat, dalam peraturan pemerintah (PP) 54 tahun 2017 tentang BUMD, pada paragraf 4 yang mengatur Dewan Pengawas dan Komisaris, pasal 36 ayat (1) menyebutkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, ayat (2) menjelaskan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Jabatan Prihartono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung dinilai sebagai pelaksana pelayan publik, sebagaimana yang diatur UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 1 ayat (1) menyebutkan pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Kemudian, ayat (5) menyebutkan pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pada pasal 17 menyebutkan Pelaksana dilarang, merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Harian Pilar mencoba mengonfirmasi masalah ini ke kantor PT. LEB di bilangan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Namun, tidak ada satu pun yang bersedia di wawancara.”Maaf pak semua sedang sibuk,” ujar salah satu karyawan perusahaan itu.

Sementara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Prihartono G Zain, hingga berita ini diturunkan juga belum berhasil dikonfirmasi. Berulang kali dihubungi selalu tidak menjawab meski ponselnya dalam keadaan aktif. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan ke WhatsApp miliknya, tidak dibalas meski dalam keadaan aktif.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan, rangkap jabatan ASN di BUMD masih debatebel, karena secara regulasi dimungkinkan, hanya saja dikuatirkan ada konflik off interest terkait jabatan yang diemban dengan fungsi pengawasannya. “Seyogyanya memang begitu (tidak rangkap jabatan). Walau sebagai pemegang saham pemerintah punya kewenangan menaruh orangnya untuk pengawasan,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Minggu (26/07/2020).

Nur Rakhman menilai persoalan rangkap jabatan ASN di BUMD agak berbeda pusat dan daerah. “”Kalau di daerah agak beda. Pakai Permendagri 50 tahun 1999,” ujarnya

Di permendagri itu, jelasnya, diatur untuk direksi. “Harus melepaskan jabatan kalau dia PNS, harus melepaskan kepegawaiannya. Sementara kalau dewan pengawas tidak diatur dan dimungkinkan,” ungkapnya.

Namun, saat ditanya Permendagri itu masih berpedoman pada UU nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU itu telah dicabut, Nut Rakhman tidak menjawab.

Terpisah, Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto Alam, mengatakan, Permendagri Nomor 50 tahun 1999 tentang pengurusan Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak berlaku lagi. Sebab permendagri itu masih berpedoman pada UU nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.”UU nomor 5 tahun 1962 ini sudah tidak berlaku setelah terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMD diatur dengan peraturan baru yakni PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Jadi agak aneh kalau Kepala Ombudsman Lampung masih pakai Permendagri itu,” terangnya.

Menurut Yusdianto, berdasarkan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
PP 54 tahun 2017 tentang BUMD maka sangat jelas pejabat ASN yang melaksanakan pelayanan publik dilarang merangkap jabatan di BUMD.”Dan Kepala Dinas itu pelaksana pelayanan publik. Memang Pemda punya kewenangan menempatkan perwakilannya di BUMD untuk pengawasan, tapi jangan menempatkan pejabat yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Kan banyak ASN itu,” cetusnya.

Penempatan Kepala Distamben di PT.LEB, lanjutnya, menunjukkan dari awal PT.LEB sudah terindikasi bermasalah.”Bisa diindikasikan sudah cacat sejak lahir. Karena sejak awal Komisaris-nya sudah tidak sesuai aturan. Jelas pasal 17 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melarang pelaksana pelayanan publik rangkap jabatan di BUMD. Begitu juga pasal 36 PP 54/tahun 2017 dengan tegas menyebut yang bisa menjadi Komisaris pejabat yang tidak menjalankan fungsi layanan publik,” tegasnya.

Bahkan, jelas Yusdianto, PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, pasal 38 menyebutkan untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat diantaranya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Kemudian, pasal 57 juga secara jelas menyebutkan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat, salah satunya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.”Artinya pengurus parpol juga tidak boleh menjadi komisaris dan direksi BUMD,” pungkasnya.(Tim/Ramona/Maryadi)

Komentar