oleh

PT. Lampung Energi Berjaya Diduga Bermasalah Sejak Awal

Harianpilar.com, Bandarlampung – Meski baru ‘seumur jagung’ PT. Lampung Energi Berjaya (LEB) terus mendapat sorotan. Setelah mencuat kabar pengunduran diri dua direksinya, kini anak perusahaan PT. Lampung Jasa Utama (LJU) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung itu disorot masalah komisaris. Bahkan, perusahaan yang bergerak dibidang energi ini diduga kuat sudah bermasalah sejak awal.

Berdasarkan penelusuran Harian Pilar, saham PT. LEB dipegang dua perusahaan, yakni PDAM Way Guruh Lampung Timur (Lamtim) sebanyak 1 persen, dan sisanya 99 persen dipegang oleh PT.LJU.

PT. LEB memiliki komisaris tunggal, yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Prihartono G Zain. Sementara, Direksi terdiri dari Ansori Jausal, Heri Wardoyo dan Nuril Hakim.

Dari sinilah indikasi sejak awal PT.LEB cacat, dalam peraturan pemerintah (PP) 54 tahun 2017 tentang BUMD, pada paragraf 4 yang mengatur Dewan Pengawas dan Komisaris, pasal 36 ayat (1) menyebutkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, ayat (2) menjelaskan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Jabatan Prihartono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung dinilai sebagai pelaksana pelayan publik, sebagaimana yang diatur UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 1 ayat (1) menyebutkan pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Kemudian, ayat (5) menyebutkan pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pada pasal 17 menyebutkan Pelaksana dilarang, merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Harian Pilar mencoba mengonfirmasi masalah ini ke kantor PT. LEB di bilangan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Namun, tidak ada satu pun yang bersedia di wawancara.”Maaf pak semua sedang sibuk,” ujar salah satu karyawan perusahaan itu.

Sementara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Prihartono G Zain, hingga berita ini diturunkan juga belum berhasil dikonfirmasi. Berulang kali dihubungi selalu tidak menjawab meski ponselnya dalam keadaan aktif. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan ke WhatsApp miliknya, tidak dibalas meski dalam keadaan aktif.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan, rangkap jabatan ASN di BUMD masih debatebel, karena secara regulasi dimungkinkan, hanya saja dikuatirkan ada konflik off interest terkait jabatan yang diemban dengan fungsi pengawasannya. “Seyogyanya memang begitu (tidak rangkap jabatan). Walau sebagai pemegang saham pemerintah punya kewenangan menaruh orangnya untuk pengawasan,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Minggu (26/07/2020).

Nur Rakhman menilai persoalan rangkap jabatan ASN di BUMD agak berbeda pusat dan daerah. “”Kalau di daerah agak beda. Pakai Permendagri 50 tahun 1999,” ujarnya

Di permendagri itu, jelasnya, diatur untuk direksi. “Harus melepaskan jabatan kalau dia PNS, harus melepaskan kepegawaiannya. Sementara kalau dewan pengawas tidak diatur dan dimungkinkan,” ungkapnya.

Namun, saat ditanya Permendagri itu masih berpedoman pada UU nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU itu telah dicabut, Nut Rakhman tidak menjawab.

Terpisah, Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto Alam, mengatakan, Permendagri Nomor 50 tahun 1999 tentang pengurusan Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak berlaku lagi. Sebab permendagri itu masih berpedoman pada UU nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.”UU nomor 5 tahun 1962 ini sudah tidak berlaku setelah terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMD diatur dengan peraturan baru yakni PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Jadi agak aneh kalau Kepala Ombudsman Lampung masih pakai Permendagri itu,” terangnya.

Menurut Yusdianto, berdasarkan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
PP 54 tahun 2017 tentang BUMD maka sangat jelas pejabat ASN yang melaksanakan pelayanan publik dilarang merangkap jabatan di BUMD.”Dan Kepala Dinas itu pelaksana pelayanan publik. Memang Pemda punya kewenangan menempatkan perwakilannya di BUMD untuk pengawasan, tapi jangan menempatkan pejabat yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Kan banyak ASN itu,” cetusnya.

Penempatan Kepala Distamben di PT.LEB, lanjutnya, menunjukkan dari awal PT.LEB sudah terindikasi bermasalah.”Bisa diindikasikan sudah cacat sejak lahir. Karena sejak awal Komisaris-nya sudah tidak sesuai aturan. Jelas pasal 17 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melarang pelaksana pelayanan publik rangkap jabatan di BUMD. Begitu juga pasal 36 PP 54/tahun 2017 dengan tegas menyebut yang bisa menjadi Komisaris pejabat yang tidak menjalankan fungsi layanan publik,” tegasnya.

Bahkan, jelas Yusdianto, PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, pasal 38 menyebutkan untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat diantaranya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Kemudian, pasal 57 juga secara jelas menyebutkan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat, salah satunya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.”Artinya pengurus parpol juga tidak boleh menjadi komisaris dan direksi BUMD,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dua direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung PT. Lampung Energi Berjaya (LEB) dikabarkan mengundurkan diri. Keduanya adalah Direktur Utama PT. LEB Ansyori Djausal dan salah satu Direktur Dr.H. Nuril Hakim Yohansyah. Mundurnya dua tokoh itu dinilai sebagai momentum untuk mengaudit BUMD.

Meski tidak membantah, namun keduanya masih enggan berkomentar. Direktur Utama PT.LEB, Ansyori Djausal, mengelak saat dikonfirmasi soal pengunduran dirinya,”Saya masih rapat, saya gak bisa komentar soal itu ya,” kilahnya.

Begitu juga Nuril Hakim Johansyah, meski tidak membenarkan juga tidak membantah.”Saya no comment dulu ya,” ujar tokoh Lampung yang biasa dipanggil Udo Nuril ini.

Kabar pengunduran diri keduanya disampaikan Pemerhati Pembangunan Daerah, Nizwar Affandi, di WhatsApp Group (WAG) Pusiban Lampung, Rabu (22/07/2020).”Turut prihatin dengan pengunduran diri Udo Nuril Hakim dan Bang Anshori Djausal dari PT Lampung Energi Berjaya (LEB), BUMD milik Pemprov Lampung yang baru dibentuk seumur jagung,” ujar Nizwar Afandi.

Nizwar mengaku selama lebih dari 25 tahun secara pribadi mengenal dua orang senior ini, keduanya guru-guru yang membentuk karakter dan mengajari banyak sekali pengetahuan dan keterampilan.”Mereka berdua menurut saya adalah Living Legend dengan pengalaman panjang dan kemampuan yang diakui lebih dari tiga dasawarsa,” terangnya.

Menurutnya, apapun latar belakang peristiwa yang menyebabkan pengunduran diri mereka berdua, Lampung telah kehilangan kesempatan sentuhan emas dari dua orang legenda hidup itu untuk membangkitkan Lampung melalui BUMD yang profesional, kuat dan sehat.”Mereka berdua sudah selesai dengan dirinya masing-masing, tidak ada lagi capaian individual yang masih harus mereka kejar lagi.
Tentu ada alasan yang sangat fundamental sehingga mereka sampai harus mengambil jalan mengundurkan diri, apa itu? Wallahualam bishowab,” ungkapnya.

Menurutbya, ini momentum untuk mengevaluasi semua BUMD milik Pemprov, khususnya PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama yang sudah jauh lebih dulu dibentuk.”Perlu dilakukan audit investigatif terhadap semua BUMD, bukan hanya terkait kondisi keuangan dan keberadaan aset-asetnya, tetapi juga kompetensi dan integritas jajaran direksi maupun komisarisnya,” tegasnya.(Tim/Maryadi)

Komentar