oleh

Anggaran Makan-Minum Pemkab Lampura ‘Menguap’

Harianpilar.com, Lampung Utara – Anggaran makan dan minum tahun 2019 di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Utara (Lampura) diduga kuat menguap. Bahkan, terdapat ratusan juta anggaran makan minum yang pertanggungjawabannya belum jelas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengendus masalah ini. Dalam laporan BPK, diketahui Pemkab Lampung Utara menganggarkan belanja makanan dan minuman sebesar Rp25.022.762.919,- dan merealisasikan sebesar Rp18.663.699.674,- (74,59%) di antaranya realisasi pada OPD Sekretariat Daerah (Sekda) sebesar Rp4.857.000.000.

Pemeriksaan uji petik pada dua OPD tersebut menunjukan permasalahan belanja makanan dan minuman pada Setda tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp972.814.000. Realisasi belanja makanan dan minuman (mamin) pada Setda terdiri dari makan minum harian pegawai, rapat, tamu, pelatihan, lembur, dan bulanan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Staf Subbag Beuangan dan Bendahara pengeluaran Pembantu dijelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran memberi tugas untuk menyerahkan dokumen dan memvalidasi kelengkapan dokumen SPJ makan minum pada Setda.

Selain itu, dinyatakan juga dokumen yang diserahkan ke BPK sudah merupakan keseluruhan dokumen yang dihimpun dari semua bendahara pembantu bagian pada OPD Setda. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen SPJ yang dilakukan bersama antara tim BPK, Staf Subbag Keuangan Setda, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda (sebagai perwakilan dari bendahara pengeluaran) mengungkapkan bahwa total belanja makanan dan minuman yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp3.884.705.000,- dari total belanja yang dilaporkan sebesar Rp4.857.519.000.

Hasil wawancara kepada Staf pada Subbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembatu tanggal 19 Mei 2020 menyatakan bahwa seluruh SPJ makan minu. telah diserahkan, yaitu dengan nilai total Rp3.884.705.000,- dan tidak ada lagi SPJ atau yang belum diserahkan kepada Tim BPK.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Herwan terkesan irit bicara mengenai temuan BPK ini.
Herwan ‎menyarankan media untuk menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten mengenai persoalan ini. “Silakan hubungi pak Sekda,” katanya sembari menunjuk ke arah lantai atas, tempat Sekda berkantor.

Kendati demikian, Herwan mengakui bahwa dalam urusan makan dan minum di bagiannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah dirinya. Ia berharap persoalan ini dapat segera tertuntaskan.”Mohon doanya supaya cepat selesai,” tutur dia.

Sekretaris Daerah Kabupaten, Lekok, belum dapat dikonfirmasi terkait permasalahan ini. Meski mengetahui akan diwawancarai, yang bersangkutan belum mau melayani pertanyaan wartawan dengan alasan ingin istirahat sejenak.

“Nanti ya. Baru sampai. Mau istirahat sebentar,” katanya sembari berlalu.(Iswanto/Maryadi)

Komentar