oleh

Usut Tuntas Dugaan Pemalsuan Dokumen di Dinas PUPR Tuba

Harianpilar.com, Tulangbawang – Kasus dugaan permalsuan dokumen pada tender atau lelang pengadaan barang dan jasa pekerjaan Tugu Simpang Penawar lanjutan dengan pagu sebesar Rp3,8 miliar tahun anggaran 2020, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulangbawang, Kepala Departemen Itelejen, Dewan Pimpinan Wilaya Bain HAM (Badan Advokasi Hak Asasi Manusia) Provinsi Lampung, Dede Anugrah meminta agar Pemerintah Daerah setempat harus tegas dalam mengusut permasalahan yang terjadi, sebagai pembelajaran tertib administrasi.

Menurut Dede Anugra, praktek pemalsuan dokumen tender atau lelang dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah bukan hal yang baru,  tapi sudah berlangsung lama, terutama dugaan praktek pemalsuan dokumen tender. Kasus seperti ini diduga kerap dilakukan oleh oknum rekanan-rekanan nakal,” ujar Dede, Selasa (14/07/2020).

Dia mengungkapkan, yang kerap dipalsukan dalam praktek pemalsuan dokumen tender pengadaan barang dan jasa yaitu berupa dokumen dukungan, baik dari pabrik maupun peralatan hingga dukungan personil.

“Yang kerap dipalsukan itu berupa dukungan, baik itu dukungan dari pabrik, dukungan peralatan, dukungan personil dan lain-lain,” tambahnya.

Diungkapkannya, tugas dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketiaadanya laporan atau pemberitaan adanya duga pemalsuan dokumen lelang, ketika tahapan pemilihan penyedia akan memasiki tanda tangan kontrak, maka sebelum PPK melakukan rapat PCM dengan rekanan untuk melakukan verifikasi faktual ke lapangan, apakah dokumen yang diserahkan oleh rekanan itu benar-benar asli (otentik) atau ada yang tidak asli atau palsu.

Jika ternyata dalam verifikasi faktual ada dugaan dokumen lelang tersebut palsu, seharusnya PPK menggugurkan perusahaan tersebut, dan memberikan sanksi. Hal iti telah diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020.

“Menjadi pertanyaan apakah panitia sudah melakukan verifikasi faktual apa tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua kenapa ada panitia pengadaan meloloskan perusahaan rekanan yang dokumen tendernya ada yang diduga palsu. Ini seharusnya perlu didalami oleh APIP,” ungkap dia.

Dijelaskannya, karena pemalsuan itu masuk kategori delik aduan, maka perusahaan yang merasa dipalsukan tersebut yang harus melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian. Tetapi apabila pihak penyedia dan pihak perusahan pemberi dukungan peralatan dengan sengaja bersama-sama memalsukan dokumen tersebut, maka pihak pengguna atau dinas terkai dapat melaporkan hal tersebut ke penegak hukum.

“Seharusnya PPK ketika menerima laporan adanya dugaan seperti itu, pihak PPK melakukan verifikasi ulang berkas dukumen spesifikasi alat dukungan utama. Mengingat praktik-praktik pemalsuan dokumen dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah diduga kerap terjadi,” jelas Dede.

Kemudian, Dede juga menuturkan, jika ada beberapa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering terjadi selama ini.

“Yaitu penentuan jadwal lelang yang tidak realistis, pembentukan panitia yang tidak transparan, dokumen administrasi yang tidak lengkap, adanya pemalsuan dokumen tender/lelang, speksifikasi yang diarahkan, pengadaan atau tender yang diarahkan,”

“HPS yang ditutup-tutupi, adanya penentuan pemenang sebelum tender dilaksanakan, pelanggaran bestek dan spek, mark up baik anggaran maupun volume pekerjaan, pemberian fee atau komisi dan beberapa penyimpangan lain,”.

Dengan adanya temuan ini saya berharap Pemerintah Daerah setempat khususnya APIP dapat dengan serius menangani masalah ini. “Apabila dalam pemeriksaan dotemukannya bukti-bukti yang mengarah kearah pemalsuan dokumen yang dilakukan pihak penyedia maka, APIP harus melimpahkannya kepada aparat penega hukum, agar dapat ditindak lanjuti sesuai dengan undang – undang yang berlaku,” ujarnya.

Pada berita sebelumnya dijelaskan dalam dokumen surat perjanjian sewa peralatan dengan nomor surat No.156/PT.SBR/DAH/VI/2020 antara PT. Sang Bima Ratu dan PT. Kia Graha Adhyaksa (PT KGA) dengan jenis peralatan genset power supply 1 unit merk cats tipe HE8700SE spesifikasi min 2 pk, crane 1 unit merk kato tipe SR-300L spesifikasi 20-35 ton dan scafolding 400 unit spesifikasi 225 kg/Bay.

Adanya dugaan pemalsuan surat dukungan salah satu peralatan utama yaitu scafolding yang dilakukan PT. Kia Graha Adhyaksa dalam dokumen lelalang jasa konstruksi pada pekerjaan Tugu Simpang Penawar lanjutan dengan nilai sebesar Rp 3,8 miliar tahun anggaran 2018. Hal itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari salah satu setap PT. Sang Bima Ratu.

Dari hasil investigasi tim di lapangan terkait pengecekan kebenaran pada dokimen spedifikasi teknis dukungan peralatan utama, pada perusahan PT. Sang Bima Ratu yang beralamat di jalan Gatot Subroto, Pahoman, Bandarlampung, mendapatkan keterangan dari salah satu oknum staff perusahan pemberi sewa peralatan pendukung.

Saff tersebut menjelaskan bahwa perusahan tepat ia bekerja tidak meniliki peralatan scafolding.

“Ini pakai lampiran mereka sendiri, karena itu temen si bos, sudah kita omongkan kepada mereka kita tidak bertanggungjawab apabila ada masalah,” ujar staf perusahaan tersebut belum lama ini kepada tim.

Saat ditanyakan apakah dokumen itu dipalsukan oleh perusahaan PT. Kia Graha Adhyaksa staff tersebut menegaskan bahwa pihak mereka tidak bertanggung jawab.

Keterangan tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan yang langsung ditandatangani oleh staff PT. Sang Bima Ratu. “Dengan ini menyatakan bahwa benar PT. Sang Bima Ratu tidak mendukung untuk dukungan peralatan scafolding. Dikarenakan barang itu scafolding memang tidak ada di perusahaan miliknya.

“Dengan adanya informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya pemalsuan dokumen teknsi dukungan peralatan utama yang dilakukan pihak peserta penyedia lelang jasa konstruksi. Ini harus disikapi serius oleh PPK selaku pejabat pembuat kontrak pekerjaan, karena lelang pekerjaan tersebut akan memasuki tahap penandatangan kontrak, masih ada waktu bagi PPK untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut,” ujar pengamat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sandi.

Hal itu menghindari adanya kecurangan dalam pemilihan penyedia, sehingga tidak ada persaingan usaha yang kurang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Tulangbawang.

”Kalau dari pengecekan yang dilakukan PPK benar terjadi adanya dugaan pemalsuan berkas dokumen spesifikasi dukungan peralatan, maka pihak penyedia dapat digugurkan dan diberikan sanksi blacklist serta dapat dilanjutkan keranah hukum sesuai dengan peraturan yang ada,” ujar Sandi.

Dalam Permen PUPR No 14 tahun 2020 tentang pemilihan penyedia jasa konstruksi, disebutkan apabila pemilihan penyedia jasa kontruksi (lelang) telah selesai pemenang kontrak telah ditetapkan, tahapan selanjutnya PPK sebelum penandatangan kontrak, PMC, Pre construction meeting.

Untuk menegaskan adanya peralatan utama dan mobilisasi untuk peralatan, bila penyedia ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis, maka bisa diputus kontrak dan penyedia dikenakan sanksi, tutup Sandi.

Tim teknis Risuli sudah beberapa hari didatangi dikantor Dinas PUPR untuk di konfirmasi tidak pernah ketemu, begitu juga dengan PPK Ruly, setiap akan dikonfirmasi selalu terus menghindar, sehingga sampai berita ini diterbitkan belum berhasil untuk domintai keterangan. (Epriwan/Maryadi)

Komentar