oleh

Rencana Perombakan Nasdem Lampung Terkesan ‘Singkirkan’ Orang Mustafa

Harianpilar.com, Bandarlampung – Wacana yang digulirkan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Lampung Fauzan Sibron terkait rencana perombakan pengurus dinilai kurang tepat secara etika dan terkesan sebagai upaya menyingkirkan orang-orang mantan Ketua DPW Nasdem Mustafa. Padahal, Mustafa dinilai berhasil membesarkan partai besutan Surya Paloh itu.

Perombakan pengurus partai harus mengedepankan etika partai, konstitusi partai, manajemen partai, dan etika demokrasi sebagai jantung parpol. Serta dijauhkan dari motif subjektif, like and dislike, pesanan, dan motif lainnya yang tidak sehat.

Hal ini disampaikan dua Akademisi Universitas Lampung (Unila) DR. Budiono dan Dr. Dedy Hermawan, Minggu (10/07/2020).

“Saya kira waktu sekarang ini kurang tepat untuk melakukan perombakan pengurus DPW Nasdem dalam menghadapi pilkada serentak. Secara etika politik saya rasa juga kurang pas. Seharusnya Partai Nasdem dalam menghadapi pilkada ini meningkatkan solidaritas sesama kader dan pengurus,” terang Budiono.

Budiono menilai perombakan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung itu terkesan dipaksakan untuk menyingkirkan orang-orang Mustafa (mantan Ketua DPW Partai Nasdem Lampung).”Kalau sekarang ingin melakukan perombakan justru terlihat seolah-olah ingin melakukan penyingkiran terhadap orang-orang Mustafa, yang kita ketahui bersama bahwa Mustafa termasuk berhasil membesarkan Partai Nasdem di Provinsi Lampung,” jelasnya.

Menurut Budiono, perombakan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung itu juga tidak sesuai dengan semangat restorasi. “Ini jelas tidak sesuai dengan semangat restorasi Nasdem sendiri. Dimana ingin membangun demokrasi yang baik dengan menghargai adanya perbedaan pendapat,” tandasnya.

Perombakan itu, jelasnya, nantinya juga akan berpengaruh terhadap soliditas Partai Nasdem. “Ini kalau terjadi perombakan pengurus jelas akan berpengaruh terhadap soliditas Partai Nasdem. Apalagi yang akan dirombak adalah orang-orang yang punya jasa membesarkan Partai Nasdem di Lampung,” tegasnya.

Pengamat politik Unila, Dr. Dedy Hermawan,S.Sos., M.Si. menilai rencana perombakan pengurus dalam suatu partai adalah biasa. Namun, perombakan pengurus harus dijauhkan dari motif subjektif, like and dislike, pesanan, dan motif lainnya yang tidak sehat

Menurutnya, perombakan pengurus sebagai bagian dari penyegaran atmosfer organisasi. “Dan yang penting perombakan itu dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan yang logis dalam konteks platform organisasi dan demokratisasi partai serta perbaikan kinerja partai,” ujarnya.

Perombakan pengurus tentu harus berlandaskan pada etika partai, konstitusi partai, etika manajemen partai, dan etika demokrasi sebagai jantung parpol. “Apabila perombakan bukan dilandaskan pada etika diatas, maka itu sangat berbahaya bagi upaya menjaga parpol yang sehat, berkinerja tinggi, dan terpercaya serta solid,” terang Dosen FISIP Unila ini.

Dedi menjelaskan, adanya faksi-faksi dalam dalam suatu organisasi parpol tentu hal yang biasa. Tapi harapannya semua diikat oleh nilai dan platforma partai. Sehingga arogransi tidak akan muncul dalam sebuah sistem organisasi yang kuat secara nilai dan disiplin konstitusi serta mengedepankan aktualisasi demokrasi, termasuk dalam perombakan pengurus.

“Aneka faksi harus dikelola dengan baik, agar tidak kontraproduktif bagi kemajuan partai, justru konstruktif untuk pembangunan partai,” kata dia.

Kendati demikian, jika memang fakta perombakan suatu pengurus atas dasar pertimbangan yang diluar sebagaimana dijelaskan diatas, maka itu tentu tidak sesuai dengan platform partai. “Apabila faksi dan konflik benar-benar terjadi dalam perombakan pengurus, maka sekali lagi itu harus dikelola dengan baik, dibicarakan dengan baik-baik mengdepankan kepentingan parpol dan masyarakat, jika gagal tentu ini akan mengancam soliditas parpol,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, ditengah mencuatnya masalah rekomendasi ganda untuk Pilwakot Metro dan menjelang pilkada serentak 8 kabupaten/kota di Lampung, bergulir rencana perombakan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Lampung dan sejumlah pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) kabupaten/kota.

Beberapa pengurus partai besutan Surya Paloh itu dikabarkan akan diganti, termasuk Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Nasdem Lampung Edwin Hanibal.”Saat ini kami sedang terfokus untuk menyusun restrukturisasi pengurusan DPD hingga DPW, termasuk dalam pleno DPW kami telah mengusulkan pergantian kakak Edwin Hanibal selaku Bapilu DPW,” ujar Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung, Fauzan Sibron, Senin (06/07/2020).

Menurut Fauzan, Edwin Hanibal diusulkan diganti karena sudah lama tidak terlibat kegiatan partai.”Beliau (Edwin Hanibal) sudah lama tidak terlibat kegiatan partai, dan saat ini menunggu SK terbaru kepengurusan DPW,” terangnya.

Selain Edwin Hanibal, lanjutnya, terdapat beberapa pengurus yang tidak aktif dan mengundurkan diri juga akan diganti.”Nanti akan disampaikan setelah SK ada,” jelasnya.

Fauzan juga menyinggung masalah rekomendasi untuk Pilwakot Metro yang terbit ke dua calon yakni Anna Morinda dan Ahmad Mufti Salim,”Terkait dinamika pilkada Kota Metro, kami akan menjelaskan secara komprehensif minggu depan sesuai agenda yang telah kami susun,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Lampung Edwin Hanibal membantah pernyataan Sekretaris DPW Nasdem Fauzan Sibron yang menyebut Edwin sudah jarang terlibat dalam kegiatan partai. Edwin justru merasa tidak pernah dilibatkan dalam agenda partai termasuk masalah Pilkada, padahal Edwin adalah Ketua Bappilu.

Bahkan, Edwin mengaku belum pernah diminta klarifikasi atau dipanggil sebelum ada wacana perombakan pengurus DPW.”Kalau sekarang belum ada, belum ada klarifikasi. Kalau dibilangin nggak aktif, saya nggak pernah diundang. Ada grup WA Pengurus DPW Restorasi, saya dulu ikut tapi karena Hp saya pernah dibajak orang saya sempat Off. Kemudian mau masuk lagi nggak dibolehin ama Fauzan, adminnya Romi R Marpaung. Infonya klo ada kegiatan melalui grup restorasi itu,” terang Edwin Hanibal pada Harian Pilar, Selasa (07/07/2020).

Dalam urusan Pilkada, Edwin mengaku tidak dilibatkan. Padahal jabatan Edwin adalah Ketua Bapilu.”Pas mau Pilkada mereka rapat sendiri dan Fauzan menunjuk orang-orang dia sebagai Tim Pilkada, padahal saya Ketua Bappilu. Karena saya nggak bisa diperintah-perintah dan nggak mau main-main dalam proses Pilkada khusus untuk usulan rekom, saya nggak diikutkan tapi beberapa DPD minta saya hadir di Kabupaten,” terangnya.

Menurut Edwin, sepengetahuannya juga belum ada rencana perombakan pengurus DPW Nasdem, yang ada hanya untuk DPD Kabupaten/kota.”Belum ada klo DPW tapi klo DPD kab/kota sebagian iya. Kalau saya sebenarnya dari kk Mustapa kena KPK saya sudah minta mundur ke Kk. Mustafa dan Pengurus DPW dan DPP, tapi nggak dibolehin alasanya karena mau Munas dll,” pungkasnya.(Ramona/Maryadi)

Komentar