oleh

Hingga Juni, 148 Orang Jadi Korban Kekerasan Seksual

Harianpilar.com, Bandarlampung – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat selama masa pandemi corona virus disease (covid 19). Kasus kekerasan seksual mendominasi dengan 148 korban.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung per 30 Juni 2020, tercatat 155 kasus yang menyebar di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Bandarlampung penyumbang terbanyak dengan 52 kasus. Kemudian disusul Tulangbawang Barat 39 kasus, Tanggamus 15 kasus, Way Kanan 12 kasus. Lampung Selatan dan Pringsewu sama dengan 9 kasus.

Lampung Utara 6 kasus, Tulangbawang dan Pesawaran sama 4 kasus. Lampung Tengah 3 kasus, Pesisir Barat dan Metro sama 1 kasus. Sedangkan Lampung Timur dan Lampung Barat nihil.

Kemudian, jumlah korban berdasarkan jenis kekerasan yang dialami, jumlah kekerasan seksual menduduki urutan teratas dengan 148 korban. Kemudian disusul kekerasan psikis 52 korban, fisik 36 korban, lainnya 6 korban, penelantaran 5 korban, traficking dan ekslpoitasi sama 1 korban.

Selain itu, jumlah korban berdasarkan hubungan dengan pelaku guru menjadi penyumbang terbanyak dengan 54 kasus. Jumlah ini sama dengan jumlah pelaku dengan status teman/pacar korban.

Kemudian disusul tetangga 26 korban, lainnya 24 korban, saudara/keluarga 16 korban, suami/istri 13 korban, orang tua 8 korban, dan tidak diketahui 6 korban.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo mengaku prihatin dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Lampung.

Menurutnya, hal itu merupakan suatu kejadian luar biasa. “Ini sangat memprihatinkan. Karena kejadian ini, kita anggap kejadian luar biasa. Apalagi dia (pelakunya) seorang guru yang bisa mengakali anak-anaknya, sehingga banyak yang jadi korban dia,” ujarnya, baru-baru ini.

Atas kejadian itu, Komisi V DPRD Provinsi Lampung tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak (PPA).

“Harapannya, dengan adanya raperda ini nantinya bisa menjadi regulasi untuk melakukan pencegahan kekerasan ini. Dan siapapun pelakunya nanti dapat dijerat hukuman berat,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga berharap tidak ada ruang lagi untuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ke depan, lanjutnya, diharapkan ada perlindungan dan jaminan terhadap perempuan dan anak.

“Dan kepada korban atau masih ada korban lain, untuk segera melapor dan jangan takut. Karena biar kami tahu jumlah yang sesungguhnya yang terjadi di Lampung seperti apa. Dan pemerintah daerah harus memberikan report kepada dinas terkait, agar dari data tersebut bisa menjadi regulasi apa akan kita persiapkan dari raperda yang sedang kita godok,” paparnya.

Lebih lanjut, Deni secara pribadi siap untuk ikut melakukan pengawasan atau pemantauan langsung terkait kasus ini. Dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk turut mengawasi proses hukum yang akan dilakukan oleh Polda Lampung.

“Saya percaya dan yakin Polda Lampung bisa bekerja sesuai wewenangnya, sehingga keadilan korban bisa terpenuhi,” tukasnya.

Terkait 54 kasus pelakunya adalah guru, pihaknya segera mencarikan solusi dengan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. “Hal ini agar ada semacam himbauan atau penekanan terhadap para guru agar tidak melakukan hal serupa kedepannya,” pungkasnya.(Ramona/Maryadi)

Komentar