oleh

DAK SD di Disdik Lamsel Diduga Bermasalah

Harianpilar.com, Lampung Selatan – Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tahun 2019 diduga bermasalah. Seperti yang terjadi di SDN Pancasila, Kecamatan Natar, Lamsel.

Pada tahun 2019, sekolahan tersebut mendapatkan DAK untuk rehab satu unit gedung sekolah. Namun, hingga kini diduga masih menyisakan utang meterial di salah satu toko dan salah seorang yang mengerjakan baja ringan sebagai atap gedung sekolahan tersebut.

Pemilik Toko Nyong Jaya, Raswono mengatakan sebelum rehab gedung sekolah dimulai, oknum kepala SDN Pancasila Sunidar Winarni mendatangi toko miliknya. Dia meminta kepadanya untuk memenuhi keperluan rehab gedung sekolah yang sedang direhab. Dalam perjanjian awal dalam seminggu semua material akan dibayar. Tapi janji tersebut hanya berjalan bebertapa minggu saja.

“Setelah berjalan beberapa minggu, janji tersebut tidak ditepati kembali sampai rehab gedung sekolahan selesai,” katanya belum lama ini.

Kemudain kepala SDN Pancasila berjanji akan melunasi pada Desember 2019. Namun janjinya tersebut tidak juga dipenuhi. Lagi-lagi oknum kepala SDN Pancasila itu kembali berjanji akan melunasi pada tanggal 20 Juni 2020.

Raswono mengungkapkan waktu itu kepala SDN Pancasila menemui dirinya dengan membawa mobil. Raswono pun  meminta kepada Sunidar Winarni untuk meninggal mobilnya sebagai jaminan. “Saya bilang ke ibu kepala sekolah kalau mobilnya tidak akan saya dipakai. Hanya untuk jaminan saja, tapi tetap tidak diberikan, dengan berbagai alasan,” tukasnya.

Karena pandemi Covid-19, kepala sekolah jarang datang ke sekolahan. Pada tanggal 20 Juni kepala sekolah medatangi tokonya dengan mambawa uang Rp1 juta. Tapi Raswono tidak mau menerima uang tersebut, karena janinya akan melunasi semua utangnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan pada saat itu juga kepala sekolah merobek kuitansi perjanian pelunasan. Lalu membuat janji baru lagi. Janjinya molor menjadi 10 Agustus 2010.

“Ibu Sunidar Winarni membuat janji baru lagi dikuitasi bermaterai Rp6000 tertanggal 20 Juni 2010 akan melunasi pada tanggal 10 Agustus 2020. Bu Sunidar juga brjanji akan menyerahkan SK PNS nya sebagai jaminan, tapi sampai sekarang tidak kunjung juga diserahkan,” kata dia.

Dia pun berencana akan membongkar semua material yang dipakai di sekolah. Sebelum melakukan aksinya dirinya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan aparat desa dan komite sekolah serta aparat hukum agar tindakannya tidak melanggar.

“Sebelum saya membongkar material, saya akan koordinasi ke Kades dan aparat Kepolisian agar tindakannya tidak dituduh merusak fasilitas negara. Saya akan ambil barang material saya. Itu aja,” tukasnya.

Hal serupa juga disampaikan Ari. Dia mengatakan utang bu Sunidar Winarni kini tinggal Rp8 juta lagi dari Rp10 juta. Sebelumnya sekira Bulan April ibu Sunidar mentransfer uang ke rekening bank dirinya sebesar Rp2 juta.  “Sekarang utang bu Sunidar Winarni tinggal 8 juta lagi,” kata Ari.

Ari mengaku beberapa kali menghubungi bu Sunidar Winarni, tapi selalu dijanjikan. “Kalau tak kunjung dilunasi, saya memang berencana akan membongkar baja ringan yang terpasang diatap sekolahan. Saya mau ambil baja ringan milik saya sendiri,” tukas Ari.

Sementara Kepala SDN Pancasila Sunidar Winarni mengatakan hasil pembangunan gedung sekolah yang dipimpinya cukup bagus. Hanya saja dalam pelaksanaanya ada yang selip, sehingga menyisakan utang ke toko bangunan. Namun sayangnya sunidar tidak merinci lebih lanjut apa yang dimaksud ada selip yang dimaksudkan. “Saya siap melunasi semua utang. Karena itu menjadi tanggungjawab saya,” kata dia.

Ketika ditanya kenapa dalam pelaksnaanya tidak melibatkan komite sekolah, Sunidar mengatakan waktu ketua komite sibuk. Ditanya komite kan tidak harus ketua, Sunidar mengatakan ya itu pengalaman. “Ini pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ditahun yang akan datang tidak akan terulang kembali,” kata dia. (Mar)

Komentar