oleh

Ketua KPK : Politik Dinasti Berpotensi Korupsi

Harianpilar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kaitan politik dinasti, Nepotisme akut dan praktik korupsi yang dilakukan secara terang benderang. Ini setelah KPK melakukan OTT Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim yang tak lain istri Ismunandar.

Diwawancarai media, Firli menyatakan bahwa penangkapan tersangka korupsi di Kutai Timur membongkar relasi korupsi dan nepotisme. Menurut pria ramah itu, para pejabat yang menduduki jabatan membuktikan bahwa pengaruh kuat nepotisme terhadap korupsi.

“Kutai Timur contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara. Sangat terang benderang betapa lancarnya korupsi di Kutim. Proyek disusun pemda kab-disetujui ketua DPRD (istri bupati)- dicarikan rekanan (tim sukses untuk pilkada bupati)-proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Nasiobal (Diknas). Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid 19. Dalam hal ini, fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutim,” kata Firli, Selasa (07/07/2020) petang.

OTT Bupati Kutim dan istrinya ini juga membuka pintu kaitan politik dinasti dan korupsi. Lalu, apa solusi mencegah korupsi dari sudut pandang politik dinasti dan korupsi?.

Firli mengatakan, memberantas korupsi perlu andil peran dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh.

“Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor (multi factor) dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi. Banyak teori terkait dengan sebab-sebab terjadi korupsi. Korupsi terjadi karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan hukuman yang rendah (GONE teori).

Korupsi juga dipengaruhi oleh kekuasaan dan kesempatan serta minimnya integritas dan saya formulakan dengan sederhana yaitu korupsi terjadi karena ada kekuasaan ditambah dengan kesempatan dan minimnya integritas (corruption = power + oppurtunity – integrity). Loard acton dengan teorinya : power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan.

Disamping itu didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia. Korupsi tidak terlepas dari sistem sebagai penyebabnya (corruption because of fail, bad , weak system). Ini yang sering saya sebut sebagai korupsi karena sistem (by system corruption),” pungkasnya.(Rls/Maryadi)

Komentar