oleh

Sekolah Tatap Muka Tergantung Orang Tua

Harianpilar.com, Bandarlampung¬† –¬†Kebijakan pembukaan kembali sekolah tatap muka di Provinsi Lampung bergantung pada kesediaan orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota. Jika melaksanakan sekolah tatap muka maka harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maksimal 18 siswa/kelas dan jam belajar hanya 3,5 jam, dengan meniadakan ekstrakulikuler.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Sulpakar, mengatakan, pihaknya tidak akan memaksa orang tua, sekolah maupun pemda kabupaten/kota untuk melaksanakan sekolah tatap muka. Jika orang tua siswa, pihak sekolah dan pemda kabupaten/kota merasa belum siap menjalankan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat maka siswa tetap belajar dari rumah.

“Prinsipnya kita tidak mau sekolah menjadi lokasi baru penyebaran corona. Jadi kita kembalikan ke orang tua, pihak sekolah, dan masing-masing kabupaten/kota untuk melaksanakan sekolah tatap muka atau belum,” ujar Sulpakar pada Harian Pilar, baru-baru ini.

Menurutnya, jika mengikuti kalender pendidikan maka tahun ajaran baru akan di mulai pada 13 Juli 2020 mendatang. Namun, jika sekolah tatap muka belum dilaksanakan maka siswa tetap belajar dari rumah.”Kita akan buatkan surat ke orang tua siswa dan pihak sekolah. Apakah sudah bersedia atau belum bersedia anaknya sekolah tatap muka, jika belum bersedia maka akan di fasilitasi sekolah dari rumah atau jarak jauh. Begitu juga pihak sekolah, jika belum siap melaksanakan tatap muka maka bisa melanjutkan pemberian pelajaran jarak jauh. Kita tidak mau ambil resiko kalau dipaksanakan,” terang mantan Pj.Walikota Bandarlampung ini.

Sulpakar menjelaskan, terdapat beberapa daerah yang masuk zona hijau yakni Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Waykanan dan Lampung Timur yang bisa memulai new normal pendidikan tatap muka dengan standar protokol kesehatan yang ketat. “Daerah zona hijau sebenarnya sudah bisa dengan menerapkan protokol kesehatan. Tapi sekali lagi semua tergantung pihak-pihak tadi, karena tidak semua sekolahan sudah siap menerapkan protokol sekolahan, ada sekolahan yang fasilitasnya sudah siap untuk protokol ada yang belum,” ungkapnya.

Jika akan melakukan sekolah tatap muka, jelasnya, maka pihak sekolah harus ketat menerapkan protokol kesehatan mulai dari memastikan semua siswa pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dengan mengurangi jumlah siswa dalam kelas, tidak membuka kantin, tidak membuka fasilitas-fasilitas yang bisa menimbulkan kerumunan seperti fasilitas olahraga.”Siswa di dalam kelas harus setengah dari biasanya, berarti sekitar 18 orang/kelas. Jam belajar juga hanya 3,5 jam/hari sehingga bisa bergantian, atau dibagi dua shif,”tandasnya.

Disinggung mengenai penarikan biaya sekolah saat pandemi, Sulpakar mengatakan, berdasarkan PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, maka diperbolehkan pembiayaan pendidikan secara gotong royong termasuk melibatkan maayarakat. Namun, pihaknya menganjurkan pengelola sekolah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ombudsman sebelum menerbitkan kebijakan penarikan biaya pendidikan.”Kita sarankan konsultasi dulu dengan Ombudsman, agak biar dilihat menyalahi aturan atau tidak, memberatkan atau tidak, karena memang sedang pandemi,” pungkasnya.(Tim/Maryadi)

Komentar