oleh

WTP 10 Kali, Jalan Di Metro Banyak Rusak

Harianpilar.com, Metro – Kota Metro memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, kondisi infrastruktur jalan di Kota pendidikan itu justru banyak yang rusak.

Hal itu menjadi sorotan saat sejumlah Fraksi DPRD Kota Metro berikan catatan dalam rapat paripurna pandangan umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Metro tahun 2019, di Gedung DPRD setempat, Selasa (30/05/2020).

Yang menyoroti masalah itu diantaranaya fraksi PKS yang meminta penjelasan Walikota Metro Ahmad Pairin terkait dengan capaian belanja modal pada jalan, irigasi dan jaringan yang hanya mencapai Rp87,11 persen. Terdapat dana sebesar Rp11,4 milyar yang tidak terserap. Padahal, beberapa ruas jalan di Kota Metro saat ini masih mengalami rusak parah.

Selain itu fraksi PKS juga mempertanyakan capaian belanja tidak langsung pada belanja pegawai di Dinas Pendidikan yang hanya 92,63 persen. Ada dana senilai Rp10,6 milyar yang tidak terserap pada belanja tidak langsung.

Selanjutnya, PKS juga meminta Pemkot untuk tidak lengah karena meraih WTP kesepuluh kalinya. “Harus lebih meningkat lagi kinerjanya,” ucap Wasis juru bicara PKS.

Fraksi Nasdem DPRD Kota Metro juga memberi catatan dan meminta walikota untuk meningkatakan pengawasan terhadap pembangunan fisik agar berkualitas.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Demokrat yang meminta agar walikota menyikapi pekerjaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum selesai. “Jangan sampai ada alasan tidak selesai sesuai dengan waktunya,”ucap Jubir Demokrat Basuki Rahmat.

Begitu juga Fraksi Amanat Bangsa yang memberi catatan agar predikat WTP tidak menjadikan lengah, dan meminta Walikota untuk membuat data base pendapatan asli daerah. Sebab banyak kontribusi daerah yang gagal, diantaranya retribusi dari pengujian kendaraan bermotor yang tidak bisa memberikan kontribusi retribusi sama sekali. “Untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor 0 persen,” tutur Jubir fraksi Amanat Bangsa Wahid Asngari.

Fraksi Amanat Bangsa juga meminta walikota untuk meningkatkan kordinasi dan komunikasi. “Jangan sampai ada proyek pembangunan di kelurahan yang lurahnya tidak mengetahui, baru tau jika sudah ada permasalahan,” tandasnya.

Sementatra dari Fraksi Golkar meminta walikota untuk menata dan mendata ulang seluruh aset daerah. Lalu mengharap walikota untuk memfokuskan visi kota pendidikan  dan wisata keluarga.

Begitu pula dengan Fraksi PDI-P yang meminta walikota untuk terus menggali dan meningkatkan sumber pendapat daerah dan mempertanyakan pungutan PBB yang menjadi problem.(Zuli/Maryadi)

Komentar