oleh

Lampura Raih WDP dari BPK

Harianpilar.com, Lampung Utara – Kasus dugaan korupsi Lampung Utara yang menyeret – nyeret oknum anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya mulai berimbas pada Lampung Utara. Buktinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Utara tahun anggaran 2019 turun predikat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Prosesi penyerahan opini dari BPK kepada pihak Pemkab Lampung Utara ini dilakukan secara virtual di dua lokasi berbeda, Senin (29/06/2020). Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan di tengah pandemi COVID-19.

Diketahui, dalam sidang dugaan korupsi ini terungkap adanya dugaan dana yang mengalir kepada oknum BPK sebagai ‘imbalan’ untuk mendapat predikat WTP. Besaran nominal yang disebut – sebut mengalir ke oknum itu mencapai Rp‎1,5 miliar.

‎Penjabat Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan membenarkan bahwa LKPD Lampung Utara tahun 2019 hanya mendapat predikat WDP dari BPK RI. Predikat WDP yang didapat ini jelas menurun jika dibandingkan dengan predikat WTP di tahun – tahun sebelumnya.

“Iya, benar LKPD Lampung Utara mendapat predikat WDP,” kata Sofyan dalam WhatsApp-nya, ‎Senin (29/06/2020).

Sofyan menjelaskan, prosesi penyerahan opini BPK ini dilakukan secara virtual. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Opini dari BPK itu diterima oleh Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo didampingi oleh Ketua DPRD, Romli.

“Penyerahannya dilakukan secara virtual di dua lokasi berbeda,” ‎terang dia.

Sejak tahun ‎2016-2018, LKPD Lampung Utara mendapat predikat WTP. Predikat WTP itu diberikan untuk LKPD‎ tahun anggaran 2015, tahun anggaran 2016, dan tahun anggaran 2017.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi dari BPK terkait LHP dari LKPD setiap pemda/instansi. Dalam pemeriksaan terhadap keuangan, BPK memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion). Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos – pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai.

Turunnya peringkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disebabkan oleh ‘ketidakberesan’ administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BPK RI Perwaki‎lan Lampung memberikan predikat WDP atas LKPD Lampung Utara tahun an‎ggaran 2019 pada Senin (29/06/2020).‎ Prosesi penyerahan LKPD dilakukan secara virtual di dua lokasi berbeda.‎

“‎Turunnya predikat LKPD dari WDP menjadi WTP karena temuan administrasi BOS yang tidak sinkron,” jelas Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, Senin (29/06/2020).

Ketidaksesuaian administrasi BOS yang menjadi penyebab turunnya peringkat dari BPK itu disampaikan langsung oleh pihak BPK saat prosesi penyerahan opini tersebut.

Untuk temuan – temuan administrasi lainnya, Romli mengaku belum mengetahuinya. Pihak BPK hanya menyebutkan temuan administrasi BOS saja tanpa menyebutkan temuan lainnya.

“Pada prinsipnya, administrasi – administrasi lainnya sudah selesai semua dan hanya dana BOS saja yang belum sinkron,” tuturnya.

Menyikapi penurunan predikat ini, politisi asal Partai Demokrat ini berharap, seluruh instansi kembali terpacu untuk memperbaiki administrasinya masing – masing di masa mendatang. Dengan demikian, Lampung Utara dapat kembali memperoleh predikat WTP.

“Harapannya, Lampung Utara akan kembali mendapat predikat WTP pada tahun depan‎,” Ujarnya menutup pembicaraan. (Oswan)

Komentar