oleh

Hajatan Mulai Diizinkan

Harianpilar.com, Lampung Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) mengizinkan warganya untuk menggelar hajatan. Dalam waktu dekat, aturan atau petunjuk hajatan saat pandemi covid 19 akan dibahas.

Bupati Lambar, Parosil Mabsus, mengatakan, pihaknya mempersilahkan masyarakat menggelar hajatan pernikahan, sunatan atau lainnya. Namun, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, menjaga jarak, pengukuran suhu tubuh bagi tamu undangan.”Maklumat Kapolri sudah dicabut. Tapi bukan berarti semua sudah normal, melainkan normal baru. Artinya boleh menggelar hajatan tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid 19,” ujar Parosil pada Harian Pilar, Senin (29/06/2020).

Agar memudahakn masyarakat, lanjutnya, Pemkab Lambar bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) Lambar akan membahas dan merumuskan kebijakan terkait petunjuk dan aturan hajatan saat pandemi.”Besok (hari ini) akan dilakukan koodinasi dengan pihak forkompinda untuk merumuskan kebijakan terkait masalah hajatan ini,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Lambar ini.

Menurut Parosil, saat ini Lambar sudah nol kasus covid 19. Namun, masyarakat tidak boleh terlena dan tetap harus menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari.”Alhamdulillah kita sudah zero kasus corona. Tapi kita menghimbau dan minta masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan,” pungkasnya.

***Maklumat

Kapolri Jenderal Idham Azis resmi mencabut Maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang berisi tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Idham kini memerintahkan jajarannya untuk mendukung kebijakan adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

Maklumat tersebut sebelumnya diterbitkan pada 19 Maret 2020 dan diteken langsung oleh Idham. Maklumat itu kemudian dicabut lewat Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri, Irjen Herry Rudolf Nahak.

“Polri mengeluarkan surat telegram nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang perintah kepada jajaran mengenai pencabutan Maklumat Kapolri dan Upaya Mendukung Kebijakan Adaptasi Baru atau New Normal,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya seperti dilansir detik.com, Jumat (26/06/2020).

Namun, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan telegram terkait adaptasi kebijakan kenormalan baru (new normal). Telegram itu juga mencabut Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Polri mengeluarkan surat telegram nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang perintah kepada jajaran mengenai pencabutan Maklumat Kapolri dan Upaya Mendukung Kebijakan Adaptasi Baru atau New Normal,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono.

Argo mengatakan, polisi akan tetap menekankan pendisiplinan protokol kesehatan meski maklumat itu dicabut. Polri juga tetap membantu kepatuhan masyarakat di daerah yang masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya

“Bagi daerah-daerah yang masih menerapkan PSBB atau daerah yang masih dalam kategori orange dan merah tetap lakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(Tim/Maryadi)

Komentar