oleh

Bawaslu Deteksi Kerawanan Pilkada

Harianpilar.com, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mendeteksi sejumlah kerawanan yang mengancam pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Praktik politik uang, ketidak netralan aparatur sipil Negara (ASN) hingga ancaman kesehatan penyelenggaran dan masyarakat karena adanya pandemi covid 19.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan, 8 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak memiliki titik rawan. Untuk itu, pihaknya menginstruksikn jajarannya untuk melakukan pengawasan secara maksimal

“8 kabupaten/kota yang akan pilkada semua memiliki titik rawan, jadi tidak ada perlakuan khusus semua harus diawasi dengan maksimal,” ujarnya, Selasa (23/06/2020).

Menurut Khoir – panggilan Fatikhatul-, ada beberapa hal yang menjadi acuan untuk mengidentifikasi daerah mana yang menjadi titik rawan, seperti ancaman kesehatan bagi penyelenggara dan masyarkat. Bahkan, jelasnya, politisasi bansos, politik uang, netralitas ASN, kendala jaringan, menurunnya partisipasi masyarakat juga menjadi kerawanan Pilkada.”Ini semua menjadi rambu-rambu pengawasan Bawaslu,” tandasnya.

Pihaknya telah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya kecurangan dalam pilkada. Seperti memaksimalkan strategi pengawasan, mengidentifikasi/memetakan kerawanan pilkada, melakukan pencegahan pelanggaran, optimalisasi pengawasan dan penanganan pelanggaran, penguatan SDM pengawas, kordinasi dengan stakeholder terkait. “Serta mengawasi segala aktifitas dan melakukan pengawasan dengan memperhatikan Protokol Covid 19,” ungkapnya.

Anggota Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar, menambahkan, semua daerah memiliki tingkat kerawanan pilkada dan sesuai konteks dan indikator kerawanan. Untuk konteks sosial Kabupaten Lampung Tengah memiliki tingkat kerawanan sebesar 61,11 persen. “Sedangkan 7 daerah lainnya (yang Pilkada) 44, 44 persen,” terangnya.

Untuk konteks politik, jelas Iskardo, Kota Bandarlampung dan Lampung Selatan memiliki tingkat kerawanan 67,92 persen sedangkan Lamtim 62,89 persen.”Konteks dukungan Infrastruktur yakni
Lamteng 70,73 persen. Sedngkan 7 daerah lainnya rata-rata dengan 52 persen,” bebernya.

Konteks pandemi, lanjut Iskardo, posisi pertama yaitu Kota Bandarlampung 58,47 persen, sedangkan 7 daerah lainnya dengan rata-rata 47 persen.

“Untuk pencegahan kita memperkuat koordinasi berupa identifikasi kerawawan setiap daerah yang Pilkada. Koordinasi tersebut dilakukan antar lembaga dan stakeholder, seperti KPU, Kepolisian, Disdukcapil dan pihak terkait lainnya. Salah satunya beberapa waktu lalu Bawaslu melakukan identifikasi kerawanan bencana alam dan daerah blank spot,” pungkasnya.

Terpisah, Bawaslu Pusat, M Afifuddin mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 rawan akan politik daerah dan tidak netralnya Aparat Sipil Negara (ASN). Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait saling bekerja sama agar menahan hal tersebut tidak terjadi.

Afifuddin mengungkap, hal tersebut ditemukan dalam indeks kerawanan Pilkada Serentak 2020. “Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk Pilkada besok ini yang paling dikhwatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netraliras ASN,” ungkap Afifuddin seperti dilansir suara.com (jaringan Harian Pilar).

Afifuddin kemudian menerangkan dari indeks kerawanan itu, ada 369 data yang menunjukkan ketidaknetralan ASN. Data itu sudah disampaikan Bawaslu ke Komisi ASN (KASN) sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk melakukan pendidikan.(Ramona/Maryadi)

Komentar