oleh

Bawaslu Hanya Menghimbau

Harianpilar.com, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui tidak bisa menindak masalah dugaan politisasi bantuan sosial yang disalurkan pemerintah daerah ke masyarakat yang terdampak pandemi covid 19. Sebab, tahapan pilkada belum berjalan dan belum ada penetapan calon.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan, pada saat ini Bawaslu sifatnya hanya bisa menghimbau belum bisa menindak masalah bantuan.”Kita saat ini hanya bisa menghimbau, kita belum bisa menindak. Karena ini tahapan pilkadanya berhenti dan belum ada yang ditetapkan calon,” ujarnya, Minggu (17/05/2020).

Menurut Khoir, sampai saat ini belum bisa menghitung enam bulan mundur kebelakang dari tahapan penetapan calon karena tahapan pilkadanya berhenti.
“Karena ketentuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang bagi petahana adalah 6 bulan sebelum penetapan calon. Sedangkan saat ini kita belum bisa menghitung kapan tahapan penetapan calon. Jadi, sementara yang kita lakukan adalah menghimbau agar tidak melakukan politisasi bansos,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya masih bisa menindaklanjuti terkait ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti adanya pejabat yang mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu bakal calon kepala daerah.”Kalau soal ASN ada surat edaran dari Mendagri, KASN, MenpanRB. Dan ini pun kita tidak bisa menangani, tapi kita hanya meneruskan ke KASN. Dan sampai saat ini belum ada lagi kasus baru terkait ketidaknetralitasan ASN,” tandasnya.

Khoir menegaskan, terkait politisasi bansos Bawaslu sifatnya hanya bisa menghimbau tidak bisa menindak. “Kita kan ada fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dan himbauan tidak politisasi bansos ini termasuk melaksanakan fungsi pencegahan. Dan sampai saat ini belum ada temuan baru lagi setelah adanya surat edaran dari Gubernur terkait larangan politisasi bansos,” ujarnya.

Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdiyanto Alam, menjelaskan, Bawaslu Provinsi memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan. “Memang benar tidak disebutkan secara eksplisit, dalam Undang-Undang Pilkada,” terangnya.

Tetapi, UU Pilkada Nomor 10/2016 Pasal 28 huruf (i) berbunyi Bawaslu Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. “Nah, salah satunya kita koneksikan ke UU 7/2017 Tentang Pemilu,” jelasnya.

Di sana ditemukan, bahwa tugas Bawaslu Provinsi menurut Pasal 97 ayat (c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi. Oleh karenanya, Bawaslu Provinsi Lampung dengan beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan beberapa upaya pencegahan pelanggaran.
Salah satunya mensosialisasikan Surat Bawaslu RI Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/ 04.2020 kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Hingga pada akhirnya, Gubernur Lampung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 045.2/1431/01/2020 Tentang Larangan Bantuan sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dipergunakan untuk kepentingan politik. Poin lainnya, meminta keterangan kepala daerah setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terdistribusinya penyaluran bantuan sosial Covid-19.

“Ini dalam rangka memastikan bahwa prosesnya penyalurannya dilakukan secara benar (tepat waktu dan tepat sasaran) dan tanpa ada unsur politisasi untuk kepentingan tertentu,” jelasnya.

Terkait hirarki perundang-undangan, jelasnya, dalam Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012, apakah Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 ada dalam jenjang peraturan,”Jawabannya jelas. Bahwa Perppu No.2 tahun 2020, secara hirarki kedudukannya di bawah TAP MPR. Sementara surat sifatnya hanya administrasi. Di sini semua pembelajar peraturan tahu persis. Jika peraturan di atasnya berubah, maka peraturan di bawahnya akan mengikuti peraturan di atasnya,” urainya.

Yusdiyanto pun menjelaskan, dalam Pasal l22A ayat (1), menyatakan Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.”Coba dicek secara seksama. Dan tolong dilihat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur/bupati/walikota tahun 2020. Penundaan itu secara tegas dan jelas dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19,” urainya.

Dan ini dipertegas dalam keputusan KPU tertanggal 21 Maret 2020, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur/walikota/bupati tahun 2020.
Artinya, muncul kesimpulan yang jelas mengarah pada keputusan sebelumnya. “Pertama, surat ederan (SE) Bawaslu itu tidak lagi berlaku karena tahapan sudah ditunda sejak peraturan itu ditetapkan. Ditunda dalam hal ini karena terang dan jelas bahwa aktivitas dalam jadwal terhenti. Boleh dilaksanakan bila penundaan telah dicabut baik peraturan yang sama,” timpalnya.

Kedua, ada anggapan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 tahapan Pilkada dibagi menjadi dua, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
“Intinya tegas ya. Perppu No. 2/2020 dan Keputusan KPU tahapan dan penyelengaraan ditunda. Pertanyaannya dalam penundaan apakah penyelenggra boleh melaksanakan tahapan dan pengasawasan sesuai jadwal,” ujarnya.

Ketiga, lanjut Yudiyanto, dalam UU No 23 tahun 2014, kepala daerah merupakan penanggung jawab politik, karena dipilih dari proses politik. Secara sah tatanan, aturan dan kewenangan, diberikan oleh negara.”Jadi, ini bukan persoalan kuda yang pake kacamata. Apalagi salah kaca mata. Sepertinya yang berkaca mata salah membaca. Salah memaknai apa yang tersurat dan telah ditegaskan,” terangnya.

Namun yang perlu diketahui bahwa setiap lembaga negara termasuk penyelengara pemilu bekerja menurut undang-undang. Untuk itu wajib diingatkan supaya mereka bekerja jangan melampaui batas kekuasaaan (Detournement de pouvoir) yang sudah ditentapkan.”Harapannya dari penjelasan saya ini semua terang benerang. Ini aturan dibuat lurus, jelas. Maknanya juga terang,” pungkasnya.(Ramona/Maryadi)

Komentar