oleh

Rakyat ‘Menunggu’ Arinal

Harianpilar.com, Bandarlampung – Rakyat menunggu pernyataan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam penanganan virus Covid-19. Arinal didesak segera mengambil langkah guna memutus mata rantai corona virus ini, salah satunya dengan menutup pelabuhan Bakauheni dan Bandar Udara Raden Intan II.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, Senin (30/03/2020).”Ini berdasarkan permintaan dari masyarakat Lampung yang menunggu pernyataan dan sikap Gubernur Lampung dalam penanganan penyebaran virus Covid-19. Apalagi baru saja tersiar kabar bahwa satu pasien positif Corona meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUDAM,” ujar Ade Utami Ibnu.

Politisi PKS Lampung itu menawarkan dua opsi waktu kepada Gubernur Arinal jika akan melakukan penutupan pelabuhan. Pertama, mulai tanggal 5 April sampai 18 April. Kedua, mulai 12 April sampai 26 April.”Jangan sampai masyarakat resah karena tidak ada sikap resmi dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Lampung, nyawa masyarakat harus di lindungi dan sangat penting. Jangan sampai ada lagi korban berjatuhan,” tegasnya.

Untuk memerangi wabah ini, lanjut dia, peran serta pemerintah bersama masyarakat sangat dibutuhkan. ”Ini perang kita bersama, melawan musuh yang tak kasat mata, perlu kesadaran dari masing – masing individu untuk menghentikan penyebaran virus ini,” ungkapnya.

Sekretaris Umum DPW PKS itu menjelaskan, selama melakukan karantina wilayah semua kebutuhan pokok warga Lampung yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung itu menghitung anggaran yang dibutuhkan Pemprov jika karantina wilayah dilakukan.

Ade Utami mengatakan, berdasar data BPS tahun 2019 jumlah penduduk Lampung 8,4 juta jiwa. Ade menawarkan, yang ditanggung kebutuhan pokok hanya mereka yang terkategori miskin. Ade mengalkukasi kebutuhan pokok warga miskin se-Lampung selama 14 hari itu Rp200,8 miliar.

“Ini sudah mencakup kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur, susu, sayur, buah, elpiji, dan garam,” jelasnya.

Selain pos untuk warga miskin, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung ini juga mengalkulasi kebutuhan untuk tenaga medis, dari dokter sampai dengan ahli gizi.“Jumlah tenaga medis di Lampung sebanyak 14.621 orang,” kata dia.

Kebutuhan untuk tenaga medis, ujar Ade, adalah alat pelindung diri yang diasumsikan per paket senilai Rp750 ribu. “Alokasi untuk APD senilai Rp65,7 miliar,” kata dia.

Selain APD, Ade Utami juga mengusulkan insentif buat tenaga medis selama 14 hari itu. “Angkanya untuk insentif Rp53,9 miliar,” ujarnya.

Total yang dibutuhkan Lampung untuk kebutuhan warga tak mampu dan tenaga medis ialah Rp320,6 miliar.

Ade mengatakan, Pemprov Lampung bisa berkoordinasi dengan pemda kota dan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan selama karantina wilayah.

Ade menilai, 14 hari adalah waktu yang cukup untuk melakukan karantina wilayah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. “Asalkan semua patuh dan benar-benar di rumah saja,” kata dia.

Langkah karantina wilayah, kata Ade, adalah urgen dilakukan secepat mungkin. “Jika tidak dimulai 5 April, saya usulkan 12 April. Masih ada waktu untuk mempersiapkan. Asalkan kebutuhan pokok warga tak mampu di Lampung bisa dipenuhi pemda baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten,” kata dia.

Ade menilai, karantina wilayah wajib dilakukan. Apalagi, hari ini, satu pasien covid-19 meninggal dunia. “Kalau enggak sekarang, kita akan terlambat,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr. Reihana mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran sekitar Rp154 Miliar untuk penanganam covid 19, namun saat ini yang sangat kami butuhkan Rp19 Miliar. Selanjutnya tentu pemerintah akan menyiapkan dana, sebab tidak diketahui sampai kapan covid 19 ini akan berakhir.”Kita berdoakan agar cepat berakhir. Jadi bapak Gubernur menyiapkan dana sekitar Rp154 Miliar, tapi bukan berarti dana itu akan terpakai semua. Yang urgen akan dikeluarkan secara bertahap. Itu bukan untuk Dinkes saja, tapi termasuk RSUAM. Jadi dana itu persiapan, tidak harus dihabiskan dalam waktu singkat. Jika ada yang tidak terpakai ya bisa dikembalikan ke post awal,” terangnya.

Terkait dengan kedatangan orang dari luar Lampung, pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), ASDP dan juga KKP Panjang,”Ada Kantor Kesehatan Pelabuhan sudah berkoordinasi untuk bisa menerima para pemudik yang memang walaupun sudah dianjurkan jangan-pulang, jangan mudik tapi kita tidak bisa menghalau orang-orang yang datang apalagi Lampung ini adalah pintu masuk Pulau Sumatera,” terang Reihana saat memberikan keterangan melalui sebua video.

Reihana memastikan pihaknya sudah ada kerjasama yang sangat baik dengan Dinas Perhubungan, ASDP, Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Farizal Darminto, berulang kali dihubungi terkait desakan DPRD dan sikap Gubernur ini tidak menjawab meski ponsel dan WhatsApp miliknya dalam keadaan aktif. Dikonfirmasi terkait anggaran untuk penanggulangan covid 19 juga tidak dijawab. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan, tidak dibalas. (Ramona/Harry/Maryadi)

Komentar