oleh

Soal Sekdaprov Calon Komut Bank Lampung. DPRD Lampung ‘Terbelah’

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pandangan kalangan anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyikapi pencalonan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto sebagai Komisaris Utama Bank Lampung terbelah. Setelah pimpinan DPRD menyatakan setuju, muncul sikap anggota DPRD yang berseberangan.

Bahkan, argumentasi pimpinan DPRD yang menyebut banyak pejabat daerah lain menjabat Komut Bank daerah terpatahkan. Sebab, pejabat daerah lain pensiun setelah menjabat Komut.

Anggota DPRD Lampung Fraksi Partai Gerindra, Mirzalie, menilai pencalonan Fahrizal sebagai Komut Bank Lampung harus dikaji mendalam dari berbagai aspek.

Meskipun, kata dia, posisi Komut Bank Lampung saat ini memang sangat penting dan mendesak untuk segera diisi. “Tapi, apakah mendesak juga harus diisi oleh Sekda, Pak Fahrizal? Ini harus dikaji mendalam dari segala aspek. Efektif tidak untuk Bank Lampung? Mengganggu tidak untuk tugas Sekda?,” ujarnya, baru-baru ini.

Karena, lanjut dia, jabatan Sekda memiliki tugas yang banyak dan berat. “Apakah ini nanti akan efektif untuk Bank Lampung? Apakah tidak mengganggu jabatan Sekda? Jadi ini perlu dikaji dan dipertimbangkan lagi,” tandadnya.

Mirzali menjelaskan, memang di beberapa daerah ada yang Sekda bahkan Asisten Pemda atau perwakilan dari Pemda yang menjabat sebagai Komut Bank. Namun, pejabat daerah lain itu menjabat Komut Bank karena tinggal hitungan hari untuk pensiun.”Misal Sekda di Jatim, memang dia merangkap menjabat sebagai Komut Bank. Tapi dia tiga bulan lagi mau pensiun. Jadi tiga bulan kemudian dia bisa konsen di bank daerahnya. Jadi bukan masalah ada atau tidaknya contoh daerah lain yang merangkap jabatan, tapi mesti dilihat secara keseluruhan,” ungkap dia.

Untuk itu, Mirzali menyarankan agar Komut Bank Lampung diisi oleh orang yang mempunyai waktu yang cukup dan salah satu kriteria waktu yang cukup adalah tidak merangkap jabatan.”Struktur organisasi di Bank Lampung ini kan sangat menentukan kemajuan dan efektifitas kerja di Bank Lampung, jadi personilnya harus diisi oleh orang yang mempunyai waktu yang cukup. Dan kriteria orang waktu yang cukup adalah tidak merangkap jabatan,” terangnya.

Mirzali juga menyoroti soal doubel honor jika Komut Bank Lampung diisi oleh Fahrizal. “Nanti bakal ada dobel honor. Dan ini tidak diperbolehkan. Kan ada aturannya yang mengatur itu,” cetusnya.

Pernyataan Mirzalie ini senada dengan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung, Nurul Ikhwan. Nurul Ikhwan lebih dulu menyampaikan pandangannya bawah dengan lolosnya Fahrizal Darminto sebagai calon Komut Bank Lampung seolah-olah menunjukan Lampung kekurangan sumberdaya manusia (SDM).

“Kayak kekurangan orang bagus Lampung ini. Padahal banyak sekali SDM yang berkompeten yang mampu menduduki posisi itu,” ujarnya, Selasa (10/3) lalu.

Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Lampung Selatan (Lamsel) itu juga mengungkapkan akan mengkaji hasil dari OJK Lampung yang meloloskan Fahrizal itu.

“Ini soal integritas kelembagaan. Seharusnya OJK bukan hanya melihat secara undang-undang tetapi juga aspek sosial integrity dan Bank Lampung dalam upaya menuju profesionalisme harus dijaga dari hal-hal yg bersifat hiruk pikuk birokrasi,” terangnya.

Namun, Nurul Ikhwan menghormati seleksi Komut Bank Lampung yang terkesan tertutup. “Kita hormati ketertutupan Bank Lampung tapi hasil harus patuh pada mekanisme yang menyeluruh dan mampu menjaga Bank Lampung menjadi bank yang sangat dibanggakan masyarakat Lampung,” tukasnya.

Namun, pandangan Mirzalie dan Nurul Ikhwan ini berbeda dengan pernyataan pimpinan DPRD yakni Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumai dan Wakil Ketua DPRD, Fauzan Sibron, yang setuju Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menjadi Komut Bank Lampung.

Menurut Mingrum, dengan ditempatkannya Fahrizal menjadi Komut akan membuat Bank Lampung menjadi lebih profesional, lebih kredibel, dapat dipercaya, dan punya trust di masyarakat. “Sepanjang tidak ada larangan undang-undang, tidak jadi masalah. Dan banyak daerah lain yang Sekda dan asistennya menjadi Komut Bank,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (11/03/2020).

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron.Menurutnya, Bank Lampung merupakan bank pemerintah daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga sangat wajar jika Pemprov Lampung menempatkan Sekda menjadi Dewan Komisaris sebagai salah satu wakil pemerintah untuk mengawasi kinerja Bank Lampung,”Kita ingin Bank Lampung ini menjadi bank yang produktif untuk menggerkan ekonomi di Lampung, yang faktanya saat ini Bank Lampung masih terfokus pada kredit konsumtif,” ujar Fauzan melalui keterangan persnya yang dikirim ke Redaksi Harian Pilar, Rabu (11/03/2020) pagi.

Kedepan, jelas Fauzan, dengan adanya dewan komisaris yang baru diharapkan Bank Lampung dapat memprioritaskan kredit UMKM, agar perekonomian di masyrakat terus bergerak,”Saya kira OJK dalam pengakatan dewan komisaris berpedoman pada POJK, tidak mungkin OJK lalai meloloskan dewan komisaris jika menabrak aturan, saya juga sdh cek dibeberapa BPD lain yakni BPD Jabar – Komisaris Asisten Ekonomi dan Sekda Banten, DKI – Inspektorat, DIY – Kepala DPPKA, Jatim- Sekda, Riau Sekda (dlm proses), Kalteng – Ahli Utama di BPSDM, Papua – Sekda Papua dan Sekda Papua Barat, jika ini melanggar aturan sudah pasti provinsi lain tidak mungkin meloloskan,” terangnya.

Fauzan mengatakan, harus dilihat kepentingan yang lebih besar bahwa Bank Lampung hari ini perlu disupport dan diawasi,” Dengan adanya Sekda sebagai dewan komisaris kita berharap bank ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto enggan berkomentar terkait pencalonannya dalam seleksi Komisaris Utama Bank Lampung.

Ditemui pada upacara HUT Satpol PP di PKOR Wayhalim, Senin (09/03/2020) pagi, Fahrizal yang mengenakan seragam PNS berwarna hijau memilih bungkam dan menghindari wartawan.
“Nanti saja wawancaranya. Saya nggak bisa diwawancarai soal itu,” ujarnya.

Fahrizal mengaku tak etis untuk mengomentari seleksi Komut Bank Lampung. “Nggak etis kalau nanya ke saya. Tanyakan ke OJK dan yang menentukan saja,” kilahnya sambil meninggalkan wartawan.(Ramona/Maryadi)

Komentar