oleh

Bawaslu Pesawaran : Manipulasi Dukungan Caden Bisa Dipidana

Harianpilar.com, Pesawaran – Manipulasi dan penyalahgunaan indentitas diri warga untuk mendukung salah satu calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan bisa dipidana penjara dan denda. Karena itu para calon dan tim calon independen (Caden) harus berhati-hati dalam pengumpulan syarat kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesawaran, Ferry Ikhsan, mengatakan, pihaknya menghimbau kepada balon perseorangan agar memperhatikan dukungan. Jangan sampai ditemukan dukungan e-KTP yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Contohnya memanipulasi e-KTP, yang punya e-KTP tidak merasa mendukung ataupun dukungan e-KTP untuk lebih dari satu dukungan. Bawaslu nanti akan membagi tim didalam mengawasi verifikasi faktual dengan mengerahkan semua unsur pengawas pemilu,” jelasnya, Kamis (20/02/2020).

Menurut Ferry, perlu diingat bahwa ada unsur pidana pemilu terhadap dukungan calon perseorangan. Merujuk UU Nomor 10 tahun 2016 di pasal 185 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Kemudian di pasal 185 A ayat 1 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Lalu ayat 2 berbunyi, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pidana juga termasuk untuk penyelenggara. Merujuk pada pasal 185 B. Yakni, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

“Jadi, Bawaslu akan melakukan secara ketat verifikasi faktual nanti, agar tidak ada dukungan asal asalan ataupun manipulasi dari penyelenggara itu sendiri, ” pungkasnya. (Fahmi)

Komentar