oleh

Praktik Suap Masih Subur

Harianpilar.com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan trend penindakan kasus korupsi di Indonesia telah turun drastis pada 2019. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang ditangani penegak hukum turun hingga 40 % dibandingkan 2018. Sementara, praktik suap masih menjadi modus korupsi paling subur.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan, penegak hukum telah melakukan penindakan 271 kasus korupsi pada 2019. Sementara sepanjang 2018 penanganan korupsi mencapai 454 kasus.

Sebanyak 580 tersangka ditetapkan pada 2019. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp8,4 triliun.  Wana mengatakan, jumlah penanganan perkara korupsi terjadi di kejaksaan dan kepolisian.

“Sepanjang 2019, penegak hukum berhasil menindak kasus korupsi sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 580 orang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp8,4 triliun. Penindakan kasus korupsi selama tahun 2019 mengalami penurunan secara drastis dibandingkan tahun 2018. Turunnya jumlah penanganan perkara korupsi terjadi di institusi kejaksaan dan kepolisian,” ungkap Wana Alamsyah seperti dilansir rri.co.id, Selasa (18/02/2020).

Wana menjelasakan, tren penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK sejak 2015 hingga 2019 meningkat. KPK juga menetapkan aktor yang ditetapkan sebagai tersangka di KPK memiliki kewenangan besar.”Seperti menteri, kepala daerah, anggota legislatif bahkan penegak hukum,” ujar Wana.

Menurut Wana, kasus suap menjadi modus yang paling banyak terjadi dengan jumlah 51 kasus dengan nilai mencapai Rp169,5 miliar. Sementara, modus korupsi dengan penyalahgunaan wewenang menempati urutan pertama dengan 30 kasus dan taksiran kerugian negara mencapai Rp6,3 triliun.

“Seperti kasus yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur terkait dengan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP),” kata Wana.

Wana menambahkan, Kejaksaan dan Kepolisian juga mesti memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi bermodus suap.

Selain suap, modus korupsi yang ditemukan ICW adalah mark up sebanyak 41 kasus, penyalahgunaan anggaran 39 kasus, penggelapan 35 kasus, penyalahgunaan wewenang 30 kasus, proyek fiktif 22 kasus, laporan fiktif 22 kasus, pungutan liar 11 kasus, gratifikasi 7 kasus, pemerasan 7 kasus, pemotongan 5 kasus, dan mark-down 1 kasus.

Modus yang nilainya korupsinya paling tinggi adalah modus penyalahgunaan anggaran dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 1,4 triliun. (Maryadi)

Komentar