oleh

KPK Periksa Bupati OKUS Popo Ali Terkait Kasus Kemenag

Harianpilar.com, Bandarlampung – Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Popo Ali Martopo dipanggil oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Popo Ali diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2011.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan pemeriksaan terhadap Popo Ali.”Ya benar KPK memanggil Popo Ali. Dan dia memenuhi panggilan KPK. Dia (Popo Ali) datang mas,” ujar Ali Fikri pada Harian Pilar, Rabu (19/02/2020).

Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka USM mantan pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumantri.

KPK juga memanggil dua pegawai negeri sipil  (PNS) di Kementerian Agama, Tarmizi dan Azhari. Keduanya diperiksa sebagai saksi buat tersangka Undang.

Ali Fikri berjanji akan menyampaikan perkembangan dari pemeriksaan Ali Popo,”Mengenai materinya nanti saya up date,” ungkapnya.

Seperti diketahui, mantan pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumantri ditetapkan sebagai tersangka suap pada Desember 2019.

Penetapan berdasarkan hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia. Zulkarnaen divonis 15 tahun penjara, sedangkan Dendy 8 tahun bui.

Undang diduga korupsi di dua proyek di Kemenag. Dia mencari untung dari pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiah dan pengadaan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk madrasah sanawiah dan madrasah aliah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada 2011.

Kerugian negara dari pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiah mencapai Rp12 miliar, sedangkan kerugian negara dari pengembangan sistem komunikasi mencapai Rp4 miliar.

Undang dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Tim/Sifa)

Komentar