oleh

Dugaan Jual Beli Kursi KPU Budiono Bongkar Peran Staf Wahyu Setiawan

Harianpilar.com, Bandarlampung – Sidang lanjutan kasus dugaan jual beli jabatan di seleksi KPU Kabupaten/kota di Lampung membuka fakta baru. Pelapor kasus itu yang juga Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) DR. Budiono mengungkap adanya peran staf Komisioner KPU yang terjaring salam operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu, Wahyu Setiawan.

Dalam sidang yang dipimpin Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm, Senin (20/01/2020), Budiono yang didampingi kuasa hukumnya Chandra Mulyawan mengungkapkan bahwa korban dalam kasus ini, berinisial VY, sempat dihubungi seseorang bernama Toni, yang mengaku sebagai bagian dari KPU RI.

“Dia (Toni) mengaku orangnya KPU RI. Ada jaminan VY (peserta seleksi KPU Tulangbawang) dan LP (peserta seleksi KPU Pesawaran) bisa lolos seleksi kalau perkara ini tidak dilanjutkan,” kata Candra Mulyawan.

Menurut Candra, Toni menghubungi VY sekitar tanggal 6 atau 7 November 2019 lalu, pasca kasus dugaan suap seleksi KPU di Lampung mencuat.

Setelah diusut oleh majlis sidang DKPP, ternyata benar, ada seorang staf di KPU RI yang bernama (panggilan) Toni.

Hal itu diketahui saat majelis sidang DKPP menghubungi Ketua KPU RI Arif Budiman. Toni adalah staf mantan Komisioner KPU RI Wayhu Setiawan yang terkena OTT KPK, belum lama ini.

Atas fakta baru itu, majelis sidang DKPP meminta pihak pelapor untuk melengkapi bukti baru. Screenshot panggilan Toni kepada VY. Sebab nantinya, DKPP akan mengusut lebih dalam lagi prihal keterkaitan Toni dalam kasus itu.

Usai sidang pemeriksaan, Esti Nur Fathonah selaku Anggota KPU Lampung Divisi Logistik yang menjadi teradu dan diduga terlibat dalam jual beli jabatan komisioner mengaku tidak mengenal Toni.

“Saya tidak kenal dengan orang yang namanya Toni. Kalau misalnya ada yang namanya Toni, kalau secara umum ya banyak yang namanya Toni. Tapi kalau dalam kasus ini saya enggak tahu, enggak pernah berhubungan dengan orang yang namanya Toni,” kata Esti.

Esti mengaku tidak mengenal staf-staf KPU RI secara langsung, walaupun pernah mengikuti bimbingan teknis terkait logistik di Batam dan hadir dalam rapat pimpinan.

“Dan pada saat rapat pimpinan juga kita hanya ketemu dengan teman. Jadi saya tidak tahu siapa saja staf-staf KPU RI,” ujarnya.

Ketua Majelis Sidang DKPP Alfitra Salam melalui Ida Budhiati yang ditunjuk menjadi juru bicara enggan menanggapi munculnya nama baru dalam persidangan. Nama-nama yang muncul dalam persidangan akan menjadi catatan untuk dilaporkan dalam rapat pleno DKPP.

“Nama-nama baru yang muncul tidak boleh ditanggapi, itu jadi catatan kami untuk dilaporkan di dalam rapat pleno keputusan DKPP. Kami belum bisa memastikan apakah perlu sidang lagi. Kami akan melaporkan dulu dalam pleno DKPP,” singkatnya.

Sementara kuasa hukum pengadu Candramuliawan berharap keputusan sidang DKPP dapat menjadi perbaikan demokrasi di Lampung.

Nama-nama baru yang dimunculkan dalam persidangan hari ini sebelumnya juga telah dilampirkan sebagai alat bukti, screenshot layar handphone Viza Yeli Santi.

“Kalau dari fakta persidangan, kami pengadu diminta melampirkan bukti log panggilan. Karena memang itu komunikasinya ke saksi yang kami hadirkan yaitu saudari Virza. Dan sebenarnya sudah kami lampirkan cuma memang belum kami pisah-pisah,” kata Ketua LBH Bandarlampung ini.

“Mungkin nanti kami pertegas saja, screenshot layar ini membicarakan tentang apa karena di fakta persidangan kan sudah muncul,” tutupnya. (Ramona/Maryadi)

Komentar