oleh

Abaikan Rekomendasi BPK, DPRD Tuba Bisa Dijerat UU Tipikor

Harianpilar.com, Bandarlampung – Hingga kini DPRD Tulangbawang (Tuba) dikabarkan baru mengembalikan Rp50 juta dari miliaran temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengabaian terhadap rekomendasi BPK dinilai bisa dijerat Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab, jika lebih dari 60 hari tidak dikembalikan maka menjadi kerugian Negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi LHP BPK, mengatur pengembalian kerugian Negara yang menjadi temuan BPK paling lambat 60 hari. Sementara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 18C/LHP/XIII.BLP/05/2018 yang memuat temuan miliaran anggaran DPRD Tuba itu tertanggal 23 Mei 2018, artinya jauh sudah melebih 60 hari.

“Jika BPK sudah menyatakan pemberian tunjangan atau insentif itu menyalahi ketentuan maka harus di kembalikan, jika tidak maka itu akan menjadi kerugian Negara,” ujar Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, DR. Yusdianto, saat dimintai tanggapannya, Minggu (18/01/2020).

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dalam pasal 22 dan pasal 23 diatur pengenaan ganti kerugian negara. “Pasal 23 menyebutkan mulai dari menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah seperti gubernur,bupati,walikota termasuk direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara harus melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah,” terang Doktor lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Kemudian, lanjutnya, ketentuan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi LHP BPK, pada pasal 3 ayat (3) disebutkan tindak lanjut rekomendasi BPK itu wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.”Jika hingga 60 hari tidak ditindaklanjuti, maka Pasal 5 ayat (3) berlaku, yang bunyinya apabila dalam jangka waktu itu pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Artinya penegak hukum bisa mengusut masalah itu, karena ada potensi merugian Negara, dan penegak hukum sudah bisa menggunakan UU Tipikor,” tandasnya.

Badryddin, saat menjabat Sekretaris DPRD Tulangbawang sempat dikonfirmasi membenarkan pengembakian temuan BPK otu baru Rp50 jutam. Uang itu disetor ke Kas Daerah oleh Anis selaku Kepala Bagian Keuangan pada saat itu, “Kerugian keuangan negara pada tahun anggaran 2017 yang menjadi temuan BPK, udah disetorkan ke dalam kasda sebesar Rp 50 juta. Anis pada saat menjabat Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Tuba, bukti setoran ada di Anis,” jelasnya kepada wartawan.

Ketika ditanya kapan sisa temuan BPK itu akan dibayarkan ke Kasda, Badrudin hanya diam tidak mau menjawab.

Untuk diketahui, dalam temuan BPK, terdapat miliaran anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menguap. Hal itu terlihat dari ditemukannya perjalanan dinas yang diduga fiktif, indikasi mark-up, hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

Masalah itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD Tuba tahun 2017. Dalam LHP itu ditemukan sedikitnya Rp1.593.668.200 anggaran DPRD Tuba yang bermasalah dan harus di kembalikan ke kas daerah (Kasda).

Anggaran itu terdiri dari kelebihan pembayaran TKI dan tunjangan reses sebesar Rp481.950.000. Pada bulan November dan Desember 2017 Pemkab Tuba merealisasikan pemberian TKI dan tunjangan reses kepada 45 Pimpinan dan Anggota DPRD Tuba masing-masing sebesar Rp945.000.000 dan Rp472.500.000. Sekretariat DPRD membayarkan TKI dan tunjangan reses sebanyak lima (5) kali tunjangan representasi Ketua DPRD untuk 45 orang masing-masing sebesar Rp10.500.000 (5x Rp. 2.100.000,00). Pembayaran tunjangan tersebut mengacu pada perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tuba oleh BPKAD yang termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 188.31/7808/SJ tentang Penjalasan Implementasi Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hal Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulangbawang masuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah rendah. Oleh karena itu, TKI dan tunjangan reses seharusnya dibayarkan sebanyak tiga (3) kali dari uang representasi Ketua DPRD. Atas kesalahan pengelompokan kemampuan keuangan daerah tersebut, terjadi kelebihan pembayaran TKI sebesar Rp321.300.000,00 dan tunjangan reses sebesar Rp160.650.000,00 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada bulan November dan Desember 2017.

Kemudian, kelebihan pembayaran rapel tunjangan transportasi dan TKI sebesar Rp750.295.000. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pada bulan November 2017 diketahui terdapat pembayaran rapel atas TKI dan tunjangan transportasi dari bulan Agustus sampai Oktober 2017 masing-masing sebesar Rp567.000.000 dan Rp947.100.000. Dasar pembayaran tunjangan tersebut yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulangbawang yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2017. Selain itu, besaran TKI dan tunjangan transportasi ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor B/335/II/HK/TB/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tulangbawang Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang. Berdasarkan SE Mendagri Nomor 188.31/7808/SJ bahwa pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan. Berdasarkan hal tersebut TKI dan tunjangan transportasi yang baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada bulan September 2017. Oleh karena itu, terdapat kelebihan pembayaran rapel TKI dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Untuk bulan September sebesar Rp. 750.295.000.

Selain itu, terdapat belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Membebani keuangan daerah sebesar Rp36.960.000. Pada 2017, DPRD menganggarkan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebesar Rp403.200.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp281.400.000. Pembayaran BPO atau Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor B/335/II/HK/TB/2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tulangbawang tahun 2017. Besaran pemberian DO pada SK Bupati tersebut berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sedang. Hal tersebut tidak tepat karena Kabupaten Tulangbawang termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

BPK juga menemukan kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp264.772.500. Pemerintah Kabupaten Tuba pada 2017 telah menganggarkan dan merealisasikan Belanja Perjalanan Dinas pada DPA Sekretariat DPRD TA 2017 masing-masing sebesar Rp. 14.324.015.450,00 dan Rp. 14.312.693.350,00 (99,92%). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas Sekretariat DPRD 2017 diketahui terdapat beberapa permasalahan. Yakni pembayaran atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 205.081.800. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD 2017 dengan menggunakan data manifest penerbangan maskapai melalui portal e-audit, diketahui terdapat 11 pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp205.081.800 yang tidak dilaksanakan (fiktif). Perjalanan dinas tersebut seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas yang diberi tugas oleh Ketua DPRD Tuba. Hasil penelusuran atas data manifest penerbangan melalui portal e-audit terhadap 11 pertanggungjawaban tersebut, diketahui bahwa nomor tiket pesawat tidak tercatat dalam manifest penerbangan. Selain itu, nama pelaksana juga tidak terdaftar sebagai penumpang pada rute penerbangan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Juga terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp59.690.700. Berdasarkan data manifest penerbangan maskapai melalui portal e-audit, diketahui bahwa terdapat perbedaan hari keberangkatan dan kedatangan pelaksanaan perjalanan dinas. Perbedaan tersebut merupakan ketidaksesuaian antara data manifest penerbangan dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan pelaksana perjalanan dinas dalam SPPD. Pelaksana perjalanan dinas tiba di tempat tujuan terlambat satu hari dan pulang lebih awal satu hari. Sehingga atas perbedaan hari tersebut, perjalanan dinas lebih dibayarkan sebesar Rp59.690.700. (Tim/Merizal/ Maryadi)

Komentar