oleh

Dari Temuan BPK Hingga Proyek Makan Minum Anggaran DPRD Tuba Diduga ‘Bobrok’ Sejak Lama

Harianpilar.com, Bandarlampung –¬†Pengelolaan dan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulangbawang (Tuba) diduga kuat sudah bobrok sejak lama. Sebab, sejak tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan miliaran penyimpangan anggaran dan hingga saat ini belum dikembalikan. Dan kini, terbongkar indikasi penyimpangan proyek makan dan minum dengan total anggaran sekitar Rp4,3 Miliar yang dipecah menjadi 22 paket proyek.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 18C/LHP/XIII.BLP/05/2018 disebutkan terdapat anggaran Rp1,5 Miliar di DPRD Tuba yang bermasalah dan harus dikembalikan. Anggaran itu terdiri dari perjalanan dinas fiktif, manipulasi dokumen SPj, hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan. BPK mengharuskan DPRD Tuba mengembalikan anggaran tersebut, bahkan sesuai aturan anggaran itu paling lambat harus dikembalikan 60 hari setelah terbitnya LHP itu. Namun, hingga kini baru Rp50 juta yang dikembalikan.

‘Kebobrokan’ pengelolaan dan penggunaan anggaran di DPRD Tuba semakin terlihat dengan terungkapnya proyek pengadaan makan dan minum tahun 2019 dipecah menjadi 22 paket proyek. Padahal, proyek itu dalam satu kegiatan yakni Pelayaan Administrasi Perkantoran, waktu pemanfaat pengadaan sama, lokasi sama, waktu kontrak yang sama, bahkan nilai pemecahannya mayoritas sama. Kuat dugaan pemecahan paket proyek ini untuk menghindari tender.

Anehnya, Ketua DPRD Tulangbawang (Tuba) Sopi’i mengaku tidak mengetahui pemecahan paket pengadaan makan-minum tahun 2019 dengan menyebut masalah itu ranahnya Sekretaris Dewan (Sekwan). Sementara, mantan Sekwan DPRD Badrudin menuding bagian keuangan tidak pernah memberitahunya saat memecah paket proyek itu.

Sopi’i menegaskan pimpinan DPRD tidak mengetahui jika pengadaan makan-minum DPRD tahun 2019 dipecah menjadi 22 paket.”Kami pimpinan tidak pernah masuk ke ranah pengguna anggaran, silahkan semuanya terkait permasalahan tersebut tanyakan langsung ke Sekwan ya,” ujar Sopi’i saat dikonfirmasi Harian Pilar, Rabu (08/01/2020).

Sementara, mantan Sekretaris DPRD Tuba yang baru pindah tugas beberapa hari lalu, Badrudin, mengaku tidak pernah diberitahu Bagian Keuangan DPRD saat perencanaan pengadaan makan dan minum itu.”Pada prinsipnya saya tidak tau, karena anggaran yang disusun oleh Keuangan itu versinya Perencanaan Keuangan tanpa konfirmasi ke saya selaku Sekwan. Tau-tau sudah jadi anggaran dan diinput di BPKAD Tulangbawang,” kilah Badrudin yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tulangbawang.

Sikap Ketua DPRD dan mantan Sekretaris DPRD Tuba ini dinilai pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), DR. Yusdianto, SH.MH, semakin menguatkan dugaan adanya persoalan serius dalam pengelolaan dan pengunaan anggaran di DPRD Tuba.”Bagaimana mungkin Sekwan sebagai KPA tidak tau paket pengadaan makan minum itu dipecah-pecah? KPA yang punya kewenangan membuat DPA, menetapkan PPK hingga menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika Sekwan tidak mengetahui proses dan metode pengadaan itu, berarti sejak awal pengadaan itu sudah bermasalah,”tegasnya.

(BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI SELASA 14 JANUARI 2020). (Merizal/Maryadi)

Komentar