oleh

Proyek Makan-Minum DPRD Tuba ‘Beraroma’ Dugaan Korupsi

Harianpilar.com, Tulangbawang – Terungkapnya praktik pemecahan paket proyek pengadaan makan dan minum tahun 2019 di DPRD Tulangbawang (Tuba) dinilai berpotensi merugikan Negara dan mengarah ke dugaan praktik korupsi.

Sebab, pemecahan paket proyek itu menyebabkan pengadaan tidak ditender, sehingga peluang pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga termurah melalui persaingan pihak ketiga dalam tender menjdi tertutup.”Tender itu tujuannya agar pemerintah bisa mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas baik dan harga termurah, dengan cara persaingan pihak ketiga. Jika paket proyeknya dipecah-pecah maka jadi penunjukan langsung (PL), padahal paketnya bisa ditender. Disitu potensi kerugian Negara bisa muncul,” ujar Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila), DR. Yusdianto, SH.MH, saat dihubungi Harian Pilar, Kamis (09/01/2020).

Selain itu, pemecahan paket proyek itu juga membuat pengadaan melalui sistem penunjukan langsung (PL) yang patut diduga untuk menghindari tender,”Dengan tidak ditender maka potensi terjadinya korupsi kolusi dan nepotiemse (KKN) terbuka lebar. Dan patut diduga ada yang diuntungkan dalam masalah itu, di sisi lain Negara atau pemerinah berpotensi di rugikan,” tegasnya.

Menurutnya, pernyataan Ketua DPRD Tuba Sopi’i dan mantan Sekretaris DPRD Badrudin yang tidak mengetahui pengadaan makan minum tahun 2019 dipecah menjadi 22 paket juga mengindikasikan ada masalah serius dalam pengelolaan anggaran. Sebab, Sekretaris DPRD merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran. Tanpa persetujuan KPA, maka anggaran tidak dapat digunakan. Begitu juga Ketua DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat terhadap penggunaan anggaran pemerintah termasuk di DPRD sendiri.

“Bagaimana mungkin Sekwan sebagai KPA tidak tau paket pengadaan makan minum itu dipecah-pecah? KPA yang punya kewenangan membuat DPA, menetapkan PPK hingga menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika Sekwan tidak mengetahui proses dan metode pengadaan itu, berarti sejak awal pengadaan itu sudah bermasalah,”tegasnya.

Begitu juga Ketua DPRD, lanjutnya, sangat aneh jika sampai tidak tahu masalah itu. Sebab DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat.”Kalau penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD sendiri dia lalai dalam mengawasi, bagaimana dia mau mengawasi anggaran di OPD lain? Ini memperbesar indikasi penyimpangan,” tandasnya.

Yusdianto mendesak agar penegak hukum mengusut tuntas masalah di DPRD Tuba dan memeriksa siapapun yang terlibat.”Penegak hukum harus proaktif. Indikasi penyimpangan ini bukan delik aduan, jadi penegak hukum langsung bisa mengusut masalah ini karena sudah ada petunjuk awal,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Tulangbawang (Tuba) Sopi’i terkesan buang badan menyikapi pemecahan paket pengadaan makan-minum tahun 2019 dengan menyebut masalah itu ranahnya Sekretaris Dewan (Sekwan). Sementara, mantan Sekwan DPRD Badrudin menuding bagian keuangan tidak pernah memberitahunya saat memecah paket proyek itu.

(BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI SENIN 13 JANUARI 2020). (Merizal/Maryadi)

Komentar