oleh

Ketua DPRD Tuba ‘Buang Badan’ Sekwan Tuding Bagian Keuangan

Harianpilar.com, Bandarlampung – Ketua DPRD Tulangbawang (Tuba) Sopi’i terkesan buang badan menyikapi pemecahan paket pengadaan makan-minum tahun 2019 dengan menyebut masalah itu ranahnya Sekretaris Dewan (Sekwan). Sementara, mantan Sekwan DPRD Badrudin menuding bagian keuangan tidak pernah memberitahunya saat memecah paket proyek itu.

Sopi’i menegaskan pimpinan DPRD tidak mengetahui jika pengadaan makan-minum DPRD tahun 2019 dipecah menjadi 22 paket.”Kami pimpinan tidak pernah masuk ke ranah pengguna anggaran, silahkan semuanya terkait permasalahan tersebut tanyakan langsung ke Sekwan ya,” ujar Sopi’i saat dikonfirmasi Harian Pilar, Rabu (08/01/2020).

Sementara, mantan Sekretaris DPRD Tuba yang baru pindah tugas beberapa hari lalu, Badrudin, mengaku tidak pernah diberitahu Bagian Keuangan DPRD saat perencanaan pengadaan makan dan minum itu.”Pada prinsipnya saya tidak tau, karena anggaran yang disusun oleh Keuangan itu versinya Perencanaan Keuangan tanpa konfirmasi ke saya selaku Sekwan. Tau-tau sudah jadi anggaran dan diinput di BPKAD Tulangbawang,” kilah Badrudin yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tulangbawang.

Diberitakan sebelumnya, proyek pengadaan makan dan minum tahun 2019 di DPRD Tuba
diduga kuat sarat permainan. Sebab, pengadaan makan dan minum itu dipecah menjadi 22 paket proyek. Padahal, proyek itu dalam satu kegiatan yakni Pelayaan Administrasi Perkantoran, waktu pemanfaat pengadaan sama, lokasi sama, waktu kontrak yang sama, bahkan nilai pemecahannya mayoritas sama. Kuat dugaan pemecahan paket proyek ini untuk menghindari tender.

Dari dokumen yang diperoleh Harian Pilar, proyek pengadaan makan dan minum DPRD Tuba tahun 2019 dipecah menjadi 22 paket proyek, dengan nilai antara Rp199.800.000 dan Rp199.970.000 setiap paketnya, dengan waktu pemanfaatan pengadaan sama yakni Januari-Desember 2019, lokasi pemanfaat sama yakni DPRD Tuba, serta nama kegiatan satu yakni Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kuat dugaan pelaksanaan pengadaan makan dan minum DPRD Tuba ini telah menyalahi peraturan presiden (Perpres) pengadaan barang dan jasa nomor 16 tahun 2019 pasal 20, yang secara jelas melarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi. Dan mengabaikan prinsif pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efesien.

Ke-22 paket proyek itu diantaranya Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk Rapat Panitia Anggaran) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran senilai Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Untuk Rapat Fraksi 7 (Tujuh) Fraksi) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.800.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk Rapat Panitia Khusus) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk rapat Komisi I s/d IV) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Untuk Rapat Panitia Khusus) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.800.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Untuk Rapat Paripurna /Pleno) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.800.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk Rapat Panitia Musyawarah) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk Rapat Panitia Musyawarah) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Untuk Rapat Panitia Musyawarah) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.800.000.

(BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI KAMIS 09 JANUARI 2020). (Merizal/Maryadi)

Komentar