oleh

Proyek Makan-Minum DPRD Tuba Diduga ‘Kangkangi’ Perpres

Harianpilar.com, Bandarlampung –¬†Pemecahan paket proyek pengadaan makan dan minum tahun 2019 di DPRD Kabupaten Tulangbawang (Tuba) disinyalir ‘mengakangi’ peraturan presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Sebab pemecehan paket proyek itu diduga kuat untuk menghindari tender terbuka.

Jika merujuk pada perpres pengadaan barang dan jasa, pengadaan makan dan minum dengan pemanfaat sama, lokasi sama, waktu kontrak sama, dilakukan melalui tender menggunakan kontrak payung.”Kaget juga kita baca beritanya, bisa berani seperti itu ya. Indikasi penyimpangannya sangat jelas, orang awam sekalipun akan dengan mudah melihat masalahnya. Karena perpres pengadaan barang dan jasa jelas menyebutkan tidak boleh proyek dipecah-pecah untuk menghindari tender,” ujar Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, saat dimintai tanggapannya, Selasa (07/01/2020).

Menurutnya, tidak ada alasan untuk memecah proyek pengadaan makan dan minum DPRD Tuba itu menjadi 22 paket. Sebab, pemanfaat, waktu, lokasi dan jenis proyeknya adalah sama.”Ketika proyek dengan kegiatan sama, pemanfaat sama, waktu kontrak sama, lokasi sama dipecah menjadi 22 paket proyek seperti itu, maka sangat wajar muncul kecurigaan untuk menghindari tender,” terangnya.

Seharusnya, jelasnya, 22 paket proyek pengadaan makan minum DPRD Tuba itu digabung jadi satu paket dan ditender, dengan menggunakan kontrak payung.”Kalau merujuk Perpres harusnya dijadikan satu dan ditender, dan menggunakan kontrak payung. Kontrak payung itu diatur dalam Perpres yakni untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti, namun volume dan waktu pemesanan belum dapat ditentukan,” tandasnya.

Persoalan ini harus dilaporkan ke penegak hukum agar diketahui secara jelas siapa yang paling bertanggungjawab.”Inikan baru dugaan, tugas penegak hukum untuk mengusutnya lebih jauh. Laporkan saja ke Kejati, Polda atau KPK. Petunjuk awal sudah terpenuhi,” pungkasnya.

Sementara, Ketua DPRD Tuba, Sopi’i.SH, berulangkali dihubungi untuk konfirmasi tidak menjawab meski WhatsApp miliknya dalam keadaan aktif, begitu juga pesan singkat yang dikirim juga tidak dijawab. Begitu juga Mantan Sekretaris DPRD Tuba yang baru diganti, Badrudin.SE, tidak menjawab saat dihubungi

Diberitakan sebelumnya, proyek pengadaan makan dan minum tahun 2019 di DPRD Tuba
diduga kuat sarat permainan. Sebab, pengadaan makan dan minum itu dipecah menjadi 22 paket proyek. Padahal, proyek itu dalam satu kegiatan yakni Pelayaan Administrasi Perkantoran, waktu pemanfaat pengadaan sama, lokasi sama, waktu kontrak yang sama, bahkan nilai pemecahannya mayoritas sama. Kuat dugaan pemecahan paket proyek ini untuk menghindari tender.

Dari dokumen yang diperoleh Harian Pilar, proyek pengadaan makan dan minum DPRD Tuba tahun 2019 dipecah menjadi 22 paket proyek, dengan nilai antara Rp199.800.000 dan Rp199.970.000 setiap paketnya, dengan waktu pemanfaatan pengadaan sama yakni Januari-Desember 2019, lokasi pemanfaat sama yakni DPRD Tuba, serta nama kegiatan satu yakni Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kuat dugaan pelaksanaan pengadaan makan dan minum DPRD Tuba ini telah menyalahi peraturan presiden (Perpres) pengadaan barang dan jasa nomor 16 tahun 2019 pasal 20, yang secara jelas melarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi. Dan mengabaikan prinsif pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efesien.

Ke-22 paket proyek itu diantaranya Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk Rapat Panitia Anggaran) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran senilai Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Untuk Rapat Fraksi 7 (Tujuh) Fraksi) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.800.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk Rapat Panitia Khusus) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk rapat Komisi I s/d IV) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Untuk Rapat Panitia Khusus) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.800.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Untuk Rapat Paripurna /Pleno) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.800.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk Rapat Panitia Musyawarah) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack Untuk Rapat Panitia Musyawarah) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.840.000. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Untuk Rapat Panitia Musyawarah) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp199.800.000.

(BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI RABU 08 JANUARI 2020). (Tim/Merizal/Maryadi)

Komentar