oleh

Komisi II Investigasi Pengerukan Pasir GAK

Harianpilar.com, Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung bersikap tegas terhadap masalah dugaan pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT Lautan Persada Indonesia (LIP) di perairan laut dekat Gunung Anak Krakatau (GAK), Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Para wakil rakyat itu akan membentuk tim investigasi guna menelusuri masalah itu.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi setelah mendengar pendapat dari para anggota komisi dan juga keluhan yang disampaikan Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta Mitra Bentala Provinsi Lampung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi II, Senin (09/12/2019).

Wahrul mengatakan, Komisi II akan membentuk tim investigasi dan segera terjun langsung ke lokasi pengerukan pasir laut. Gunanya untuk melihat persoalan tersebut secara utuh serta mengumpulkan keterangan dari para warga. Langkah ini diambil Komisi II, untuk lebih mempertegas dan memperkuat argumen Komisi II kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya menghentikan kegiatan serta mensetop perpanjangan izin yang dimiliki PT LIP.

“Minggu depan kita akan terjun ke lokasi. Setidak-tidaknya sebelum tahun ini berakhir, kita akan turun dan lihat serta mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan polemik ini. Supaya menjadi jelas bagi DPRD untuk meminta pemerintah menyelesaikan polemik ini,” ujar Wahrul Fauzi di dalam RDP.

Wahrul beranggapan, persoalan ini harus dituntaskan sesegera mungkin untuk menjaga marwah dari Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi. Menurut dia, Arinal Djunaidi adalah orang baik yang masih bersih serta baru dalam jabatannya, sehingga perlu bagi Komisi II untuk memastikan gubernur tidak terkontaminasi bahkan menjadi buruk di mata masyarakat.

“Saya lihat gubernur kita ini bersih dan baru dan belum terkontaminasi maka akhir tahun, rekomendasi dari kami harus jelas, kita akan turun,” ungkapnya.

Wahrul Fauzi mengatakan merasa masih perlu melakukan investigasi walau di satu sisi pemberitaan tentang PT LIP melanggar aturan telah bertebaran. “Ini kami butuhkan untuk memperkuat argumen kami ke pemerintah,” jelasnya kepada awak media.

Dalam RDP tersebut, baik Walhi, LBH dan Mitra Bentala menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang dirasa tidak tegas dan tidak pro terhadap suara rakyat. Dalam paparan Walhi Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung tidak tegas dalam menegakkan aturan bagi PT LIP.

“Sudah beberapa kali masyrakat dan kami menolak aktivitas PT LIP itu. Kami memastikan dalam penerbitan izin PT LIP itu ada maladministrasi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga, ada kekeliruan dari penerbitan izin maupun aktivitas yang keliru dari tiap kegiatan penambangan di Lampung,” ujar Direktur Walhi Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri.

Direktur Mitra Bentala Provinsi Lampung Mashabi meminta, persoalan ini lebih dititikberatkan kepada Pemprov Lampung yang tidak berani menyatakan penghentian izin PT LIP. Sebab, keberanian PT LIP beberapa waktu lalu yang saat itu ingin melakukan operasi lantaran PT LIP berdalih masih punya izin dari Dinas ESDM dan berhak untuk beroperasi.

“Kami melihat, tidak ada ketegasan dari pemerintah. Baik itu Sekretaris Daerah dan lain-lain. Katanya PT LIP dipanggil dan dinyatakan melanggar aturan serta diimbau untuk tidak beroperasi lagi. Tapi saya yakin, Pemprov belum cabut izin PT LIP itu. Saya pikir, kenapa mesti takut mencabut izinnya. Ada aturannya di sana yang memang melarang, Pak Ketua Komisi II ini kan ahli hukum, pasti tahu bagaimana melihat hal itu,” ujar Mashabi.

LBH Provinsi Lampung menyatakan Pemprov Lampung telah melakukan pelanggaran hukum. Hal itu dinilai dari tidak adanya regulasi atau payung hukum yang kuat bagi Pemprov Lampung ketika menerbitkan izin PT LIP. Melihat aturan yang ada kini, Pemprov Lampung harusnya secara tegas melakukan pencabutan izin PT LIP.

“Di 2018 ini, harusnya Pemprov Lampung bisa tegas karena sudah ada aturan dan payung hukum yang jelas, sehingga penerbitan izin untuk pertambangan untuk PT LIP dulunya adalah pelanggaran hukum, terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Pemprov Lampung,” tegas Sumaindera.

Pengamat Hukum Yusdianto menilai, investigasi yang dilakukan Komisi II terlalu berlebihan. Sebab, penegasan bahwa PT LIP melanggar aturan telah disuarakan sejumlah pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan DPR RI.

“Ini namanya panjang-panjangin tali kelambu. Kementerian terkait bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani sendiri pun sudah merekomendasikan dan menegaskan bahwa operasi penambangan PT LIP harus dicabut dan diduga telah melanggar aturan. Harusnya DPRD dalam hal ini Komisi II tidak perlu untuk investigasi, harusnya bisa lebih tegas untuk meminta pencabutan izin PT LIP,” kata Yusdianto. (Tim/Maryadi)

Komentar