oleh

Kampus PMG ‘Digoyang’ Demo Buruh

Harianpilar.com, Bandarlampung –¬†Federasi Serikat Buruh Karya Utama-Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) menggelar unjuk rasa didepan kampus Prasetya Mandiri Grup (PMG) Yayasan Bina Profesi Sriwijaya Lampung di Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, GG. Pelita, bekas Kampus A2L. Massa memprotes masalah gaji dan pemecatan dosen dan guru, Rabu (04/12/2019).

Koordinator Lapangan Aksi, Andri Meirdyan Syarif mengatakan, tenaga pengajar baik dosen maupun guru adalah buruh yang atas jasa pembelajarannya di ruang kelas dibayar oleh lembaga pendidikan/tempat mengajar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau disebut swasta.

Untuk itu sebagai tenaga kerja dari suatu badan hukum dari lembaga pendidikan maka dosen dan guru juga memiliki hak atas upah dan jaminan kesejahteraan yang sama dengan pekerja di sektor lainnya.

“Meskipun guru dan dosen sudah ada peraturan yang mengatur sendiri, akan tetapi peraturan-peraturan ketenagakerjaan tetap berlaku bagi Dosen karena berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang (UU) 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. jika dikaitkan dengan pasal Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. maka dosen juga adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain,” ungkapnya, Rabu (04/12/2019).

Andri Meirdyan Syarif menerangkan, M. Ridho Erfansyah, S.H., M.H. telah bekerja sebagai dosen di Yayasan Bina Profesi Sriwijaya terhitung mulai Tanggal 28 November 2015 hingga Sdr. M. Ridho Erfansyah, S.H., M.H. diberikan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Yayasan Bina Profesi Sriwijaya pada tanggal 9 Mei 2019. Namun surat pemberhentian baru diterima yang bersangkutan pada Agustus 2019 kemarin.

“Selama 3 tahun 6 bulan M. Ridho Erfansyah telah mengabdi sebagai dosen dan dibayar Rp. 500.000 setiap bulan angka yang jauh dari kata layak untuk seorang profesional bahkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Profesi Sriwijaya Nomor: 014/SK/YBPS-I/XI/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap Saudara Muhammad Ridho Erfansyah, S.H., M.H. besaran upah yang diterima Sdr. M. Ridho Erfansyah, S.H., M.H. harusnya sebesar Rp 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), ” terangnya.

Hal ini menjadi keresahan dan pertanyaan yang harus kita jawab bersama, mengetahui bahwa tenaga pengajar memegang peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa yang karenanya tidak terjamin kesejahteraan dari para tenaga pengajar tersebut dapat berpengaruh pada kualitas dan pola dalam kegiatan belajar mengajar.

“Maka dari itu, FSBKU KSN bersama kuasa hukum Sdr M Ridho Erfansyah,S.H., M.H. telah melaporkan peristiwa ini ke Disnakertrans Provinsi Lampung dan pegawai pengawas dari Disnakertrans Provinsi Lampung telah melakukan kunjunan langsung ke Prasetya Mandiri Grup, dan mengeluarkan anjuran pemenuhan hak yang harus diterima oleh Sdr M Ridho Erfansyah,S.H., M.H.

Hal tersebut karena PHK yang dilakukan Yayasan Bina Profesi Sriwijaya terhadap Sdr. M. Ridho Erfansyah, S.H., M.H. adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak karena tanpa Perundingan dan tanpa Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ” jelasnya.

FSBKU-KSN Wilayah Lampung secara tegas menyatakan bahwa PHK sepihak adalah kejahatan HAM yang karenanya akan memutus mata pencaharian seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Terlebih selama pengabdiannya Sdr M. Ridho Erfansyah S.H., M.H. dibayar dengan upah jauh di bawah UMP/UMK yang jelas bertentangan dengan pasal 185 ayat (1) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Kami mendesak Yayasan Bina Profesi Sriwijaya untuk segera penuhi hak Sdr. M. Ridho Erfansyah S.H.,M.H. sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ” pungkasnya.

Sementara, hingga berita ini diturunkan belum diperoleh tanggapan dark pihak Kampus tersebut. (Harry/Maryadi)

Komentar