oleh

FLM Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Kasus Honorarium Pemprov Lampung

Harianpilar.com, Bandarlampung – Puluhan masa yang mengatasnamakan Front Lampung Menggugat (FLM) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Senin (02/12/2019).

Dalam aksinya, mereka mendesak Kejati segera menangani kasus dugaan korupsi atas penetapan honorarium Tim Raperda maupun Rapergub Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015 yang telah mandek.

Koordiantor lapangan aksi, Faqih Sanjaya mengatakan, aksi yang digelar FLM tersebut bertujuan untuk mengharapkan birokrasi lampung yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta penegak hukum yang tegas tanpa pandang bulu.

“Korupsi itu memang menjadi penyakit yang susah untuk dideteksi dan menjadi ancaman bagi kehidupan birokarsi bangsa ini,  nah kalo perkara yang sudah  terdeteksi mengapa tidak dieksekusi. sehingga hukum itu bisa  menjadi obat bukan permainan bagi koruptor,” tegas Faqih.

Lanjutnya, Perkara yang mangkrak sudah 3 tahun inilah yang menjadi dasar rakyat lampung tercengang dan bertanya – tanya, mengapa perkara yang merugikan Negara senilai Rp2.316.450.000 tidak ada kepastian hukum dan justru hal ini dapat menjadikan asumsi negatif masyarakat bahwa dapat diduga Kejati lampung terdapat unsur permainan dalam  perkara.

Disisi lain pula, Selaku praktisi hukum pengacara muda lampung Hermawan yang biasa disapa qiyai yang dalam hal ini sebagai Koordinator Presidium Front Lampung menggugat meminta kepada Kejaksaan Tinggi Lampung agar menangani permasalahan ini secara profesional serta terang benderang dan bebas dari intervensi.

“Kami FLM akan terus mengikuti jalannya perkara ini bila tidak ada kejelasan kami meminta supervisi kepada KPK untuk mengambil alih penangannannya, serta kamipun akan berkoordinasi pada Komisi 3 DPR RI,” ujarnya.

Menurut Ketua DPD KPK TIPIKOR Bandarlampung ini, pihaknya berharap Kejati  Lampung untuk segera mengabil sikap dan tingkatkan ke tingkat penyidikan. “Serta kami juga memohon kepada KPK RI untuk dapat mengotrol perkara ini dan apa bila kejaksaan merasa tidak sanggup kami meminta kepada KPK RI untuk mensupervisi,” tukasnya.

Untuk diketahui, Masyarakat Lampung merasa terkejut dengan kinerja kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang terkesan lambat dalam menangani kasus dugaan korupsi atas penetapan honorarium Tim Raperda maupun Rapergub Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015.

Lembaga penegak hukum ini sebelumnya sejak tanggal 30 November 2016 terhitung hingga saat ini telah mengeluarkan empat surat perintah penyidikan (sprindik), akan tetapi hingga saat ini perkara tersebut berwarna Abu-Abu alias tidak jelas muaranya berlanjutkah ataukah berhenti.

Kemudian Perkara tersebut juga terindikasi melibatkan Arinal Djunaidi yang pada tahun  2015 menjabat sebagai Sekda Provinsi Lampung dan kini menjabat sebagai orang nomor 1 dilampung yang tentunya citra lampung ada ditangan sang Gubernur. Rakyat lampung pun dibuat menjadi gundah – gulana serta merasa prihatin bila perkara dugaan  tersebut tidak diungkap sejelas-jelasnya oleh Kejati.

Ditempat yang sama, Kasi Penkum Kejati Lampung, Ari Wibowo menjelaskan, pihaknya sangat terbuka kepada teman-teman yang datang menanyakan perkembangan perkara.

“Silahkan saja datang kemari tidak apa-apa, karena masyarakat punya hak untuk tahu. Perkara ini masih tetap berlanjut, tidak ada yang namanya dihentikan, tetapi kami minta dukungannya, agar perkara ini dapat segera diselesaikan,” singkat Ari Wibowo.

Disisi lain, praktisi hukum pengacara muda Lampung, Hermawan yang biasa disapa Kiyai, dalam hal ini sebagai Koordinator Presidium Front Lampung menggugat meminta kepada Kejaksaan Tinggi Lampung agar menangani permasalahan ini secara profesional serta terang benderang dan bebas dari intervensi.

“Kami FLM akan terus mengikuti jalannya perkara ini bila tidak ada kejelasan kami meminta supervisi kepada KPK untuk mengambil alih penangannannya, serta kamipun akan berkoordinasi pada KOMISI 3 DPR RI,” jelas Hermawan.

Masih menurut Hermawan yang juga ketua DPD KPK TIPIKOR Bandar Lampung ini, pihaknya berharap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk segera mengabil sikap dan tingkatkan ke tingkat penyidikan.

“Kami juga memohon kepada KPK RI untuk dapat mengotrol perkara ini apabila Kejaksaan merasa tidak sanggup, kami meminta kepada KPK RI untuk mensupervisi,”  tandasnya. (Ramona/Harry/Maryadi)

Komentar