oleh

Proyek Benih Jagung ‘Masuk’ Kejati

Harianpilar.com, Bandarlampung –¬†Persoalan pengadaan benih jagung senilai Rp130 Miliar tahun 2018 di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Lampung akhirnya di laporankan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat. Laporan itu disampaikan massa aksi yang mendesak Korps Adiyaksa itu mengusut tuntas masalah tersebut.

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran sekitar Rp130 Miliar untuk bantuan benih jagung ini tahun 2018 melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulturan (DTPH) Provinsi Lampung. Untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 3 senilai Rp68,3 Miliar diperuntukkan bagi 124.957 Ha Iahan kelompok tani yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulangbawang, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Pringsewu, Pesisir Barat, Tulangbawang Barat, Metro, Tanggamus.

Kemudian, untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 senilai Rp44,5 Miliar yang diperuntukkan bagi 67.554 Ha lahan kelompok tani yang tersebar di daerah yang sama. Dan untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 dan Varietas Umum 3 senilai Rp25, 4 Miliar yang” diperuntukkan bagi 45.000 Ha lahan kelompok tani.

Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank), Suadi Romli, mengatakan, berbagai keluhan yang disampaikan petani terkait benih jagung pada anggota DPRD Provinsi Lampung saat reses menunjukkan bahwa proyek benih jagung itu sarat masalah. Pihaknya menduga benih jagung itu tidak sesuai kebutuhan petani dan tidak sesuai kondisi lahan namun dipaksakan.”Ini berpotensi merugikan keuangan Negara. Karena menggunakan dana pemerintah begitu besar tapi justru terindikasi tidak bermanfaat bagi petani, malah petani mengaku rugi. Ini masalah serius harus diusut oleh Kejati Lampung,” ujar Romli usai menyampaikan laporan di Kejati Lampung, Senin (25/11/2019).

Pihaknya mendesak Kejati Lampung memeriksa siapa pun yang terlibat dalam masalah itu, dan membongkar siapa yang paling diuntungkan dalam proyek ini. Sehingga persoalan yang sama tidak terus terulang,”Kita akan kawal terus. Laporan sudah kita sampaikan, dan ada beberapa bukti tambahan akan sampaikan. Kita juga dukung DPRD Lampung untuk menghentikan proyek benih jagung tahun 2019 sampai ada jaminan benih jagung itu sesuai usulan petani,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Provinsi Lampung menghentikan proyek pengadaan benih jagung tahun 2019, dan meminta penegak hukum mengusut proyek benih jagung tahun 2018. Sebab uang negara yang digunakan untuk proyek itu sangat besar, sementara petani justru banyak mengeluhkan bibit itu karena merugi.

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran sekitar Rp130 Miliar untuk bantuan benih jagung ini tahun 2018 melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulturan (DTPH) Provinsi Lampung. Untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 3 senilai Rp68,3 Miliar diperuntukkan bagi 124.957 Ha Iahan kelompok tani yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulangbawang, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Pringsewu, Pesisir Barat, Tulangbawang Barat, Metro, Tanggamus.

Kemudian, untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 senilai Rp44,5 Miliar yang diperuntukkan bagi 67.554 Ha lahan kelompok tani yang tersebar di daerah yang sama. Dan untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 dan Varietas Umum 3 senilai Rp25, 4 Miliar yang” diperuntukkan bagi 45.000 Ha lahan kelompok tani.

Pada tahun 2019 ini, Kementan melalui Dinas TPH Provinsi Lampung kembali mengalokasikan anggaran untuk proyek serupa yakni melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 senilai Rp32,3 Miliar untuk 50.328 Ha.

Dan proyek melaksanakan penyaluran fasilitas sarana produksi budidaya Jagung Litbang senilai Rp10,6 Miliar untuk 19.672 Ha.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, meminta proyek benih jagung yang baru akan di realisasikan akhir bulan November ini distop sampai benih itu benar-benar sesuai kebutuhan petani.”Jangan sampai petani jadi koran dan kembali merugi karena benih itu. Cukup yang tahun 2018 yang banyak dikeluhkan petani, kita minta penegak hukum mengusut yang 2018 itu,” tegasnya saat dihubungi Harian Pilar, baru-baru ini.

(BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI SELASA 26 NOVEMBER 2019). (Tim/Maryadi)

Komentar