oleh

Pilkada 2020, Bawaslu Fokus Pengawasan Lima Aspek

Harianpilar.com, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung menyatakan akan fokus melakukan pengawasan pada pilwakot 2020 mendatang di lima aspek krusial. Kelimanya adalah daftar pemilih, masa kampanye, netralitas ASN, politik uang dan hari pemungutan suara.

Menurut Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung Yahnu Wiguno menyebut, kelima aspek tersebut diprediksi menjadi persoalan yang bakal muncul selama tahapan pilkada.

“Saat tahapan pemilu kada dimulai, potensi akan mulai terlihat. Cuma saat ini, para bakal calon masih fokus mencari kendaraannya masing-masing,” jelasnya dalam rapat koordinasi stakeholder dalam rangka persiapan pengawasan jelang Pilwakot 2020 di Arnes Hotel, Bandarlampung, Senin (25/11/2019).

Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Bandarlampung Yusni Ilham menambahkan, pihaknya telah menyusun strategi guna melakukan pengawasan jelang Pilwakot.

Sebagai langkah awal, Bawaslu telah melakukan sosialisasi pelanggaran pemilu kada kepada para pejabat di wilayah kota setempat, dalam rangka pencegahan.

“Kita sudah memberikan masukan, seperti menyurati pimpinan di Bandarlampung (Walikota Herman HN), dan ibu PKK (Eva Dwiana) juga kita surati. Termasuk juga camat, dan lain-lain. Ini untuk antisipasi penyalahgunaan wewenang mereka, jelang Pilwakot,” tuturnya.

Selain pencegahan, sambung dia, Bawaslu juga telah mempersiapkan strategi penindakan pelanggaran pemilu kada. “Kalau suda kita cegah, sudah kita awasi masih juga, maka akan kita tindak,” tegasnya.

Namun, kata wanita berhijab itu, ada beberapa kelemahan Bawaslu dalam melakukan penindakan. “Khususnya saat mendalami kasus pidana, sebab penanganannya sangat sempit, hanya lima hari. Terus soal kelemahan panggil paksa saksi,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tamri menyampaikan, fokus pengawasan Bawaslu ditentukan dari pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu).

“Kita ada IKP (indeks kerawanan Pemilu) yang dirumuskan dari banyak faktor, salah satunya dari pelanggaran yang sudah-sudah,” kata Tamri dalam pemaparannya.

Selain itu, suku, agama dan pendidikan masyarakat setempat juga menjadi faktor penentu IKP.

“Jadi kita digambarkan di IKP, titik mana yang rawan politik uang dan kerawanan pelanggaran lainnya. Jadi ada semacam riset kecil-kecilan tentang IKP ini,” jelasnya. (Ramona)

Komentar