oleh

Dinas TPH Provinsi Lampung DPRD Nilai Pengadaan Benih Jagung ‘Proyek Gagal’

Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung menilai proyek pengadaan benih jagung varietas 3 dan 2 tahun 2018 yang menelan anggaran ratusan miliar sebagai proyek gagal. Sebab, banyak petani justru mengalami kerugian menanam benih itu, dan dinilai tidak tepat sasaran serta proses penyaluran benih diduga tidak sesuai prosedur.

Padahal, Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran sekitar Rp130 Miliar untuk bantuan benih jagung ini tahun 2018 melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulturan (DTPH) Provinsi Lampung. Untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 3 senilai Rp68,3 Miliar diperuntukkan bagi 124.957 Ha Iahan kelompok tani yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulangbawang, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Pringsewu, Pesisir Barat, Tulangbawang Barat, Metro, Tanggamus.

Kemudian, untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 senilai Rp44,5 Miliar yang diperuntukkan bagi 67.554 Ha lahan kelompok tani yang tersebar di daerah yang sama. Dan untuk bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 dan Varietas Umum 3 senilai Rp25, 4 Miliar yang” diperuntukkan bagi 45.000 Ha lahan kelompok tani.

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan, pihaknya banyak menemukan permasalahan di petani terkait benih jagung bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilaksanakan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Lampung itu. Menurutnya, para petani justru banyak mengalami kerugian saat menggunakan benih jagung bantuan dari pemerintah.

“Jadi memang benar, pada saat reses kemarin, banyak petani yang mengeluhkan bibit jagung dari pemerintah ini. Mereka banyak yang rugi karena bibit ini, karena banyak yang gagal panen,” ujarnya pada Harian Pilar, Selasa (19/11/2019).

Ketua DPD Partai NasDem Lampung Selatan (Lamsel) ini sangat menyayangkan bibit jagung bantuan pemerintah itu yang menelan anggaran sangat besar namun justru dikeluhkan petani. Wahrul menilai proyek bibit jagung bantuan itu telah gagal. “Jadi, kami sangat prihatin. Banyak petani yang kecewa dengan bibit ini. Kalau begini, proyek bibit jagung bantuan yang disalurkan kepada petani ini telah gagal,” cetus legislator yang dikenal sebagai Pengacara Rakyat ini.

Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung ini menduga ada kesalahan dalam penyaluran bibit jagung bantuan dari pemerintah yang malah merugikan petani ini. “Penyaluran bibit ini kan mestinya tepat sasaran dan sesuai kebutuha petani. Jadi jika ini benar ada kesalahan, maka bisa kena pidana. Karena telah merugikan petani,” ungkapnya.

Wahrul berjanji akan mengusut tuntas persoalan tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas TPH Provinsi Lampung guna mempertanyakan persoalan penyaluran bibit tersebut. “Ini harus diusut. Jangan mereka menerima benih lalu disalurkan begitu saja. Harusnya di cek dulu baru disalurkan ke petani. Kita akan usut persoalan ini. Insya allah Rabu kita akan panggil mereka (DTPH). Kita akan cari akar persoalanya seperti apa,” pungkasnya.

(BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI RABU 20 NOVEMBER 2019). (Ramona/Maryadi)

Komentar